HMINEWS.COM- Pemerintahan SBY-Boediono  masih menyisakan satu agenda yang belum terselesaikan tuntas. Yaitu: Bailout Bank Century. Agenda ini menjadi bola panas yang siap menyambar siapa saja. Oleh karena itu nampanya penyelesaian agenda ini menjadi menarik jika dibedah secara ekonomi politik.

Kisah singkatnya, bermula dari krisis keuangan yang merembet ke tanah air setahun lalu, BC juga terkena dari dampak tersebut. CAR Bank yang sebelumnya dimiliki oleh Robert Tantular menjadi anjlok, sehingga pemerintah berupaya melakukan upaya penyelamatan lewat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Tindakan penyelematan ini salah satunya berdasarkan analisis pemerintah terhadap potensi munculnya risiko sistemik yang bakal menghantam sektor perbankan apabila BC dilikuidasi. Melalui Lembaga Penjamin Simpanan, pemerintah kemudian menyuntikkan dana sebesar Rp 6,7 triliun kepada BC. Kebijakan inilah yang selanjutnya menimbulkan kontroversi yang tiada berkesudahan di ranah kebijakan publik akhir-akhir ini.

Pendekatan Pilihan Publik

Salah satu pendekatan yang menarik untuk mengkaji bailout ini adalah dari perspektif teori ekonomi politik, khususnya dengan memakai pisau analisis teori pilihan publik (Public Choice/PC). Teori PC memberikan pandangan bahwa semua kebijakan ekonomi yang diambil adalah hasil dari pertarungan kepentingan. Teori ini mengkaji tindakan rasional dari aktor-aktor politik, baik yang berada dalam partai politik, kelompok kepentingan, birokrasi, dan sebagainya (Yustika, 2009). Di sini, tampak kasus bailout yang terjadi dibanyak negara umumnya digunakan pemerintah untuk melegitimasi kebijakan dan melakukan normalisasi kondisi perekonomian. Proses pengambilan keputusannya melibatkan banyak aktor politik, yang memiliki motivasi politik dan ekonomi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya.

Dalam kasus bailout yang terjadi di Amerika Serikat, kebijakan tersebut disetujui oleh Kongres di penghujung era pemerintahan Geoge W Bush. Bush yang secara politik ketika itu sedang mendapatkan tekanan sebagai akibat kebijakan perang di Irak dan krisis ekonomi mengajukan kebijakan bailout untuk menyelamatkan kondisi perekonomian. Presiden Bush dan Partai Republik sebagai aktor politik memiliki motivasi politik untuk mempertahankan popularitasnya yang sedang tertekan oleh gerakan Partai Demokrat dan Barrack Obama yang sedang naik daun.

Namun, seperti yang diketahui, kebijakan bailout yang diusulkan oleh Bush waktu itu juga memperoleh dukungan dari lawan politiknya di kubu Partai Demokrat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan teori PC dalam memutuskan sebuah kebijakan strategis, semua elemen kekuatan politik yang (sedang) beradu diberi tempat untuk mentransaksikan kepentingannya. Dalam konteks bailout di AS ini, masing-masing aktor politik yang berseteru (Demokrat dan Republik) memiliki cara pandang yang sama di bidang sistem ekonomi setelah melakukan perdebatan yang cukup panjang. Inilah yang menjadi kunci penting dari aspek pengambilan kebijakan strategis dalam suatu negara.

Selanjutnya, proses dialektika pengambilan kebijakan tersebut dilakukan secara transparan. Semua saluran demokrasi melalui badan legislatif, eksekutif, media, dan sarana public hearing dibuka lebar-lebar untuk mendapatkan satu gambaran yang utuh dari seluruh stakeholders mengenai kebijakan yang akan diambil. Pada masing-masing tingkatan, aktor-aktor politik mengambil peranannya secara proporsional untuk bertransaksi dan bermanunver dalam pasar politik. Praktek ini tentu tidak diharamkan dalam demokrasi, karena justru bisa mengungkap seluruh segi dari setiap permasalahan yang sedang dicarikan solusinya.

