JAKARTA, HMINEWS-  Rencana Mabes Polri akan memeriksa mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution dalam dugaan pengemplangan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT), telah memperkuat  sorotan ‘’ raport  merah’’ PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Fraksi PKS terhadap calon tunggal Gubernur Bank Indonesia tersebut. Kalangan civil society  telah mendesak agar Golkar, PDI-P dan PKS konsisten menolak Darmin karena terlibat masalah mafia pajak dan skandal  Bank Century.

”Civil society mengimbau Presiden SBY untuk mencabut pencalonan Darmin atau menambah calon  gubernur BI agar lebih dari satu. sebab Darmin hampir pasti ditolak mengingat rekam jejaknya bermasalah. Dengan kasus Darmin soal mafia pajak dan Centurygate ,  kami khawatr Pak SBY  dipermalukan,”  kata Ketua Umum PMKRI  Tri Adi Sumbogo  dan Heri Ismanto,  Ketua PB HMI .

‘’ Darmin adalah sejawat neolib Sri Mulyani, mantan menkeu yang sudah ‘’kabur’’ lebih awal  ke Bank Dunia dengan menyisakan segudang pertanyaan. Kalau fraksi-fraksi di DPR yang memilih opsi C kemudian memilih Darmin, itu dianggap berkhianat dan menjilat ludah sendiri,’’kata Ketua Presidium GMNI Rendra Valentino dalam sebuah diskusi di Jakarta.

“Pasti dong. Sebelum (Darmin) dipanggil pun, APPI (Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia) sudah melaporkan soal dugaan keterlibatan Pak Darmin di beberapa kasus pajak. Nah ini saja sudah jati catatan,” kata anggota Komisi XI DPR, Eva Sundari kepada pers pekan ini..

Politisi PDI Perjuangan ini memastikan, bila seandainya status Darmin Nasution dinaikkan menjadi tersangka, hal ini akan jadi penilaian khusus dalam track record-nya. PDI Perjuangan memang belum memutuskan apakah akan menolak Darmin bila telah masuk dalam proses hukum. Namun, dia memastikan akan menolak Darmin.

“Iya dong, ini kan merupakan tagihan publik. Kan memprihatinkan. Jadi nanti Komisi XI meminta Pak SBY untuk mengajukan nama baru,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, tim penelaah keberatan pajak yang beranggotakan antara lain, Gayus, Maruli, dan Humala Napitupulu mengabulkan permohonan keberatan pajak yang diajukan PT SAT pada 2007 silam sebesar Rp 290 juta.

Gayus dan Maruli telah ditetapkan sebagai tersangka. Darmin yang saat itu menjabat Dirjen Pajak, juga menandatangani keputusan bahwa PT SAT tak dikenakan pajak

Panja Pajak Komisi III yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono punya jagoan calon Gubernur Bank Indonesia selain mantan Dirjen Pajak, Darmin Nasution.

Bahkan, anggota Panja Pajak Komisi III Bambang Soesatyo, yakin Darmin bakal tidak lolos dari uji kelayakan calon Gubernur BI yang dilakukan Komisi XI seusai masa reses DPR bulan depan.

Menurut Bambang, pemeriksaan Panja Pajak terhadap Darmin Nasution yang kemungkinan dilakukan berdekatan dengan uji kelayakan Komisi XI, diharap mampu menjadi peringatan buat rekan-rekannya di Komisi XI bahwa Darmin tidak pantas duduki jabatan nomor satu di badan moneter karena reputasi buruknya di Dirjen Pajak.

“Kalau dari bahasa yang keluar dari Sudi (Mensesneg), kalau Darmin ditolak pemerintah akan calonkan yang lain, Ini berarti Darmin bukan calon satu-satunya dari Presiden,” tegas mantan anggota Pansus Bank Century ini kepada  pers.

Seperti diberitakan, tak lama setelah surat pencalonan Darmin tiba di DPR awal Juni lalu, Mensesneg Sudi Silalahi di kantor Presiden menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengajukan calon lain bila Darmin Nasution ternyata dianggap gagal dalam uji kelayakan di DPR.

Darmin Nasution terlibat kasus Centurygate yang memalukan, juga bermasalah semasa ia menjadi Dirjen Pajak. Para akademisi, analis, anggota DPR  dan ahli sudah bersaksi soal kasus-kasus Darmin ini. Dengan belepotan masalah itu, bagaimana Darmin akan memimpin BI?

”Hampir pasti, di bawah Darmin, bank sentral dikhawatirkan  kotor, tidak kredibel dan jadi sarang penyamun sebagaimana sinyalemen Anwar Nasution,  ekonom FE-UI. Lalu kita khawatir rusak pula ekonomi dan moneter era SBY, ” kata Nehemia Lawalata, tokoh GMNI Indonesia Timur dan mantan sekretaris politik Prof Sumitro Djojohadikusumo.

Perjalanan menuju BI-1 tampaknya tak akan mulus. Pjs Gubernur Bank Indonesia itu diajukan sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir Mei lalu.

