HMINEWS, Opini- Sekian lama kehidupan masyarakat Indonesia dibelenggu oleh suatu kebijakan diktator-otoriter yang mengakibatkan adanya distorsi demokrasi dalam kehidupan sosial-politik, ekonomi, hukum dan lain-lainya.

Masyarakat mengalami kemandekan berfikir dan bertindak sehingga ditengah bergantinya rezim diktator-otoriter oleh rezim baru yang lebih menjamin adanya kebebasan tidak pelak membikin masyarakat gagap untuk mencari suatu sistem baru yang dianggap lebih aspiratif demokratis.
Tuntutan adanya reformasi, memberi hasil dengan ditumbangkannya rezim orde baru pada tanggal 21 Mei 1998. Ditengah kondisi transisi, terjadinya pelengseran kekuasaan dengan digantinya Suharto oleh habibie dari kursi keprseidenan.

Banyak persoalan yang harus diselesaiaknnya seperti penyelesaian terhadap ancaman disintegrasi yang terjadi didaerah-daerah seperti Papua, Aceh, dan Timur-timor. Adapun daerah yang terakhir disebut kini telah terpisah dari kekuasaan Negara Indonesia menjadi negara sendiri.
Setelah 12 tahun menjalani reformasi, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat adanya perbaikan kehidupan demokratis ditingkatan daerah belum tercapai. Harapan-harapan itu tinggal harapan, karena perbaikan kehidupan demokratis yang diwujudkan dengan adanya otonomi daerah masih tersangkut dalam suatu meja konspirasi politik, mitra bisnis, dan kkn yang ada dalam lingkungan lembaga negara entah legislatif, eksekutif dan juga yudikatif.
Ketika pasca jatuhnya Suharto dari tampuk kekuasaannya, daerah menuntut adanya otonomi seluas-luasnya. Selama ini daerah merasa tidak pernah diperlakukan ssecara adil oleh Pemerintah Pusat. Tuntutan ototnomi luas itu pada akhirnya dipersetujui oleh para pejabat-pejabat legislatif warisan era Suharto dan Pemerintah Eksekutif dengan membuat Undang-Undang yang disahkan menjadi Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Banyak orang menganggap Undang-Undang ini sangat federalistik sehingga akan mengancam kesatuan NKRI. Ancaman adanya kesatuan NKRI memang bukan alasan kosong belaka, karena waktu itu, banyak daerah-daerah menutut pemisahan diri dari NKRI seperti Papua, Maluku, dan Aceh.
Setelah sekian tahun Undang-Undang 22 tahun 1999 diterapkan akhirnya pada era Megawati Undang-Undang ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun Undang-Undang No 32 tahun 2004 ini mengandung asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (medebewid). Meskipun begitu kalau dianalisis lebih jauh, ternyata asas desentralisasi yang bisa mendorong adanya demokratisasi diaras lokal yang berhubungan dengan keadilan dan kesejahteraan hanya semu belaka.
Desentralisasi yang dimaknai sebagai pemberian kekuasaan kepada daerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban menjalankan rumah tangganya baik dalam segi penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaanya dibatasi oleh suatu kewenangan Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada daerah yang selaras dengan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Adanya kewenangan dalam menyusun suatu perda yang dibatasi oleh kewenangan Pemerintah Pusat dapat dilihat dalam pasal 185 Undang-Undang No 32 tahun 2004 ayat:
1. Rancangan perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat tiga (3) hari disampaikan kepada menteri dalam negeriuntuk dievaluasi.
2. Hasil evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dismapaikan oleh menteri dalam negeri kepada gubernur paling lamabat 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
3. Apabila menteri dalam negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi perda dan peraturan Gubernur.
4. Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan degan kepentingan umum dan peraturan perundnag-undnagna yang lebih tinggi, gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempuraan paling lama 7 hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
5. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabarahn APBD menjadi perda dan peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan perda dan peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Dalam pasal 186 Undang-Undang No 32 tahun 2004 ayat:
1. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat tiga (3) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
2. Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota  paling lama 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang
penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
3. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan peraturan Bupati/Walikota.
4. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
5. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabarahn APBD menjadi Perda dan peraturan Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
6. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

