Perlu diketahui bahwa dana aspirasi atau apa pun namanya sesungguhnya adalah cara yang paling mudah bagi para politisi di senayan untuk memperoleh dana kampanye secara gratis dari anggaran negara untuk kepentingan pemilu yang akan datang, atau sama dengan kampanye terselubung sebelum waktunya, ini merupakan pembodohan politik yang dilakukan para wakil rakyat, demikian dikatakan Syaminuddin Al Mandary dari Pokja Petisi 50 dalam siaran pers di Jakarta (30/6/10).

Penyalahgunaan uang rakyat salah satu masalah mendasar yang membuat kian parahnya keterpurukan bangsa dan penderitaan sebagian rakyat indonesia. perilaku penyimpangan yang terjadi selama ini tidak ada ubahnya seperti jaman orde baru, berbagai modus penyalahgunaan uang rakyat dalam anggara dilakukan secara sistematis, baik korupsi maupun perencanaan program yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi hakikatnya adalah korupsi yang dilegalisasi, lanjutnya.

Seyogyanya anggota DPR menempatkan diri sebagai pengemban pendidikan demokrasi yang tegas dan berwibawa serta menjalankan fungsinya secara sungguh-sungguh sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi, berupa pengawasan, legislasi, budgeting, bukan melaksanakan progaram penggunaan anggaran yang berakibat pada pemborosan anggaran negara dan pembodohan politik rakyat.

Kelompok kerja petisi 50 dan jaringan kedaulatan rakyat petisi 50 menyerukan agar rakyat menolak program bertopeng dana aspirasi serta tetap mewaspadai modus-modus  Partai Politik warisan  Orde Baru yang sejak awal bersikeras meloloskan program tersebut, ujar Al Mandary. (dni)