Jakarta, HMINEWS- Kontroversial Jaksa Agung, Hendarman Supanji memasuki babak baru, pertarungan segera dimulai, Hakim  MK siap menjadi wasitnya. Laksamana Cheng Ho pun siap untuk berlayar  dengan Presiden SBY di MK, itu pun kalau SBY mau ?

Laksaman Cheng Ho selalu mengatakan kalau kedudukan Jaksa Agung, Hendarman Supanji tidak sah, karena Herdarman Supanji tidak pernah di angkat apa lagi dilantik untuk jabatan Jaksa Agung.

Ketika jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir pada 20 Oktober 2009, seluruh anggota kabinet diberhentikan dengan hormat dari jabatannya kecuali Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Sikap presiden yang tidak memberhentikan jabatan jaksa agung itu melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pasal 19 UU Nomor 16 tahun 2004 menegaskan bahwa jaksa agung adalah pejabat negara, jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden

Pro kontra pun tidak bisa di hindari, Geng Istana melalui Mensesneg mengatakan kalau kedudukan Jaksa Agung, Herdarman Supanji sah, hal ini di dasarkan pada Undang-undang Kementerian Negara yang disahkan pada 6 Nopember 2008 dan mulai berlaku dua tahun kemudian

Pasal 4 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa beberapa bidang kerja kementerian antara lain agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Undang-undang itu tidak mengatur secara khusus tentang jabatan Jaksa Agung.

Kemudian, pada pasal 25 Undang-undang Kementerian Negara hanya mengatur hubungan fungsional antara Kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. Ketentuan itu menyatakan, lembaga pemerintah nonkementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikan.

Terkait hal tersebut, Laksamana Cheng Ho mengatakan keabsahan Hendarman sebagai jaksa agung tidak memiliki kaitan dengan Undang-undang Kementerian Negara yang baru disahkan. Menurutnya yang menjadi kesalahan mendasar adalah tidak adanya Keppres pengangkat Hendarman Supanji sebagai jaksa agung Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Kalau kedudukan Jaksa Agung, Hendarman Supanji sah tolong tunjukkan segera kepada publik Keppres pengangkatan Hendarman Supanji sebagai Jaksa Agung dan kapan pengangkatannya.

Berdasarkan hal tersebut, Laksamana Cheng Ho mengajukan  permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi.

Terkait Permohonan Laksamana Cheng Ho ke Mahkamah Konstitusi (MK),  MK sudah siap menggelar perkara dengan menguji sah dan tidaknya Hendarman Supanji sebagai Jaksa Agung

Laksamana Cheng Ho mengajak presiden untuk berlayar bersama di MK . Tapi, kalau Presiden SBY tidak berkenan hadir di MK nanti, Laksamana Cheng Ho  mempersilahkan Presiden untuk memberi kuasa kepada Hendarman, agar dia bisa berdebat secara terbuka di forum yang akan digelar MK nanti, sehingga hasrat berdebat Hendarman Supanji tersalurkan. (ham)