HMINEWS.COM – Jawaban untuk pertanyaan diatas ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Sering diberitakan oleh media masa mengenai kasus pengemplang pajak di Indonesia. Banyak orang menyangka bahwa mereka para wajib pajak memang tidak membayar pajak alias ngemplang. Namun ternyata tidak sesederhana itu. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana sebenarnya alasan dan keadaan yang sebenarnya menjadi pangkal masalah ini. Mengingat masyarakat dan kita semua akan banyak menuduh perusahaan-perusahaan besar sebagai badan yang mau merugikan Negara.

Alasan jumlah setoran pajak yang masuk kenegara kecil

Pertama, perusahaan mengemplang pajak karena sebelumnya lebih bayar. Artinya perusahaan membayar pajak melebihi yang seharusnya dibayarkan. Namun karena administrasi dari pemerintah pajak tidak semudah yang kita bayangkan jika kantor pajak sudah dapat duit. Pemerintah akan sangat lama dan ruwet kalau harus mengembalikan sisa lebih bayar pajak oleh perusahaan. Padahal banyak iklan yang katanya mudah. Lalu yang benar yang mana iklan atau kenyataan.

Proses inilah yang bebeapa perusahaan melakukan inisiatif untuk tidak membayar pajak pada periode akan datang. Hal ini sebagai keinginan kemudahan agar sisa bayar pajak dapat langsung diubah menjadi pembayaran pajak pada periode mendatang. Namun ternyata kantor pajak tidak dapat melakukan ini.  Inilah yang menjadi persoalan utama beberapa wajib pajak dianggap mengemplang pajak.

Kedua, perbankan banyak yang masuk nominasi sebagai perusahaan yang mengemplang pajak. Perbankan syariah dalam mengeluarkan produk tabungan maupun pengucuran kredit menggunakan psrinsip murabahah atau jual beli. Dalam hal ini dirjen pajak ingin mengenakan pajak terhadap transaksi ini. Sebenarnya ini sama dengan model penyaluran kredit bank konvensional dalam memberikan kredit kepada nasabahnya. Namun karena di bank syariah dilarang dan harus menggunakan jenis transaksi yang disesuaikan dengan jenis kebutuhan  tergantung peruntukan dananya. Disinilah akan muncul banyak bank yang mempunyai unit usaha syariah akan terkena pajak dari kantor pajak. Sehingga oleh pemerintah dianggap sebagai pengemplang pajak.

Di zaman reformasi ini, pemerintah perlu untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika bisnis. Hal ini penting untuk dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha di berbagai bidang untuk dapat mengembangkan usahanya. Terlebih lagi penyerapan tenaga kerja perlu segera dilakukan untuk mengurangi pengangguran di negeri yang besar penduduknya ini. Pengaturan terhadap sektor keuangan juga perlu untuk diselaraskan dengan fleksibilitas aturan baik di undang-undang perpajakan maupun aturan teknis dilapangan.

Sebagai contoh dalam kasus pemungutan pajak, kantor pajak hanya akan menggunakan aturan yang ada yakni undang-undang perpajakan sebagai pijakan pemungutan pajak. Sehingga hal-hal yang belum diatur akan menjadi masalah jika aturan belum dilakukan perubahan. Hasilnya adalah justru akan menghambat perputaran ekonomi.

Ketiga, adalah kejahatan pajak oleh perusahaan. Perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang besar, salah satunya dengan cara memanipulasi laporan keuangan perusahaan yang seolah-olah mempunyai keuntungan kecil. Kecilnya laba akan berpengaruh terhadap pajak yang dibayarkan, kecuali pada pajak penghasilan karyawan dan pajak penghasilan badan. Pada kasus ini merupakan murni kesalahan perusahaan dan dapat dipidanakan pelakunya. Cara seperti ini akan merugikan Negara dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Keempat, para pegawai pajak melakukan kejahatan kolusi. Kasus gayus tambunan yang menghebohkan merupakan salah satu cerita pendek rusaknya para aparat penegak pajak. Tidka hanya satu atau dua orang saja yang baru kelihatan, namun yang tidak terungkap dapat lebih besar lagi. Ini sebagai pelengkap rusaknya para birokrat di negeri ini. Negara akan banyak mendapatkan kerugian dari tindakan para pegawai pajak yang melakukan praktik hal seperti ini.

Kesimpulan

Kerusakan dinegeri yang kaya ini semakin lengkap dengan perilaku para pejabat dan masyarakatnya. Tindakan untuk melanggar hokum dan merugikan Negara tidak lagi menjadi hal yang aneh lagi. Peraturan mengenai perpajakan yang tidak mengatur secara detail menyebabkan banyak terjadi mismatch dalam penarikan pajak bagi wajib pajak terutama perusahaan besar. Pengenaan pajak yang tidak seharusnya masih sering terjadi. Padahal dengan adanya ketentuan ini akan dapat menghambat dunia usaha di tanah air.  Sehingga beberapa tidak mempunyai motif negatif dari wajib pajak.

Perilaku pejabat pajak dalam mendapatkan uang juga merupakan tindakan yang merugikan Negara. Praktik ini kerap dilakukan karena petugas pajak memperoleh imbalan materi dan perusahaan diuntungan dari adanya penguranagn pajak dari yang seharusnya dibayarkan. Hal inilah yang menjadikan setoran pajak menjadi sedikit dari yang seharusnya.

Perusahaan yang berniat untuk dapat melakukan pengurangan pajak, dilakukan dengan cara memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Hasilnya perusahaan akan membayar pajak lebih kecil dibandingkan dengan yang seharusnya. Model ini akan melibatkan juga konsultan pajak perusahaan dan bahkan audit eksternal dan internal perusahaan.

Rekomendasi

  • Pemerintah sebaiknya mengubah aturan mengenai pembayaran pajak dan pengembalian, serta ketentuan lainya. Hal ini akan memudahkan bagi wajib pajak baik badan maupun perorangan dalam melakukan pembayaran pajaknya.
  • Revisi terhadap undang-undang pajak mengenai transaksi syariah di bank syariah. Hal lain juga dapat dengan menerbitkan aturan pengganti agar dalam proses pemungutan pajak tidak bertolak belakang dengan iklim usaha yang sedang berkembang.
  • Seringnya para pelanggar pajak tidak mendapat hukuman yang berat menyebabkan kejahatan pajak semakin tinggi. Hal ini merunut pada rusaknya tatanan hukum di Negara ini. Dengan demikian yang terpenting adalah pemerintah secara tegas dan konsisten melakukan reformasi dalam bidang hukum.
  • Reformasi birokasi pemerintah juga harus diperbaiki, termasuk mental para pejabat Negara khusunya pegawai pajak. Gaji yang tinggi di kementerian terkait tidak berkorelasi dengan perilaku yang dilakukanya. Sehingga reformasi birokrasi yang menghabiskan banyak dana akan sia-sia. Sehingga penerapan sangsi yang keras terhadap pelaku akan dapat menajdi pelajaran berharga untuk tidak terulang kembali.

Warijan

Ketua Komisi Politik PB HMI