HMINEWS.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut segera menangkap dan menahan Gubernur Sumatra Utara Syamsul Arifin. Hal tersebut terkait dengan Dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Langkat tahun anggaran 2000-2007.

Begitu juga dengan presiden SBY untuk segera menonaktifkan syamsul Arifin dari Gubernur Sumatera Utara, karena Syamsul Arifin merupakan tersangka dugaan korupsi dana APBD Langkat  tahun 2000-2007. Tuntutan itu disampaikan Himpunan Anak Muda Indonesia kepada pbhmi.net 23/7  di Jakarta.

Himpunan Anak Muda Indonesia menilai KPK bersikap tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Kami melihat ketidakberanian KPK untuk segera menahan dan menangkap Syamsul Arifin disebakan pada persoalan politik, dimana syamsul Arifin adalah Ketua Umum Partai Gorlkar Propinsi Sumatera Utara, kami juga khawatir jika Syamsul tak ditahan maka akan menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap Syamsul Arifin. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan akan menonaktifkan Syamsul jika statusnya sudah sebagai terdakwa. Tangkap dan tahan Syamsul Arifin sebelum rakyat marah, tegas hamdani. (any)