Pembuktian terbalik digunakan untuk membuktikan asal usul dana dalam rekening perwira polisi, apakah  memang benar-benar di peroleh secara wajar atau diperoleh  dari praktik suap atau mafia, demikian dikatakan Ketua Umum PB HMI di Jakarta, Jumat (2/7/10)

“Kalau terbukti dinilai tidak wajar, Kapolri harus membawa kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditindak lanjuti.  Kalau benar terbukti, Perwira Tinggi Polisi tersebut harus diberikan sanksi hukum, bisa juga dengan sanksi administratif  berupa pemecatan dan pencopotan,” ujar Chozin.

Dalam sistem UU Tipikor, yang dinamakan pembuktian terbalik  yaitu masalah suap (gratifikasi).   UU No.31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 (Pasal 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15), pembuktian terbalik bukan untuk semua delik, hanya yang berkaitan dengan delik suap sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 b dan 38 b UU No.31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001. (dni)