Akhirnya, ketika kebijakan tersebut diambil sebagai output dari pertarungan politik, maka kebijakan itu didukung oleh semua elemen. Terlepas kebijakan itu nantinya akan berakhir sukses atau gagal, tapi publik tidak akan pernah menoleh ke belakang untuk mempermasalahkan proses pengambilan kebijakan tersebut. Masyarakat hanya akan berkonsentrasi mencari jalan keluar apabila kebijakan itu gagal. Ini semua dapat terjadi karena kebijakan itu diambil lewat mekanisme konsensus dalam iklim politik yang terbuka.

Agenda SBY-Boediono

Menilik pada kondiis yang ada di AS, dan melihat pada agenda penyelesaian bola panas Bank Century (BC) ini, maka akan dijumpai realitas yang berbeda dengan kasus bailout BC. Berdasarkan dokumentasi media, proses bailout BC merupakan puncak dari gunung es atas permasalahan pada bank tersebut. Dokumentasi media memperlihatkan bahwa problem di bank itu sudah terjadi jauh sebelum November 2008. Sinyal masalah bukan muncul pada saat kalah kliring, melainkan sejak 2005 saat bank itu membeli obligasi berisiko tinggi. Munculnya kasus dana nasabah BC oleh Antaboga Sekuritas sekali lagi menunjukkan bank itu kembali melakukan pelanggaran. Jadi, soal BC itu sudah lama sehingga mestinya KSSK (sekurangya BI) dapat mengambil kebijakan yang tegas saat itu.

Sampai di sini, tentu kemudian menukik pada permasalahan teknis, yaitu adanya bahaya ancaman risiko sistemik apabila BC tidak diselamatkan. Resep yang digunakan untuk menyelamatkan adalah bailout, yakni LPS menggelontorkan sejumlah dana untuk menambah permodalan BC. Berbagai kontroversi kemudian muncul, mulai dari angka bailout yang ternyata lebih besar dari yang direstui legislatif, adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan dana bailout, kelemahan audit dan data yang dipunyai bank sentral, dan berbagai spekulasi politik yang kian bergemuruh. Celakanya, dari waktu ke waktu justru penyelesaian yang diharapkan belum menyentuh substansi dari kebijakan yang diambil.

Kembali ke perspektif PC, kasus BC ini dapat dilihat dari beberapa segi. Pertama, proses pengambilan keputusan kasus ini melalui proses yang agak membingungkan. Awalnya DPR memang telah menyetujui bailout, namun di belakang hari angka bailout yang diberikan berbeda dengan yang disetujui sehingga menyulut kontroversi politik. Artinya, masing-masing aktor politik yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan kebijakan tidak merasa memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil. Implikasinya, ketika kebijakan ini menimbulkan ekses, maka mereka saling lempar tanggung jawab.

Kedua, para otoritas pengambil kebijakan gagal menemukan titik pandang yang sama dalam mengambil keputusan bailout, terutama kesepahaman dalam memahami risiko sistemik. Indikasinya, muncul banyak wacana tentang risiko sistemik dari para aktor yang terlibat di dalamnya. Seterusnya, masing-masing kekuatan politik saat ini mengambil posisi untuk mengamankan diri, termasuk pihak-pihak yang seharusnya mengambil posisi untuk bertanggung jawab.

Ketiga, bailout sebagai sebuah kebijakan sampai saat ini juga tidak dapat dijelaskan secara komprehensif oleh pemerintah (KSSK). Sekarang proses bailout sudah dilaksanakan, namun modal yang ditanam pemerintah pada BC tidak dapat diidentifikasi kapan akan dikembalikan. Memang beberapa waktu yang lalu Kepala LPS menegaskan bahwa 3-4 tahun lagi Bank Century akan dijual kepada investor, namun belum ada satu keputusan yang cukup jelas dan tegas mengenai bagaimana langkah-langkah tersebut akan diselesaikan. Bahkan dari pihak KKSK pun sampai terakhir belum menetapkan kebijakan yang jelas.

Menilik analisa diatas, hal ini bisa menjadi hikmah bagi pemerintahan SBY-Boediono, bahwa dalam mengambilan keputusan terkait dengan kepentingan publik, diperlukan adanya dialog dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada. Sehingga dapat menemukan satu titik temu yang terkait kepentingan nasional. Tentu hal ini tidak mudah, apalagi dalam penyelesaian kasus Bank Century ini, untuk itu diperlukan ketegasan. Rakyat menunggu hal itu.

M Yana Aditya, Direktur Eksekutif LKDI (Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia)

Email: yanaaditya@yahoo.com