HMINEWS.COM- DOKUMEN politik DPR menyebutkan gubernur bank sentral kita, Bank Indonesia (BI), akan dijabat sosok bermasalah. Berarti, kepentingan politik telah mendegradasi BI. Dengan mengajukan Darmin Nasution sebagai satu-satunya calon Gubernur Bank Indonesia (BI), Presiden menempatkan bank sentral kita di zona degradasi.

Lalu, ketika KomisiXI DPR memberi catatan khusus saat menetapkan Darmin sebagai calon terpilih, DPR mengesahkan degradasi itu. Sebab, Presiden mengajukan sosok bermasalah, dan DPR memilih sosok bermasalah itu memimpin Bank Indonesia periode 2010-2015.

Deskripsi tentang Darmin sebagai sosok bermasalah tertera dalam dokumen politik Komisi XI DPR. Dokumen politik itu berbunyi, ‘Berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi Pansus Angket Bank Century yang menyebutkan adanya dugaan keterlibatan Sdr Damin Nasution . .dst, . manakala pada suatu saat dinyatakan secara formal oleh instrumen hukum di Indonesia (KPK, kejaksaan atau lembaga hukum lainnya) sebagai terdakwa, maka yang bersangkutan (Darmin Nasution) harus bersedia mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI, pada saat itu juga, tanpa harus menunggu ketetapan hukum yang tetap.’

Darmin ‘disandera’ oleh dokumen politik ini, sebab dokumen politik dimaksud menjadi bagian tak terpisah dari terpilihnya Darmin. Bukan hanya skandal Century, ternyata Darmin juga terindikasi terlibat dalam kasus lain. Dalam laporan masyarakat yang diterima Komisi III, Darmin diduga terlibat dalam sejumlah kasus. Antara lain kasus pajak Haliburton pada 2006, kasus pajak Paulus Tumewu, Fisrt Media, restitusi Wilmar Limited Group, dan kasus Asian Agri.

Banyaknya laporan kejahatan pajak dan posisinya dalam skandal Bank Century, saya boleh menduga bahwa tidak mudah bagi Darmin untuk tegas dan independen sebagai pemimpin bank sentral kita. Bagaimana pun, Keyakinan kita pada Darmin sudah di reduksi oleh dokumen politik itu, sebagaimana merosotnya keyakinan publik terhadap ketegasan dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Publik menilai taring KPK sudah tumpul setelah dua wakil ketuanya,Bibit- Chandra, diombang-ambingkan isu suap dalam kasus Anggodo Widjaya.

Status Darmin sebagai calon Gubernur BI terpilih lagi-lagi menjadi bukti tambahan betapa kita begitu sering berperilaku inkonsisten dan kontradiktif. Saya berkesimpulan demikian setelah status Darmin itu saya hadap-hadapkan dengan komitmen kita terhadap prinsip-prinsip good governance, profesionalisme dan terlebih lagi terhadap urgensi independensi bank sentral dalam sistem ekonomi pasar. Dokumen politik DPR itu, maupun status Darmin sebagai calon Gubernur BI terpilih, jelas-jelas memperlihatkan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip tadi. Sangat memprihatinkan karena kita dengan dengan kesadaran penuh, bahkan tanpa malu-malu, melakukan pengingkaran itu.

Sebagai anggota Pansus DPR untuk skandal Bank Century maupun anggota Tim Pengawas Rekomendasi DPR bagi proses hukum skandal itu, saya geram karena Dokumen Politik Komisi XI DPR itu seperti menjadi bagian tak terpisah dari upaya mementahkan Keputusan dan Rekomendasi Sidang Paripurna DPR yang memerintahkan pelaksanaan proses hukum terhadap siapa saja yang diduga terlibat skandal Century.

Kalau Dokumen Politik yang irrasional itu akhirnya harus dipaksakan sebagai landasan untuk menetapkan Darmin sebagai calon Gubernur BI terpilih, saya menduga ada kepentingan atau deal-deal politik sebagai pijakan. Kalau tak ada interest itu, tak mungkin prinsip good governance dan profesionalisme berani ditabrak. Tak mungkin juga indepedensi BI dikorbankan.

Sejak awal, Saya cemas ketika presiden hanya mengajukan nama Darmin sebagai satu-satunya calon. Bertambah cemas ketika membayangkan Darmin  terplih oleh kelompok fraksi yang melakukan fit and proper test. Bukan karena saya anti Darmin, tetapi  karena setidaknya dual alasan. Pertama, isi atau muatan rekomendasi Pansus DPR untuk skandal Bank Century yang di dalamnya mencantumkan nama Darmin.

Alasan kedua adalah sebuah kasus dugaan penyimpangan restitusi pajak yang saat ini sedang didalami Panja (Panitia Kerja) Pengawasan Pengawasan Hukum Komisi III DPR.

Panja saat ini telah mengantongi dokumen tentang dugaan skandal restitusi pajak senilai Rp 7,2 triliun yang melibatkan dua perusahaan di bawah Wilmar Ltd Group, yakni PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT Multimas Nabati Asahan (MNA). Untuk mendalami kasus ini, Panja Pengawasan Hukum Komisi III DPR mengagendakan pemeriksaan para pejabat dan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, termasuk Darmin dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun,  bulan lalu, Darmin sempat  mangkir dari panggilan Panja, dengan alasan sakit.

