Kelahiran dan Tugas mulia yang di bebankan kepada lembaga ini mampu menarik simpati dan dukungan dari masyarakat luas yang sebelumnya telah banyak  di kecewakan oleh lembaga serupa yang memang bertugas sebagai penjaga gawang dalam hal pemberantasan korupsi. Sikap pesimistis masyarakat menemukan ruangnya ketika banyak kasus- kasus korupsi yang mereka laporkan berujung pada penantian abadi tanpa ada tindak lanjutnya.

Kejaksanaan dan Kepolisian  yang sebenarnya secara fungsi di harapkan menjadi Penjaga gawang sekaligus bertindak sebagai striker alias ujung tombak dalam usaha pemberantasan korupsi, ternyata begitu melempem  dalam menjalankan fungsinya.  alih –alih bertindak sebagai penjaga gawang dari pemberantasan korupsi, justru di dua lembaga ini, secara kasat mata ditemukan praktik – praktik mafia dan korupsi. Sehingga wajarlah bila kemudian masyarakat berharap banyak pada lembaga KPK sebagai “alternatif Eksekutor” atas kemandulan  ujung tombak pemberantasan korupsi selama ini.

Sejak didirikanya lembaga KPK tahun 2003 lalu , beberapa kasus menonjol telah berhasil diungkap, diantaranya : tertangkap dan di penjarakanya mantan Kapolri Rusdiharjo  atas kasus korupsi sebesar 15 milyar saat menjabat sebagai duta besar RI di malaysia, di tangkapnya Burhanudin Abdullah dan Aulia Pohan yang juga besan Presiden SBY , dalam penyalahgunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesi (YPPI) sebesar 100 milyar. Kasus suap yang dilakukan Jaksa Urip Tri Gunawan, yang tertangkap tangan menerima 610.000 dolar AS dari Arthalita Suryani di rumah obligor BLBI Syamsul Nursalim di kawasan Permata Hijau, dan terakhir dari anggota DPR Al Amin Nur Nasution,  Hamka Yandhu yang terlibat dalam kasus suap. Belum lagi terungkapnya kasus–kasus  serupa  yang melibatkan sebagian para petinggi daerah. Tentu ini menjadi preseden baik dalam upaya pengkondisian fair play terhadap pelaku kejahatan khususnya para koruptor di negeri ini. Memang beberapa “prestasi ini” belum bisa di katakan maksimal apalagi ideal . Tapi paling tidak,  ada hembusan  hawa segar terkait dengan usaha pemberantasan korupsi di negeri ini.

Dibalik catatan prestasi KPK, sebenarnya sudah cukup bagi masyarakat untuk di yakinkan bahwa ternyata pemerintah masih memiliki keseriusan untuk memberantas korupsi yang semakin menjadi- jadi di negeri ini.  Manuver – manuver yang begitu heboh dan nampak meyakinkan oleh KPK dalam menciduk para pelaku – pelaku korupsi baik dijajaran elit birokrat maupun pengusah hitam akhirnya sedikit demi sedikit mulai terkuak. Tentu ini satu langkah maju untuk ukuran Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi. Kelompok- kelompok yang dulu  sulit terjamah oleh hukum bahkan bisa dikatakan begitu  tabu bagi lembaga “penegak keadilan “ untuk menindak mereka,  dibuat  ketar – ketir dalam ketakutan oleh KPK.

KPK Kini dan Komitmen Pemerintah

Dalam beberapa kesempatan, Presiden SBY  selalu mengumandangkan komitmenya untuk memimpin dan mengawal langsung  proses pemberantasan korupsi di negeri ini. Tapi  masyarakat nampaknya harus kembali gigit jari, karena alih –alih mendukung pemberantasan korupsi, yang terjadi justru pelaku – pelaku yang terindikasi korup dibiarkan melenggang bebas tanpa diproses secara serius.

Kasus Century menjadi bukti teranyar bahwa harapan masyarakat jangan terlampau tinggi  pada apa yang dijanjikan oleh pemerintah, baik itu yang ada di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kalaupun ada tindakan tegas, itu hanya berlaku bagi mereka yang dianggap tidak segerbong dengan kepentingan Penguasa. Sedang bagi mereka yang masuk dalam kategori “orang kita” walaupun sudah jelas bentuk kesalahanya cukup sulit untuk di ajukan kemeja hijau.

