Oleh Jantu Sukmaningtyas

Genderang 1 abad Muhammadiyah telah menjadi topic yang menarik bagi banyak kalangan, berbagai pembahasan tentang gerak langkah ke depan Muhammadiyah, calon pemimpin yang baru dan berbagai ulasan seputar tema Muktamar yang akan dilaksanakan di Kota Gudeg Jogjakarta terus – menerus di bahas. Tapi pastinya tidak banyak yang membahas tentang apa yang terjadi di balik pergelaran akbar ini.

Di Yogyakarta dimana basis Muhammadiyah nya sangat besar menyambut pergerlaran Muktramar ini dengan antusias.  Basis pendidikan Muhammadiyah yang banyak tersebar di Jogjakarta dari SD hinga perguruan tinggi tak pelak ikut terlibat dalam dalam pesta akbar warga muhammadiyah ini. Kampus-kampus Muhammadiyah misalnya, persiapan menyambut muktamar Muhammadiyah dijadikan sebagai bagian dari aktivitas resmi akademik. Dari mulai materi kuliah yang dipadatkan, jam kuliah dipersingkat, hingga pungutan sepihak dari pihak kampus untuk biaya penyelenggaraan muktamar.

Sebagai contoh Universitas Ahmad Dahlan (1994) yang merupakan pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Yogyakarta, yang didirikan tahun 1960, memadatkan jam kuliah dari 14 kali pertemuan menjadi 12 kali pertemuan dalam 1 semester, pungutan sebesar Rp.75.000/ mahasiswa yang dilakukan secara bertahap dalam 2 semester (50.000 dan 25.000).

Adapula KKN Muktamar. Untuk ikut KKN program khusus ini, mahasiswa cukup mengumpulkan 100 sks (yang seharusnnya 120 sks) sudah dapat ikut KKN. Konsep KKN Muktamar malah seperti hanya menjadikan mahasiswa sebagai EO (Event Organizer) atau kasarnya panitia untuk acara muktamar . Hal ini telah melunturkan makna KKN itu sendiri sebagai perwujudan pengabdian kepada masyarakat. Belum lagi para mahsiswa KKN baik untuk KKN regular maupun KKN Muktamar di haruskan untuk membuat liputan tentang Muktamar, inilah penindasan gaya baru yang dilakukan pihak universitas. Demi terlihat baik di depan para peserta muktamar, mahasiswalah yang dijadikan sapi perasan untuk kesuksesan penyelanggaraan muktamar. Tak mau bayar biaya muktanar tak keluar pula kartu ujian, padahal seharusnya ini dijadikan sumbangan sukrela bukan paksaan dengan alasan UAD adalah bagian dari Muhammadiyah.

Jadi Muktamar ini bukanlah pesta akbar bagi semua orang karena di balik ini adalah keluhan ribuan mahasiswa yang seharusnya menjadi pertimbangan pihak birokrat kampus sebelum mengeluarkan kebijakan dan pungutan yang bukan bagian dari aktivitas akademis.

Jantu Sukmaningtyas adalah aktivis HMI, tinggal di Jogjakarta

Email: jantusukma@yahoo.co.id