Jakarta, HMINEWS- Presiden SBY pernah memerintahkan Jaksa Agung, Hendarman Supanji  untuk segera menyelesaikan kasus Bibit-Chandra di luar pengadilan, perintah tinggal perintah. Berlarut-larutnya penyelesaian kasus bibit-chandra, membuktikan kalau presiden SBY tidak konsisten dalam agenda pemberantasan korupsi di negeri ini.

Untuk kesekian kalinya, Masyarakat Sipil mendesak presiden untuk memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan deponeering terhadap kasus BIbit-Chandra, hal ini untuk membuktikan komitmen Presiden SBY terhadap pemberantasan KORUPSI, demikian disampaikan Haris Mukti dari Petisi 28 di Jakarta Rabu (7/7/10)

Petisi 28 yang diwakili Haris, Adhi Massardi serta Catur Agus Septiono datang kekantor KPK untuk menjumpai pimpinan KPK, mereka diterima Pimpinan KPK M.Jasin

Menurut Haris, untuk membuktikan komitmen Presiden SBY dalam pemberantasan korupsi terlihat dari keseriusan presiden SBY untuk mengeluarkan kebijakan deponeering terhadap kasus Bibit-Chandra, ini merupakan ujian Presiden SBY, kita lihat saja apakah Presiden serius dalam hal ini, kata Haris (han)