Menurut Salamuddin Daeng, hasil pertemuan G 20 di Toronto Canada sudah diduga, Indonesia akan menjadi tempat limpahan beban krisis yang saat ini dihadapi negara-negara industri maju. Keadaan ini akan dijawab oleh Indonesia dengan kebijakan mencabut seluruh subsidi sektor energi  termasuk TDL dslam rangka mengakomodir kepentingan modal asing dan liberalisasi perdagangan.
Dani menambahkan bahwa pertemuan G 20 hanya akan memperalat negara-negara berkembang, terutama negara Indonesia. Dan pertemuan G-20 tak mempunyai legitimasi sebagai forum pengambilan keputusan untuk rakyat dunia. Pertemuan ini, akan mendikte SBY untuk melakukan permintaan hutang baru sebagai bagian dari agenda liberalisasi yang dipaksakan oleh negara-negara maju.

Pendapat yang senada diungkapkan oleh ridwan, “ketika Amerika Serikat mengalami krisis akibat kredit macet, yang mencapai usd 2 triliun, pemerintah Amerika melakukan kebijakan bailout terhadap beberapa bank,  Amerika telah menjilat ludahnya sendiri ternyata teori pasar telah gagal. Maka runtuhlah tesis bahwa kapitalisme sebagai percontohan terbaik bagi Indonesia. Keterlibatan pemerintah SBY dalam pertemuan G-20,  sebagai upaya untuk mendapatkan hutang baru. Ini bukti konkrit bahwa pemerintah SBY tak bisa melepaskan diri dari jerat kepentingan negara-negara maju.

Kenaikan tarif dasar listrik, sebagai skenario untuk menarik pemodal asing dalam menanamkan modalnya disektor kelistrikan. Sudah jelas seknario ini merugikan masyarakat, pekerja dan pengusaha nasional. Kedaulatan ekonomi dan politik indonesia sudah tak ada lagi. Semua sudah diserahkan kepada pasar dan negara-negara kapitalis, jelas Ridwan. (dni)