Lampung, HMINEWS-  Sejarah negeri ini memang selalu lekat dengan penindasan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan yang ingin selalau menyalahgunakan kekuasaannya hanya demi kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya saja.

Indonesia dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan potensi-potensi lainnya, seharusnya menjadikan negera ini sebagai negara makmur. Namun yang terjadi adalah tingginya angka kemiskinan, rendahnya aksesibilitas rakyat terhadap pendidikan, dan gejala-gejala ketidakadilan lainnya yang tampak nyata di depan mata.

Demikian juga dengan Kabupaten Tulang Bawang, potensi-potensi yang ada seolah-olah tidak bermanfaat secara sosial bagi masyarakatnya secara luas. Kekayaan yang ada sepertinya tidak diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat Tulang Bawang, dan justru hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang memiliki modal.

Sugar Group Companies (Indo Lampung Perkasa, Sweet Indo Lampung, dll), merupakan perusahaan besar di wilayah Tulang Bawang yang memproduksi gula, dan hingga saat ini produk gula dari perusahaan tersebut sudah tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia bahkan mendunia, yang tentu saja sudah menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Sudah seharusnya, keuntungan dimaksud juga berdampak positif dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sekitar perusahaan itu berdiri, namun sebaliknya, yang terjadi adalah justru aktivitas produksinya cenderung banyak merugikan masyarakat sekitar.

Proses pembakaran yang sudah berlangsung cukup lama sama sekali tidak menjunjung tinggi prinsif pengelolaan lingkungan yang baik berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dan semenjak berdirinya perusahaan tersebut, sama sekali tidak membawa dampak positif terhadap perekonomian warga masyarakat di sekitar perusahaan. Padahal, selain pajak langsung, perusahaan juga harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat berupa bantuan-bantuan kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya.

Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa diperlukan adanya keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup, demi menunjang pelestarian lingkungan hidup sebagai rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup atau kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Kegiatan pembakaran tebu yang dilakukan Sugar Group Companies selama ini sudah masuk dalam kategori pencemaran lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam UU Lingkungan hidup tersebut di atas. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Asap yang ditimbulkan oleh pembakaran tersebut merupakan bahan berbahaya beracun, yakni setiap bahan yang karena sifat dan konsentrasinya, jumlahnya, baik secara langsung/tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup warga sekitar. Hal terbukti dengan masuknya abu sisa pembakaran tebu ke dalam sumur-sumur, rumah, dan terhirup oleh warga sekitar. Hal in adalah salah satu bentuk tindakan pengrusakan lingkungan hidup, pencemaran kesehatan, dan mengganggu kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dampak lain yang ditimbulkan dari kegiatan pembakaran ini adalah mempercepat menipisnya lapisan ozon yang dapat mengakibatkan hal-hal berbahaya bagi kelangsungan lingkungan manusia dan makhluk hidup lainnya secara luas (global warming).

Tidak hanya itu, Sugar Gruop Companies telah secara nyata melakukan penimbunan terhadap rawa dan selanjutnya mereka tanami dengan tebu padahal Kawasan tersebut seharusnya tidak digarab (kawasan rawa/resapan air) karena kawasan yang harus dijaga untuk keberlangsungan ekosistem dah hajat hidup orang banyak. Bahkan SGC di indikasikan telah menyalah gunakan HGU yang diberikan dengan menelantarkan lahan.

Selama perusahaan tersebut di kelola oleh pihak Gunawan Yusuf tidak memberikan dampak positif bagi prekonomian masyarakat bahkan pemberian santunan/perhatian sosial hanya dilakukan baru hampir 2 (dua) tahun ini, yang sebelumnya belum pernah dilakukan, Perhatian sosial ini juga dikarenakan dalam waktu yang dekat  HGU Perusahaan penghasil tebu ini akan berakhir, oleh sebab itu mereka hanya untuk mengambil perhatian masyarakat agar penerbitan/perpanjangan HGU berjalan mulus.

