HMINEWS.COM- Proses penyaringan kandidat Ketua KPK dari yang semula berjumlah 145 orang, kini semakin mengkerucut menjadi hanya tinggal 7 orang. Saat ini Panitia Seleksi Pimpinan KPK mulai memproses dan berkoordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan jejak rekam tujuh kandidat pimpinan KPK.

Merespons proses rekam jejak kandidat yang sedang dilakukan oleh Panitia Seleksi Pimpinan KPK tersebut, kami Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dengan ini menyatakan penolakannya terhadap calon-calon yang mempunyai track record buruk.

Dengan ini PB HMI juga menuntut agar Panitia Seleksi Pimpinan KPK tidak meloloskan para kandidat pimpinan KPK yang berasal dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Sebagaimana sudah menjadi mafhum oleh orang awam, bahwa lembaga Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga-lembaga para bandit. Semenjak era Orde Baru hingga sekarang ini kedua lembaga tersebut dikenal sebagai lembaga para mafia kasus yang memainkan hukum demi kepentingan pribadi atau kliennya saja. Sebelum ada reformasi secara total pada kedua lembaga tersebut, maka susah untuk mempercayai seseorang yang dibesarkan oleh kedua lembaga tersebut akan mampu memimpin KPK dan memberantas korupsi di Indonesia.

Demikian dikatakan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) M Chozin Amirullah dalam keterangan tertulis yang diterima HMINEWS.COM, Kamis (12/8/2010).

PB HMI juga menolak calon pimpinan KPK titipan oleh penguasa (presiden).  Sebagai titipan penguasa, yang bersangkutan tidak akan bisa diharapkan keseriusannya dalam pemberantasan korupsi melalui KPK.

Ia hanya akan menjadi perpanjangan tangan penguasa, yang justru akan menjadi pelindung bagi koruptor-koruptor pendukung kekuasaan. Selain itu, sebagaimana laporan ICW, calon yang bersangkutan ternyata disinyalir tersangkut kasus Dana Abadi Umat di Departemen Agaama tahun 2000.

Track record lain yang membuat calon ‘titipan penguasa’ tersebut tidak layak memimpin KPK adalah dikarenakan yang bersangkutan dikenal sebagai kutu loncat jabatan. Dalam catatan kami, kandidat tersebut selalu pindah-pindah dari jabatan yang satu ke jabatan yang lainnya, tanpa punya prestasi yang jelas.

KPK adalah institusi yang hasil dari rahim reformasi dan menjadi tumpuan masyarakat dalam membersihkan para koruptor dari bumi Indonesia.  KPK harus dipimpin oleh sosok yang bersih dan punya keberanian untuk menangkap dan memenjarakan para koruptor, kata Chozin.

Hal senada juga di katakan Agus Thohir, Aktivis  dari Persatuan Organisasi Mahasiswa Semarang (Poros Semarang) Kamis (12/8/10), menilai kalau calon pimpinan KPK yang ada saat ini kurang layak karena diantara calon pimpinan KPK ada indikasi kuat pesanan atau titipan istana.

Kami sangat mendukung apa yang telah di lakukan teman-teman dari ICW, terkait dengan dugaan keterlibatan salah satu calon Pimpinan KPK dalam kasus Dana Abadi Umat pada tahun 2000, oleh karena itu kami mendesak KPK atau institusi penegak hukum untuk segera mengusut temuan ICW tersebut, tegas Thohir

Thohir juga Menolak calon pimpinan KPK yang di duga kuat terlibat dalam kasus korupsi dalam bentuk apa pun, karena itu, Pansel harus segera bertidak terkait temuan ICW tanpa harus teding aling-aling, semua ini demi kebaikan negara yang katanya merdeka, kata Thohir. []Qian