Selain butuh penjelasan langsung dari Darmin Nasution. Panja juga akan meminta keterangan Dirjen Pajak M. Tjiptardjo, Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Pontas Pane, Kepala KPP Besar Dua M. Isnaeni, serta Presdir PT WNI dan PT MNA Hendry Saksti dan komisaris PT WNI dan PT MNA bernama Tumanggor. Nama terakhir ini adalah mantan pejabat di Depkeu, yang diduga memiliki hubungan dekat dengan petinggi Ditjen Pajak.

Integritas

Pemanggilan itu mendesak dilakukan, karena Panja menemukan indikasi bahwa skandal restitusi pajak ini melibatkan pejabat tinggi Ditjen Pajak. Keterangan dari Dirjen Pajak M. Tjiptardjo (sebelumnya menjabat Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak) dan Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Pontas Pane sangat diperlukan, karena dalam kapasitasnya masing-masing, keduanya diduga tidak menerapkan atau memberlakukan tindakan sebagaimana yang diamanatkan oleh kewenangan dan jabatan yang melekat pada  keduanya. Panja ingin menanyakan alasannya.

Menurut dokumen yang diterima Panja, sejak Ditjen Pajak menyatakan PT WNI dan PT MNA sebagai Wajib Pajak Patuh per Januari 2009, terjadi lonjakan nilai pengajuan restitusi PPN. Per 2009, restitusi PPN yang diajukan PT WNI Rp 2,232 triliun, dan sudah dicairkan Rp1,093 triliun. PT MNA mengajukan restitusi Rp 1,162 triliun dan sudah dicairkan Rp 484,05 miliar. Klaim restituasi yang belum dibayarkan diajukan lagi ke Ditjen Pajak. Maka, sepanjang periode September 2009, Februari 2010, PT WNI mengajukan resititusi Rp 1,597 triliun dan PT MNA sebesar Rp 808,5 miliar

Panja juga memperoleh informasi bahwa KPP Besar Dua telah mengendus dugaan pidana dalam pengajuan restitusi itu. Bahkan didapat petunjuk tindak pidana yang cukup meyakinkan, yakni direksi PT WNI dan PT MNA diduga  merekayasa laporan transaksi penjualan dan pembelian untuk tujuan menarik uang negara secara melawan hukum melalui restitusi. Sekadar catatan, mayoritas saham (96 persen) dua perusahaan itu dikuasai sebuah perusahaan yang berdomisili di tax-haven country, yakni Tradesound Investment Ltd yang beralamat di PO BOX 71, Craigmuir Chamber Road Town, Tortola, British Virgin Island.

Pada Oktober dan November 2009, Kepala KPP Besar Dua Mohammad Isnaeni mengajukan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (penyelidikan) terhadap dugaan tindak pidana PT WNI dan PT MNA  kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Pontas Pane. Tetapi usul ini konon tidak digubris Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Pontas Pane maupun Dirjen Pajak M. Tjiptardjo. Kalau usul itu diterima, Ditjen Pajak bisa menarik kembali restitusi yang telanjur dibayarkan kepada dua perusahaan itu.

Saya khawatir, pada saatnya nanti, kasus ini akan mengganggu status Darmin. Belum lagi jika kasus-kasus lain seperti kasus pajak Haliburton, kasus pajak Paulus Tumewu, Fisrt Media, restitusi Wilmar Limited Group, dan kasus pajak Asian Agri, terus berkembang hingga saatnya Darmin resmi menjabat Gubernur BI, barangkali kita akan menyaksikan Gubernur BI melayani panggilan dari penegak hukum, katakanlah sekadar sebagai saksi. Namun, tetap saja tidak elegan jika Gubernur BI digelayuti masalah-masalah yang berkait dengan pelanggaran hukum.

Sebab, idealnya, Gubernur BI bersih masalah apa pun, termasuk masalah hukum. Tidak berlebihan kalau bank sentral dan jabatan Gubernur BI itu cenderung dipersepsikan sangat istimewa karena prinsip kepercayaan yang melekat padanya.

Tugas Gubernur BI, menurut UU No.23/1999 yang kemudian diubah menjadi UU No.3/2004, tak hanya sekadar memimpin BI, tetapi juga menjaga dan mengendalikan inflasi, mengawasi sistem perbankan, mengelola sistem pembayaran nasional dan menjaga stabililitas nilai tukar rupiah. Jelas bahwa BI memang harus dipimpin pakar moneter sarat pengalaman.

Kriteria kepakaran dan pengalaman saja tak cukup. Syarat tak tertulis lainnya adalah mampu bersikap tegas dan berani menjaga independensi BI. Independensi BI harus terjaga karena peran dan fungsinya yang begitu strategis dalam sistem ekonomi pasar. Efektivitas tugas dan tanggung jawab bank sentral sebagai salah satu pilar ekonomi pasar akan terwujud jika independensinya tidak direduksi oleh kepentingan politik atau kepentingan kekuasaan. Independensi yang terjaga akan membentuk karakter orang-orang bank sentral yang profesional, dari level terbawah hingga posisi gubernur. Para profesional tahu kapan harus bersikap dan berpendirian tegas, kapan boleh berkompromi. Modal dasar dari semua itu adalah integritas. Idealnya, integritas sosok Gubernur BI tak boleh jadi bahan cemooh publik.

Menurut Saya, lampiran dokumen politik Komisi XI DPR itu sudah mengandung unsur keraguan terhadap sosok Darmin sendiri. Kalau Darmin akhirnya harus dijadikan calon terpilih, jangan-jangan kita memang mengalami defisit sosok pemimpin ideal. Dan kita tengah berjudi atas masa depan nasib rakyat yang kita layani dan kita wakili.

Bambang Soesatyo
Anggota Badan Anggaran DPR/
Ketua Kadin Indonesia