Fraksi PDI Perjuangan, seiring arahan Megawati Soekarnoputri, Senin (7/6/2010), secara resmi menyatakan, belum menyatakan penerimaan terhadap Darmin. Mantan Dirjen Pajak itu masih terganjal dugaan kasus Bank Century.Rekomendasi DPR menempatkan namanya sebagai salah satu pejabat yang diduga bersalah dalam kebijakan dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century.

Kala itu, Darmin menjabat sebagai Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pemerintah sudah menyiapkan calon pengganti jika DPR menolak calon Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution yang diajukan secara resmi oleh Presiden Susila Bambang Yudhoyono.

“Kalau ditolak, ya kita cari yang lain. Ini antisipasi saja,” tandas Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menjawab pers, sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (3/6/2010) sore. Namun, Sudi tidak merinci siapa calon yang disiapkan pemerintah bilamana Deputi Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution ditolak DPR. Sebenarnya, dilematis kalau DPR hanya menerima satu nama. Darmin orang karier dan cukup baik. Tetapi, fraksi meminta kepada Komisi XI untuk mengklarifikasi kesaksian Darmin pada Pansus Century, kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin petang.

Ketika ditanya, apakah rekomendasi opsi C yang menjadi keputusan DPR tak cukup kuat untuk secara tegas menolak pencalonan Darmin, Tjahjo mengatakan, pihaknya masih membutuhkan klarifikasi resmi dari yang bersangkutan. Tak hanya soal Century, Darmin juga akan dipertanyakan seputar masalah-masalah yang mencuat saat ia menjabat sebagai Dirjen Pajak. Sepanjang Beliau bisa mengklarifikasi, tidak masalah.

Kalau tidak, kami akan minta nama lain ke Presiden,” ujarnya. Oleh karena itu, Komisi XI yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Gubernur Bank Indonesia, diharapkan bisa mengadakan proses tersebut secara terbuka. “Kalau bahasa atau penjelasannya sama dengan keterangan di Pansus, akan kami tolak,” kata Tjahjo.

Ketua Komisi XI yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Emir Moeis, mengatakan, Darmin sebenarnya dinilai memiliki kinerja yang cukup baik saat menjadi penjabat Gubernur BI pasca ditinggal Boediono. Namun, persoalan di luar BI, juga harus jelas dan tak mengganjal langkahnya ke depan. Misal, saat kasus Bank Century, beliau kan di LPS. Kemudian, saat di Dirjen Pajak. Kalau ada kesalahan, maka keputusan menerima atau menolak tergantung hasil klarifikasi, kata Emir. Darmin terus dalam sorotan publik karena kontroversi pencalonannya.

Sikap Fraksi PKS

Calon Gubernur BI Darmin Nasution menghadapi masalah mafia pajak dan akan diperiksa Mabes Polri.  Fraksi PKS menyambut baik rencana Mabes Polri yang akan memanggil mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution terkait dengan dugaan pengemplangan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT).

“Ya, itu sudah seharusnnya. Dia kan penanggung jawab,” ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal, Senin, 28/6.

Kata Mustafa Kamal, persoalan ini juga akan menjadi salah satu hal yang akan ditanyakan Komisi XI DPR saat menggelar fit and proper test terhadap Darmin Nasution sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia pertengahan Juli mendatang setelah reses.

“Ini akan menjadi catatan penting kita. Kita akan pertanyakan kinerja pimpinan Pajak yang dibanggakan ternyata bobol juga,” tandasnya kepada Rakyat Merdeka..

Sebagaimana diketahui, tim penelaah keberatan pajak yang beranggotakan antara lain, Gayus, Maruli, dan Humala Napitupulu mengabulkan permohonan keberatan pajak yang diajukan PT SAT pada 2007 silam sebesar Rp 290 juta.

Gayus, Humala dan Maruli telah ditetapkan sebagai tersangka. Darmin yang saat itu menjabat Dirjen Pajak, juga menandatangani keputusan bahwa PT SAT tak dikenakan pajak. Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Marwoto Soeto tidak membantah kabar bahwa akan ada pemanggilan terhadap mantan Direktur Jenderal Pajak, Darmin Nasution.

Menurut Marwoto, Direktur Jenderal Pajak itu diduga terkait dengan kasus mafia pajak yang menjadikan Gayus Tambunan, Maruli Manurung dan Humala Napitupulu sebagai tersangka dalam perkara pajak PT Surya Alam Tunggal.

“Mesti diperiksa, tidak akan berhenti di situ saja. Komandan yang lebih tinggi kan ada,” ungkap Marwoto.

Ia tidak mengetahui pasti kapan pemanggilan akan dilakukan, karena menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyidikan tim independen.

“Sebagai saksi dulu, dan tim independen yang akan panggil,” terangnya lagi.

Sebagaimana diketahui, tim penelaah keberatan pajak yang beranggotakan antara lain, Gayus, Maruli, dan Humala Napitupulu mengabulkan permohonan keberatan pajak yang diajukan PT SAT pada 2007 silam sebesar Rp 290 juta.

Gayus, Humala dan Maruli telah ditetapkan sebagai tersangka. Darmin yang saat itu menjabat Dirjen Pajak, juga menandatangani keputusan bahwa PT SAT tak dikenakan pajak. (dni/berbagai sumber)

http://rimanews.com/read/20100703/1344/fraksi.golkar.pdi.p.dan.pks.soroti.kasus.darmin.nasution