Ironisnya lagi, setelah kami beraudensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang terungkap bahwa SGC telah melakukan pembodohan publik dengan cara melaporkan kepada Pemda Tulang Bawang bahwa SGC telah melakukan kewajiban mereka dengan mengelontorkan dana Rp9,2 milyar untuk membantu masyarakat Gedung Meneng, hal ini jelas-jelas rekayasa tidak sesuai dengan realita dan fakta yang sebenarnya. Sementara kontribusi SGC pun ke Pemda Tulang bawang sangat minim hal ini dapat dilihat dari semua kendaraan operasional ber nomor polisi jakarta, dari pajak kendaraan saja Pemda Tulang Bawang tidak bisa menikmati hasil dari penerimaan pajak kendaraan bermotor. Selain itu sampai saat ini SGC belum pernah mengumumkan neraca fiskal (pendapatan dan pengeluaran) pertahun, dari hal ini bisaa di indikasikan bahwa SGC melakukan pengemplangan pajak yang berjumlah besar.

Tak hanya itu, kesewenang-wenangan SGC terhadap masyarakat dan pengkhiatan terhadap negara jelas-jelas dilakukan secara nyata. Betapa tidak, semenjak berdiri keberadaan perusahaan SGC ini telah melenggar hukum, dikarenakan izin lokasi dan pembebasan lahan telah dicabut oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan Nomor: G/288/BPN/HK/1994 tanggal 13 Juli 1994 tetapi pada tahun 1995 Menteri Negara Agraria/BPN menerbitkan HGU dengan Nomor: 78/HGU/BPN/95 tentang pemberian HGU atas nama PT. Indolampung Perkasa, atas penerbitan HGU ini menunjukkan ketidak hati-hatian pemerintah dan kehebatan perusahaan dalam ”membungkam” para pejabat pemerintah. Fakta ini mengindikasikan adanya manipulasi data, sehingga HGU bisa terbit.

Selain itu, dari segi penggunaan HGU, perusahaan secara de facto telah merampas hak ulayat masyarakat dengan menggarab lahan yang belum dibebaskan atau tidak masuk dalam HGU perusahaan, sementara masyarakat meyakini bahwa hak mereka telah dirampas oleh perusahaan tetapi apalah daya dengan kekuatan modal perusahaan berhasil mengklaim bahwa tanah dimaksud adalah bagian dari HGU, hal ini di sebabkan oleh tidak jelasnya batas dan luas lahan yang telah digarab oleh SGC. Sementara itu, proses kompensasi pembebasan tanah seluas puluhan ribu hektar hingga saat ini belum diselesaikan.

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tulang Bawang sebagai pemegang wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seharusnya tanggap dengan permasalahan ini. Pemda Tulang Bawang seharusnya tidak mengeluarkan izin kepada Sugar Group Companies untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat merusak kelangsungan lingkungan hidup di wilayah Tulang Bawang. Hal ini sebagai bentuk loyalitas Pemda Tulang bawang kepada rakyat, bukan kepada pemilik modal atau pengusaha.

  1. A. Dasar Hukum :
  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
  • Pasal 3 ayat (2) poin c,f dan h yang berbunyi; Perusahaan wajib meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  • Pasal 14 poin b yang berbunyi; Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta;
  • Pasal 16 menyatakan Setiap penanam modal  bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.
  • Pasal 15 (b) menyatakan bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”
  1. Undang-undang republik indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang:
  • Pasal 60 poin b, c, d, dan e yang berbunyi; Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang, mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya dan mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang.

3.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  32  Tahun  2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

  • Pasal 2 poin b, c, d, e, g, i, dan l yang berbunyi; Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, keadilan, keanekaragaman hayati, dan kearifan lokal;
  • Pasal 3 a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j yang berbunyi; Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan  manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia,  mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global.
  • Pasal 7 ayat (1) poin a, b, c, d, f, dan g, yang berbunyi; pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai,  iklim, flora dan fauna, sosial budaya, dan ekonomi.
  • Pasal 12 ayat (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan; a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
  • BAB VI Pasal 57 Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; b. upaya perlindungan lapisan ozon.
  • BAB XI PERAN MASYARAKAT Pasal 70 poin :

–       (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

–       (2) Peran masyarakat dapat berupa:

  1. pengawasan sosial;
  2. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau;
  3. penyampaian informasi dan/atau laporan.

