Jakarta, HMINEWS- Selasa (6/7/10) Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Plenonya memerintahkan KPU Mandailing Natal untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Mahfud MD, dan Delapan Hakim Konstitusi lainnya, menyebutkan telah terjadi pelanggaran yang sitematis, terstruktur dan masif dalam penyelenggaraan pilkada diseluruh kabupaten  Mandailing Natal,dan untuk memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum, MK memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh kabupaten mandailing Natal.

MK mengabulkan permohonan pasangan calon bupati H Indra Porkas Lubis dan calon wakil bupati H Firdaus Nasution. Dalam dalil permohon disebutkan bahwa adanya tim relawan yang tidak lazim dan tim kampanye pasangan calon terpilih tidak sah yang terungkap di persidangan, dan hal ini tidak dibantah termohon (KPU), menurut MK hal tersebut beralasan dan terkait dengan adanya politik uang dalam pilkada tersebut.

Pemohon dalam permohonannya menyebutkan telah terjadi politik uang yang terstruktur, sistematis dan massif  hampir seluruh Kabupaten Mandailing Natal yang telah merusak asas-asas dalam pilkada tersebut yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Kabupaten Mandailing Natal.

Pasangan HM Hidayat Batubara-H Dahlan Nasution telah melakukan politik uang, dengan cara membagi-bagikan uang secara beragam, mulai dari nominal senilai Rp20 ribu, Rp30 ribu dan Rp100 ribu kepada masyarakat selama proses Pilkada di kabupaten tersebut, hal tersebut dilakukan dengan membagi-bagikan surat keputusan kepada relawan.

Kuasa hukum Pemohon, AH Wakil Kamal menyebutkan telah terjadi pembagian Vocher tersebut hampir mencapai 60 persen dari 209.468  pemilih di Kabupaten Mandailing Natal, artinya voucher tersebut dibagikan kepada 122.560 relawan, ujarnya. (dhani)