Beberapa hal yang sangat mencolok seperti yang ada dalam beberapa pasal seperti pasal 185 dan 186 mengenai penyusunan APBD jadi sebelum Kepala Daerah mensahkan dalam bentuk pergub/perbup maka paling lambat tiga hari disampaikan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk APBD Propinsi/ Gubernur untuk APBD kabupaten/kota untuk dievaluasi. Kewenangan evaluasi yang dimiliki Pemerintah Pusat merupakan bentuk pengawasan yang disebut preventif.
Sedangkan kewenangan pemerintah daerah yang dibatasi oleh kewenagan pemeintah pusat dalam menyusun suatu perda secara umum ada pada Pasal 145 Ayat:
1. Perda disampaiakn kepada pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
2. perda sebgaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan lepentingan umum dan/atau peraturan perundnag-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah. Ayat
3. keputusan pembatalan perda sebagaoimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peratutan presiden paling lama 60 hari sejak diterimanya perda sebagaomaa dimaksud pada ayat (1).
4. paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan perda dan selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama kepala daerah mencabut perda dimaksud. Begitu pula berkenaan dengan adanya pembentukan perda oleh Kepala  Daerah Gubernur/Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat melalui Keputusan Menteri ditingkat Propinsi dan keputusan Gubernur ditingkat Kabupaten/Kota dengan alasan bertentangan dengan tujuan-tujuan dari pelaksanaan pemerintahan. Kewenangan evaluasi ini biasannya merupakan bentuk pengawasan yang disebut represif.

Dari dua kasus diatas tadi ada suatu asumsi bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah yang berdasarkan Undang-Undang No 32 tahun 2004 merupakan pelaksanaan otonomi yang tidak mendasarkan pada asas
desentralisasi melainkan asas sentralisasi. Jadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur rumah tangganya tidak bisa terlepas dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat baik yang preventif maupun represif.
Dengan adanya pengawasan baik represif maupun preventif, sebagai bukti ketidakpercayaan dan keraguan pusat terhadap pelaksanaan kebijakan yang ada didaerah. Dan ini akan menghambat daerah untuk melaksanakan proses otonomi yang seluas-luasnya yang punya kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Seharusnya pemerintah tidak harus melakukan intervensi dalam bentuk pengawasan terhadap suatu perda, karena pengawasan itu bisa dilakukan oleh
masyarakat melalui suatu proses partisipasi dalam bentuk kontrol dan evaluasi dengan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Ini sesuai dengan kewenangan MA dalam UUD 1945 Pasal 24 A Ayat 1 “ Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainya yang diberikan oleh Undang-Undang.
Dengan mengikuti mekanisme judical review perda terhadap undang-undang akan memberikan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam proses kontrol dan evaluasi terhadap kebijakan daerah yang berdasarkan perda yang dibuat. Masyarakat bisa mengajukan judicial review suatu perda sekiranya perda itu bertentangan dengan cita-cita masyarakat daerah. Peran inilah yang akan membantu terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang demokratis dengan adanya peran serta masyarakat baik dalam proses awal penyusunan suatu perda maupun dalam tahap akhir evaluasi terhadap perda.

Penegasian Partisipasi Masyarakat

Proses keterlibatan masyarakat dalam penyusunan suatu perda bersama DPRD dan Pemerintah Daerah sebagai suatu implementasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang otonom ataupun secara mandiri. Keterlibatan masyarakat terhadap proses penyusunan itu sendiri didasarkan pada asumsi bahwa perda merupakan suatu peraturan yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat sehingga jika objek dari peraturan itu sendiri tidak dilibatkan maka akan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Dengan adanya pengawasan preventif dan represif yang dilakukan pemrintah pusat, memberikan peluang adanya pembatalan perda oleh Pemerintah Pusat sehingga pembatalan itu akan menegasikan suatu proses demokratris yang dilakukan dalam penyusunan suatu perda oleh DPRD, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Sehingga yang terjadi daerah harus tunduk dengan kepentingan pusat. Pemerintah Pusat boleh beralasan bahwa pembatalan perda dilakukan karena bertentangan dengan kepentingan umum, dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Pembatalan perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan kebih tinggi yang dilakukan oleh pemerintah lebih cenderung politis dan memenuhi keptningan pemerintah pusat saja. Pada hala kalu dilihat dari mekanisme evaluasi terhadap peraturan perundangundangan seharusnya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA. Kalau MK fungsinya menguji suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan MA menguji Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.
Jadi kalau dinggap perda bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan diatas seharusnya melalui mekanisme pengujian di MA. Bukan di pemerintah. Selain itu, dengan adanya
mekanisme pengujian di MA, akan memberikan peluang terciptanya partisipasi aktif masyarakat untuk mengawal dan mengevaluasi jika perda yang dibuat tidak aspiratif.
Kewenangan MA menguji suatu Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 24 A Ayat 1 “ Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
Keikutsertaan masyarakat dalam sebuah proses pembentukan Perda memiliki arti penting bagi lahirnya produk hukum yang berkualitas. Paling tidak ada 4 (empat) kategori perda yang timbul akibat proses yang partisipatif:

1. Perda tersebut efektif, dapat mencapai suatu tujuan yang diharapkan;

2. Perda tersebut implementatif, dapat dijalankan sejak diundangkan;

3. Perda yang responsif, yang sejak dirancang sampai diundangkan mendapatkan apresiasi dan diterima oleh masyarakat; dan

4. Perda yang dibuat dapat memecahkan masalah dimasyarakat.

By: M. Ridwan

Ketua Komisi Politik PB HMI