Demikian pula dengan sepak terjang  KPK akhir–akhir ini. semangat  ganyang koruptor yang awalnya begitu menggebu dan berkobar diawal kepengurusan lembaga ini, seolah hilang – lemas tak bergairah. Sikap dan lakon  lembaga ini begitu kontra produktif dengan semangat cita –cita awal pendirianya. Independensi KPK mulai dipertanyakan ketika di hadapkan  dengan kasus korupsi yang bersentuhan langsung dengan kroni-kroni Penguasa.

Sikap  tebang pilih dalam penanganan korupsi memunculkan keaapatisan baru bagi  rakyat,  apalagi  dugaan suap yang melibatkan dua petinggi lembaga ini semakin memupuskan harapan masyarakat dengan kesaktian lembaga  ini.  Mulai tidak bertaringnya KPK jangan hanya dilihat sebagai persoalan internal KPK  sendiri, melainkan tidak adanya dukungan yang tulus dari  Pemerintah untuk menssuport penuh lembaga ini adalah sisi lain daripada memblenya KPK akhir –akhiri ini.

Indikator bahwa lembaga ini sedang digiring pada proses pemandulan dan pengebirian fungsi – fungsi strateginya nampaknya bukan isapan jempol belaka. Ide pembubaran KPK yang sempat dilontarkan oleh salah satu kader partai Demokrat pada tahun 2008  lalu, ketika KPK  meggeledah  gedung DPR  saat kasus Al Amin Nur Nasution mencuat ke publik. Hal ini di perkuat salah satu pernyataan presiden SBY yang menilai bahwa KPK ini sudah powerholder yang luar biasa. Pasca Pernyataan ini, serta merta  beberapa upaya lain yang juga senada kembali terjadi , rencana pengerdilan kewenangan penyadapan KPK oleh menkoninfo, seruan pembekuan fungsi penyidikan dan penuntutan KPK, rencana audit BPK terhadap lembaga KPK, ancaman Bom dan sniper  terhadap berapa pejabat KPK, Judical Review  undang – undang KPK ke MK. Puncaknya adalah upaya praperadilan Pucuk Pimpinan Lembagai ini yang  terkesan dicari – cari kesalahanya.

KPK Esok dan Analogi  Sepak Bola

KPK  yang saat ini sedang mencari calon pimpinan barunya harus mulai membuktikan kembali bahwa keberadaanya memang diperlukan oleh bangsa ini, proses penjaringan calon pimpinan harus benar – benar didasarkan pada integritas  moral dari calon yang mengajukan diri. independensi dan ketegasan harus menjadi identitas dari lembaga yang sempat dianggap superbodi ini. menurut hemat penulis, persoalnya bukan perlu atau tidak lembaga semacam KPK, melainkan Komitmen yang tulus dari setiap elemen bangsa ini khususnya Pemerintah untuk membersihkan  tubuhnya dari balutan kotoran –kotoran korupsi. Hanya dengan komitmen yang tulus saja, KPK ataupun lembaga yang serupa dapat berjalan dengan independensi dan idealismenya tanpa merasa diintimidasi.

Berbicara tentang keberhasilan Pemberantasan Korupsi memang  diperlukan kerjasama dari setiap pihak, tentu sesuai dengan kewenangan dan fungsinya masing – masing. Kejaksaan dan kepolisian secara kelembagaan harus di recharge lagi untuk berjalan diatas asas dan cita idealnya.

Percuma Seribu Lembaga semacam KPK, keppres dikeluarkan, Satgas dibentuk bila tidak ada komitmen nyata dari Pemerintah untuk mendukung upaya –upaya pemberantasan korupsi. Kesinergian setiap lembaga adalah esensi dari pada kekuatan untuk melenyapkan korupsi di bumi pertiwi ini. Ibarat  dalam sepakbola, mustahil membentuk tim yang kokoh bila para pemainya bermain egois dan merasa paling menonjol dibanding pemain lainya. Dan tentu saja kerjasama yang sinergi dan strategi yang jitu dari sebuah tim  yang akan melahirkan gol serta kemenangan.

Haruskah para cendikia yang di nobatkan sebagai man of the match atas pemberantasan korupsi di negeri ini belajar filosofi fair play dan pentingnya kerjasama pada para kontestan Piala Dunia.??

Oleh : Muhammad Muzrin Muchtar

Komisi Politik Pengurus Besar HMI