HMINEWS.COM

 Breaking News

Hendarman Supandji, Jaksa Agung “Kontroversial”

July 20
04:17 2010

HMINEWS.COM- Sejak di tetapkannya Yusril Ihza Mahendra sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) oleh kejaksaan, di saat yang sama Jaksa Agung, Herdarman Supanji  menjadi kontroversial.

Hendarman Supandji menjabat Jaksa Agung menggantikan Abdul Rahman Saleh dalam resuffle kabinet 7 Mei 2007 sampai sekarang. Posisi terakhir sebelum menjabat sebagai Jaksa Agung, Herdarman Supanji adalah Pelaksana Tugas (plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sekaligus merangkap jabatan sebagai Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( TimTas Tipikor) di lingkungan pemerintah, hal tersebut berdasarkan atas petunjuk presiden SBY, dan jabatan tersebut berakhir Mei 2007.

Hendarman lahir di Klaten 6 Januari 1947 ini, adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 1972, Herdarman Supanji mengawali karirnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,  pernah menjabat sebagai Atase Kejaksaan di Kedutaan Indonesia di Bangkok selama 5 tahun dan pernah juga menjadi Jaksa Tinggi di Yogyakarta.

Berantas Yes, Korupsi No merupakan motto Hendarman Supanji ketika di tunjuk presiden sebagai ketua TimTas Tipikor, untuk mempertanyakan komitmen SBY dalam pemberantasan Korupsi, Herdarman Supanji bertanya kepada SBY ‘ seandainya dalam menjalankan tugas, saya menemukan keterlibatan teman Bapak Presiden SBY, Sahabat Bapak atau pembantu Bapak, apa yang Bapak Presiden lakukan?, silahkan jalan terus, saya, presiden SBY tidak akan pernah intervensi, jawab presiden SBY.

“Bapak Presiden, di dalam penegakan hukum, janganlah Bapak berstandar ganda. Bapak jangan hanya menindak mereka yang menjadi musuh-musuh Bapak, tetapi Bapak juga harus berani menindak teman, sahabat Bapak, atau saudara-saudara Bapak. Sebab, jabatan yang Bapak sandang itu tidak akan lama. Jika Bapak berstandar ganda di dalam penegakan hukum, dan bila suatu hari Bapak jatuh, pasti Bapak akan kena masalah,” kata Hendarman Supanji lagi kepada presiden.

Seusai pelantikan sebagai Ketua TimTas Tipikor, Hendarman Supandji,  mengemukakan langkah pertama yang akan diambilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan Presiden Yudhoyono adalah melakukan “pembersihan” dari dalam lingkungan istana, seperti di lingkungan Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara, waktu itu sekretariat kabinetnya adalah Sudi Silalahi dan Sekretariat Negara adalah Yusril Ihza Mahendra

Bersamaan dengan upaya melakukan “pembersihan” dari lingkungan istana, TimTasTipikor akan menindaklanjuti sasaran lain yang dikemukakan Presiden Yudhoyono untuk dibersihkan, yaitu 16 BUMN, empat departemen, tiga pihak swasta, dan 12 koruptor yang kabur ke luar negeri. Tetapi  semuanya menjadi tidak jelas, kasus tersebut hilang seiring dengan Hendarman Supanji di tunjuk sebagai Jaksa Agung sampai sekarang.

Sejak menjabat sebagai Jaksa Agung, tidak banyak yang bisa di lakukan  Hendarman Supanji, malah Kejaksaan tetap menjadi Institusi penegak  Hukum yang paling korup selain Kepolisian dan Pengadilan. Terbongkarnya kasus suap yang melibatkan Jaksa Urip menjadi kasus yang fenomenal selama Hendarman Supanji menjabat sebagai Jaksa Agung di samping kasus kriminalisasi pimpinan KPK Bibit-Chandra serta kasus Bank Century.

Lalu Apa yang Kontoversial dari Hendarman Supanji

Sejak di tetapkannya Yusril Ihza Mahendra sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) oleh kejaksaan, di saat yang sama Jaksa Agung, Herdarman Supanji  menjadi kontroversial.

Yusril menduga jabatan Hendarman Supandji ilegal karena tak pernah dilantik untuk periode kedua jabatannya dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, sehingga produk hukum yang dikeluarkan jaksa agung juga tidak sah.

Perang wacana dan langkah hukum antara Jaksa Agung  Hendarman Supanji  dan mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra, terus berlangsung dan makin seru.

Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra resmi mengajukan uji materi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengajuan uji materi itu adalah sebuah usaha Yusril untuk membuktikan tuduhannya bahwa Hendaraman Supandji adalah Jaksa Agung ilegal.

“Hari ini kami datang untuk daftarkan uji tafsir pasal 19 dan 22 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 konstitusionalitas penafsiran Keppres 187/M tahun 2004, Keppres 31/P tahun 2007, Keppres 83/P tahun 2009 pembubaran kabinet dengan ketentuan pasal 1 pasal 28 D ayat pertama, ” ujar Yusril di Gedung MK Jakarta, Selasa (6/7).

Yusril menyatakan, dirinya dijadikan sebagai tersangka kasus Sisminbakum dikarenakan sudah tidak menjadi menteri dan partainya tidak memiliki kursi lagi di DPR. Bila dirinya masih seperti dulu, Kejagung berpikir seribu kali.

“Ini karena partai saya tidak dapat kursi lagi makanya mereka berani, coba mereka berani tidak periksa Boediono. Berani tidak panggil paksa Boediono,” kesal Yusril.

Reaksi Hendarman

Hendarman akhirnya angkat bicara terkait tudingan sebagai Jaksa Agung Ilegal yang dilontarkan mantan Menkeh dan HAM, Yusril Ihza Mahendra. Bahkan Hendarman Supandji menantang Yusril untuk membuktikan tudingan itu melalui mekanisme hukum.

“Kalau Pak Yusril masih merasa saya ini Jaksa Agung ilegal, ya bawa saja ke pengadilan. Jangan saya diajak debat. Jangan debat di luar, kan enggak ada jurinya. Siapa yang akan memutus” Bawa saja ke pengadilan kalau memang saya ini Jaksa Agung Ilegal,” ujar Hendarman di Kejagung, Senin (5/7) petang.

Hendarman menegaskan bahwa dirinya adalah jaksa agung yang sah. Alasannya sebagai Jaksa Agung, Hendarman dilantik secara resmi oleh Presiden dan hingga saat ini belum pernah diberhentikan dari jabatannya.

Karenanya, Hendarman berharap Yusril berani membawa tudingannnya itu ke jalur hukum agar diketahui siapakah yang benar dalam persoalan ini. “Ya gugat saja. Pasti saya hadapi. Tapi kalau saya hadapi dia dan enggak ada yang mutus, jadi siapa yang benar” Saya merasa benar, dia merasa benar. Sekarang ada debat, debatnya di pengadilan. Kalau ada dua pendapat yang berbeda untuk mencari kebenaran yang satu, mari diputuskan oleh hakim di pengadilan, kalau mau. Kalau Pak Yusril menganggap itu tidak benar silahkan dibawa ke pengadilan, siapa yang benar,” ulangnya.

Reaksi Staf Khusus Istana

Staf Khusus Presiden Bidang Penegakan Hukum, Korupsi, Nepotisme, dan HAM Denny Indrayana menyatakan, keabsahan posisi Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung yang dipersoalkan oleh mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra sebenarnya sarat dengan kepentingan kasus hukum yang menimpa Yusril Ihza Mahendra sendiri.

Menurut Denny, argumentasi Yusril yang mempersoalkan status Hendarman dinilai tidak tepat dan merupakan paradigma lama. Sebab, penilaiannya itu berangkat dari posisi Jaksa Agung sebagai anggota kabinet.

“Padahal, setelah adanya Undang-Undang Kementerian Negara, Jaksa Agung bukanlah anggota kabinet sebagaimana halnya Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) dan Panglima TNI,” tambah Denny.

Oleh sebab itu, lanjut Denny, pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tidaklah harus bersamaan dengan pengangkatan dan pemberhentian kabinet. Sebagaimana Kapolri dan Panglima TNI juga tidak diangkat dan diberhentikan bersamaan dengan kabinet. “Keppres pengangkatan Hendarman sebagai Jaksa Agung tidak pernah dicabut oleh Presiden. Karena itu, mempersoalkan keabsahan Hendarman sebagai Jaksa Agung sesuatu yang aneh dan lucu,” jelas Denny.

Denny menambahkan, saat ini Hendarman menjadi Jaksa Agung non-karier. “Ini berbeda dengan Kapolri dan Panglima TNI yang harus berasal dari Kepolisian dan TNI sehingga jika pensiun sebagai polisi atau tentara, yang bersangkutan juga harus berhenti sebagai Kapolri dan Panglima TNI,” demikian kata Denny. (ham)


About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.