Jakarta, HMINEWS.COM, – Hari ini Rabu (21/7/2010), Komisi IX DPR mengadakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, di Gedung DPR, Jakarta. Darmin  calon tunggal Gubernur BI yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dijadwalkan, uji kelayakan dan kepatutan akan dimulai pukul 10.00. Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Azis mengatakan, hal-hal yang akan dikonfirmasi terhadap Darmin seperti layaknya uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pejabat lembaga negara. “Saya kira hal-hal yang akan ditanyakan standar normal saja, mengenai visi misi, kepemimpinan dan track recordnya,” kata Harry, kepada Kompas.com, pagi ini.

Darmin akan dibedah mengenai apa yang akan dilakukannya ketika memimpin BI, pandangan dan kebijakan ekonomi serta pola kepemimpinan apa yang akan diterapkannya.

Karena hanya ada calon tunggal, DPR hanya akan memutuskan menerima atau menolak calon yang diajukan Presiden. Jika diterima, maka Darmin mulus menuju kursi BI-1. Akan tetapi, jika sosoknya dinilai tak layak, DPR akan meminta Presiden untuk mengajukan nama lainnya.

Pengambilan keputusan sendiri belum diputuskan apakah akan langsung dilakukan pada hari ini atau tidak. Menurut Harry, ada fraksi yang menghendaki segera diputuskan hari ini. “Tetapi, ada juga yang berpandangan, setelah fit and proper test ini memerlukan koordinasi di internal fraksinya. Jadi, kapan keputusan diambil, akan diputuskan nanti,” jelas politisi Partai Golkar ini.

Kontroversi pencalonan Darmin Nasution sebagai calon gubernur BI makin menguat.Pro-kontra untuk menolak atau mendukun Darmin kian deras. Tidak ada jaminan fraksi-fraksi DPR menerima Darmin yang masih orang dalam BI saat ini.

Ada Lima alasan , bukan hanya tiga, mengapa kalangan DPR diprediksi menolak Darmin Nasution:

Pertama. calon hanya satu. Ini preseden buruk untuk masa yag akan datang nanti calon-calon lembaga lain yang diusulkan presiden hanya satu juga. Contoh pencaonan kapolri dll,  ini bahaya untuk kualitas demokrasi dan kualitas pilihan DPR

Kedua, dalam pandangan akhir kasus Century 6 fraksi (Golkar, PDIP, PKS, PPP, Hanura, Gerindra) sebagai komisioner lepas.

Ketiga. rapat paripura DPR tentang tentan kasus Century memustuskan opsi C di mana di dalamnya disebutkan nama Darmin terlibat

Keempat, sebagai mantan dirjen pakaj, banyak terlibat dan tanggung jawab managerial dalam kasus pajak yang merugikan negara, kasus Harlyburton, Ramayana, dll.

Kelima, Sebagai PJS gubernur BI selama setahun Darmin tidak ada kebijakan moneter yang membuat perekonomian bergerak dengan cepat, khususnya di bidang perbankan.

Sementara mengenai posisi Partai Golkar, Harry Azhar Azis yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR yang baru dicopot dari posisinya sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menilai, pengajuan satu nama calon Gubernur BI oleh Presiden SBY sama saja melakukan fait accompli terhadap institusi DPR. “Karena seolah-olah kita miskin orang yang berkualitas untuk dipilih menjadi Gubernur BI,” tegasnya.

Pencalonan dari dalam BI yang diajukan Pemerintah untuk menjadi Gubernur BI mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Sementara  itu, Darmin Nasution yang dicalonkan sebagai calon tunggal hingga kini diduga memiliki jejak rekam yang kelam, terutama terkait kasus mega skandal Bank Century dan kasus mafia pajak dimana dia sebagai Dirjen Pajak harus bertanggung jawab secara manajerial dalam kasus Gayus Tambunan dan kasus pajak lainnya..

Karena itu, sejumlah elemen masyarakat  madani dan aktivis mengajukan tiga  alasan mengapa pencalonan dari dalam BI harus ditolak mentah-mentah: Mantan menko perekonomian Kwiek Kian Gie, ekonom  Hendri Saparini,  Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinegoro dan anggota DPR Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mencatat ada beberapa alasan krusial mengapa calon dari dalam BI harus ditolak:

Pertama, Selama ini, terlalu banyak skandal di BI: kasus BLBI, Indover, Penyalahgunaan Yayasan BI, Penyuapan pada pemilihan jabatan BI, kasus Miranda Goultom dan Skandal Century.Kedua, Berbagai kasus tersebut menunjukan rendahnya kredibilitas, integritas, dan kepemimpinan BI.

Ketiga, Telah terjadi “inbreeding”, karena pimpinan BI hampir semuanya orang dalam. Inbreeding yang memperkuat sikap kompromistis, toleransi terhadap skandal, dan perilaku rendahnya integritas.

Dalam kaitan ini, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) Ray Rangkuti, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi, dan anggota Fraksi PKB DPR Lily Chadidjah Wahid, yang disampaikan secara terpisah di Jakarta, Kamis (17/7) meminta pemerintah untuk menentukan calon dari luar BI.

Di lain hal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap harus berkomitmen memproses kasus penyalahgunan Bank Century yang melibatkan pejabat negara seperti Budiono, Sri Mulyani dan juga Darmin Nasution.

Jika DPR meloloskan calon tunggal yang diajukan pemerintah, yakni Darmin Nasution, sebagai kandidat Gubenur BI, itu akan mencederai putusan yang sudah diambilnya dalam rapat paripurna yang lalu. “Dalam rekomendasinya, jelas DPR sudah memvonis Darmin sebagai pihak yang bertanggung jawab,” katanya.Ray pun mengimbau, kasus Century jangan dilupakan karena itu adalah inti untuk membongkar semuanya Apalagi, menurut Ray, kasus ini telah makin jelas terlihat disetir oleh pihak-pihak tertentu untuk dijadikan politik pembagian kekuasaan.

“Kita jangan tidur dan lengah karena kasus politik ini hanya djadikan politik dagang sapi atau bagi-bagi kekuasaan. Setelah muncul sekretariat gabungan (Setgab), isu ini berhenti. Maka harus kita lawan,” katanya.Oleh karena itu, menurut Ray, pencalonan Darmin sebagai Gubernur Bank Indonesia patut ditolak. Sebab, apabila Darmin benar terpilih, DPR akan menjilat ludahnya sendiri.”Darmin diusulkan jadi Gubernur BI, ini kami sangat menolak. Kami tuntut tiga lembaga yakni Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa orang-orang yang terlibat bailout Century,” katanya.