HMINEWS.COM- Untuk kesekian kalinya DPR tidak konsisten terhadap keputusan yang di buatnya sendiri, terpilihnya Darmin secara aklamasi sebagai Gubernur Bank Indonesia merupakan bentuk inkonsistensi DPR, pasalnya Darmin Nasution di duga terlibat dalam skandal century, pajak Asian Agri, First Media dan sejumlah kasus lainnya.

Setalah melalui proses fit and proper test, Komisi XI DPR secara musyawarah mufakat menyetujui Darmin Nasution sebagai Gubnernur Bank Indonesia periode 2010-2015, sebelumnya pengamat ekonomi  politik Ichsanuddin Noorsy sangat meyakini bahwa politik dagang sapi pasti terjadi dalam pemilihan gubernur BI.

“Pasti ada politik dagang sapi, meskipun tidak harus berbentuk uang,” ungkapnya pada wartawan.

Hal senada juga dikatakan Umar Hamdani dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina. “sangat Memuakkan melihat sikap DPR dalam pemilihan Darmin, pasti ada ‘bom’ duit dalam pemilihan gubernur BI,”

Sejumlah analis dan pengamat juga menilai terpilihnya Darmin merupakan  inkonsistensi dan kemunafikan anggota DPR, karena di satu sisi DPR menganggap Darmin sebagai salah satu pihak yang turut bertanggung jawab dalam skandal Bank Century, tapi di sisi lain DPR meloloskannya untuk duduk di kursi gubernur BI.

Menurut Adhie Massardie dari Gerakan Indonesia Bersih (GIB) menilai bahwa terpilihnya Darmin sebagai gubernur BI adalah bencana nasional bagi republik ini, oleh karena itu GIB bersama Petisi 28 serta gerakan civil society lainnya akan mengusut skandal lanjutan ini sampai menghasilkan sejumlah pimpinan parpol dan anggota komisi XI masuk bui,” katanya.

Bertikut Kontrak Politik  Gubernur Bank Indonesia terpilih, Darmin Nasution dengan Komisi IX DPR sabagai mana yang di lansir media Indonesia Jumat, 23 Juli 2010  :

1. Berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi Pansus Angket Bank Century yang menyebutkan adanya dugaan keterlibatan Sdr Darmin Nasution, sehubungan posisinya sebagai salah satu anggota Komisioner LPS sekaligus merangkap anggota KSSK, dalam proses bailout Bank Century dan kasus hukum lainnya selama menjabat di lembaga pemerintahan lainnya, manakala pada suatu saat dinyatakan secara formal oleh instrumen hukum di Indonesia (KPK, Kejaksaan atau lembaga hukum lainnya) sebagai terdakwa. Maka yang bersangkutan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku harus bersedia mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI, pada saat itu juga, tanpa harus menunggu ketetapan hukum yang tetap.

2. Sebagai satu-satunya pengendali moneter di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur BI selalu berkomitmen membuat kebijakan moneter yang integratif, yaitu bukan kebijakan moneter absolut, melainkan kebijakan monter yang selalu paralel dengan kebijakan yang dapat menjadi insentif terhadap sektor riil terutama pemberdayaan UMKM. Kebijakan tersebut antara lain memberikan kemudahan akses pembiayaan, medorong pemberlakuan tingkat suku bunga pinjaman (landing rate) yang rendah dan selisih bunga pinjaman dengan deposito bank (spread bank) yang kecil dengan tetap memperhatikan prudential principal.

3. Berkomitmen untuk membuat kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi industri perbankan di Indonesia, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi indonesia yang berkualitas dan mempunyai multiplyer effect positif terhadap pengurangan angka kemiskinan (proverty), penurunan angka pengangguran (unemployment) dan mampu menciptakan lapangan kerja baru (job creation).

4.Dalam rangka untuk meningkatkan chech and balance berkomitmen untuk bersama-sama mendorong dan memberdayakan BSBI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mengevaluasi kinerja Bank Indonesia, yang disampaikan kepada Komisi XI. Selama peran dan fungsi BSBI masih belum optimal dan keberadaannya kurang disambut secara positif di kalangan internal BI.

5. Guna memperkokoh independensi BI sebagau instrumen moneter yang kredibel, transparan dan akuntable, maka Gubernur BI harus bersedia dan berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, di kalangan internal BI, mengingat maraknya berbagai kasus yang terjadi selama ini lebih banyak disebabkan tidak berjalannya good corporate governance di lingkungan BI.

6. Perbankan Syarian dan BPR serta BPR Syariah harus dikembangkan secara adil dan proporsional.

7. Memperjuangkan Perbankan nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tidak ada kendali asing dan memperjuangkan asas resiprokal dengan perbankan negara lain.