–       (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:

  1. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  2. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  3. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
  • Hak Gugat Masyarakat Pasal 91 poin :

(1)     Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

(2)     Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, dimana dalam pasal 74 antara lain diatur bahwa :

(1)     Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2)     Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3)     Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Adapun ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina berdasarkan Permeneg BUMN No. Per-05/MBU/2007 Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah :

1)     Bantuan korban bencana alam;

2)     Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;

3)     Bantuan peningkatan kesehatan;

4)     Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;

5)     Bantuan sarana ibadah;

6)     Bantuan pelestarian alam.

6.  Sebagai sebuah perusahan besar dengan keuntungan besar pula, serta dikarenakan keberadannya pun menggunakan tanah milik rakyat, maka perusahaan tersebut wajib menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi dengan mengumumkan neraca perusahan setiap tahun.

7.  UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 68 ayat 3 menyatakan bahwa masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 68 ayat 4 dikutip: Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta ketidakadilan tersebut di atas, maka kami dari Masyarakat di sekitar hutan Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Sumatara Raya selaku fasilitator menuntut:

1.  Sugar Group Companies untuk segera menghentikan kegiatan pembakaran tebu, karena kegiatan ini masuk ke dalam kriteria kejahatan lingkungan hidup dan dapat membahayakan kesehatan manusia di sekitar pembakaran.

2.  Menteri BUMN agar mendesak Sugar Group Companies untuk merealisasikan secara cepat, tepat dan transfaran untuk merealisasikan Corporate Sosial Responsibility (CSR), karena bantuan sosial secara langsung ke masyarakat tersebut merupakan kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang sebesar 2,5 persen setiap tahun dari keuntungan perusahaan;

3.  Meminta kepada Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat dengan memerintahkan kepada SGC agar menghentikan segala activitas usaha yang dilakukan oleh pihak (SGC) sampai ada itikad baik untuk merubah sistem usaha mereka karena perbuatan yang selama ini mereka lakukan telah merugikan rakyat banyak/keberlangsungan hajat hidup manusia;

4.  Badan Pertanahan Nasional agar segera mengukur ulang lahan yang digarap oleh SGC, karena diindikasikan SGC telah mengggarap lahan melebihi ketentuan HGU, dan jika perlu cabut HGU SGC, dikarenakan perusahaan tersebut tidak memiliki izin lokasi dan surat pembebasan lahan;

5.  Dikarenakan proses kegiatan produksi pengolahan tebu menjadi gula oleh SGC telah menimbulkan kerusakan lingkungan, maka Kementerian Perindustrian harus menetapkan bahwa industri tersebut tidak layak untuk dilanjutkan, dan hasil dari industrinya tidak boleh diperdagangkan atau diekspor;

6.  Menteri Keuangan Ri c.q Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan audit keuangan (pajak) atas perusahaan SGC;

7. DPR RI agar segera membentuk PANSUS untuk mengadakan penyelidikan masalah pertanahan antara masyarakat Kecamatan Gedung Meneng dengan Sugar Group Companies agar persoalan tersebut segera dapat terselesaikan dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan yang selama ini tidak pernah ditindaklanjuti;

8. Menteri Kehutanan untuk segera mencabut SK Pelepasan Register 47 yang digunakan sebagai lahan perkebunan SGC; SGC segera membuka akses jalan menuju pusat kota Tulang Bawang;

Lahan-lahan milik masyarakat yang masuk HGU berada di pinggiran sungai Tulang Bawang yang sudah 15 tahun terlantar agar dikeluarkan dari HGU, dan diserahkan kepada masyarakat untuk menjadi hak milik masyarakat setempat;

9. Sudah saatnya rakyat menikmati sumber daya yang ada untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir elit penguasa atau pemilik modal;

Jika tuntutan ini tidak diindahkan oleh para pihak terkait, maka kami akan menurunkan massa dengan jumlah besar untuk menuntut hak-hak Rakyat yang sudah digadaikan. (rp)