8. Bahwa janji Gubernur BI terpilih untuk merubah paradigma kerja bank Indonesia agar pro sektor riil harus terbukti demi upaya BI untuk menciptakan kedaulatan keuangan dan perbankan nasional.

9. Apabila semua penjelasan dan klarifikasi selama proses fit and proper test terhadap kasus-kasus yang dinyatakan oleh para anggota Komisi XI DPR RI terbukti tidak benar, maka Sdr darmin Nasution bersedia mengundurkan diri.

Disamping itu, masing-masing Fraksi juga mempunyai catatan tersendiri untuk Darmin Nasution, berikut catatan-catatan tersebut :

Fraksi Partai Demokrat

1. Jika di kemudian hari jadi yang bersangkutan (Darmin) menjadi terdakwa dalam kasus Bank Century, maka harus mundur dari kursi Gubernur BI.

Fraksi Partai Golkar

1. Berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi Pansus Angket Kasus Bank Century, ada dugaan keterlibatan Saudara Darmin Nasution sebagai komisioner LPS dan anggota KSSK dalam proses bail out Bank Century dan kasus hukum lain selama menjabat di institusi pemerintah lain. Bila suatu saat dinyatakan oleh lembaga penegak hukum sebagai tersangka, maka yang bersangkutan harus bersedia untuk mundur pada saat itu juga tanpa menunggu ketetapan hukum yang tetap.
2. Selalu berkomitmen membuat kebijakan moneter yang terintegratif, bukan absolut.
3. Mendorong peran Badan Supervisi Bank Indonesia. Selama ini peran dan fungsi BSBI belum optimal.
4. Memperkokoh independensi, maka Gubernur BI harus bersedia untuk mereformasi birokrasi di internal BI.
5. Manakala catatan ini diterima, supaya dibacakan dalam rapat paripurna dan dijadikan lampiran dalam surat Keputusan Presiden.

Fraksi PDI Perjuangan

1. Janji Gubernur BI untuk mengubah paradigma BI harus bermuara ke sektor riil dan menciptakan kedaulatan perbankan nasional.
2. Terhadap kasus yang ditanyakan para anggota, jika terbukti benar, maka harus mau mengundurkan diri.

Fraksi PKS

1. Perbankan nasional harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
2. Perbankan syariah dikembangkan secara adil dan profesional.
3. Suku bunga harus pro ke sektor riil.
4. Bila menjadi terdakwa dalam perkara hukum kasus Bank Century, harus mundur dari jabatan Gubernur Bank Indonesia.

Fraksi PAN

1. Terhadap kasus perpajakan dan kasus Bank Century, maka kami minta Darmin Nasution mundur jika secara hukum ditetapkan sebagai tersangka.
2. Banyaknya bank asing di daerah yang menimbulkan keresahan BPR dan bank umum, maka kami meminta kepada Darmin Nasution untuk mempunyai komitmen untuk membatasi ekspansi bank asing di daerah dalam bentuk peraturan BI.
3. Melaksanakan perubahan internal BI secara menyeluruh.
4. Menurunkan tingkat suku bunga.
5. Mencegah independensi BI dari intervensi pemerintah.

Fraksi PPP

1. Bila menjadi terdakwa, maka Saudara Darmin Nasution harus mundur dari jabatannya.
2. Sebagai Gubernur BI harus mampu menjaga integritas BI serta mampu menjaga independensi dari intervensi parpol dan kekuasaan.
3. Berpihak pada ekonomi rakyat kecil.

Fraksi PKB

1. Bila menjadi terdakwa, yang bersangkutan harus mundur dari kursi Gubernur BI.

Partai Gerindra

1. Jika terbukti menjadi terdakwa, maka yang bersangkutan harus mundur dari jabatannya.
2. BI harus mengelola standar utang Indonesia.
3. Menurunkan suku bunga agar setara dengan negara-negara kawasan.
4. Mampu menjaga stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi.
5. Harus mendorong BPR sebagai fondasi perekonomian rakyat.

Fraksi Partai Hanura

1. Jika menjadi tersangka, harus mengundurkan diri secara tertulis tanpa diminta.
2. Selanjutnya, catatan-catatan fraksi ini akan dikompilasi untuk menjadi dokumen yang juga disetujui dan mengikat Darmin.
3. Catatan ini akan menjadi lampiran dari berkas penerimaan DPR yang akan dibawa dan dilaporkan ke Rapat Paripurna

Hal tersebut di kutip dari rimanews.com. [] dni