Uni Eropa mengalokasikan dana sebesar 100 juta euro untuk program pendidikan pengelolaan keuangan daerah. Dana yang digulirkan setiap tahun tersebut merupakan hasil kerja sama Uni Eropa dengan Pemerintah Indonesia untuk mendukung program desentralisasi keuangan di daerah.

Demikian beberapa hal yang disampaikan perwakilan delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Juan Casla Urteaga, dalam Seminar “Reformasi Manajemen Keuangan Publik di Indonesia dan Negara-negara Eropa”. Seminar digelar di Hotel Phoenix Yogyakarta, pekan lalu.

Dikatakan Casla, dana tersebut diharapkan dapat membantu pengelolaan keuangan di daerah menjadi lebih baik dengan terbentuknya sistem pengawasan penganggaran untuk sektor pendapatan dan belanja. “Tentu saja pengelolaan keuangan yang lebih baik akan lebih menjamin stabilitas dan bisa mengundang banyak investor untuk datang ke Indonesia,” katanya.

Tidak hanya itu, tambah Casla, dengan kerja sama Indonesia dan Uni Eropa dalam bidang manajemen keuangan publik ini diharapkan kedua belah pihak dapat bertukar pengalaman dalam urusan pengelolaan keuangan. Menurutnya, Indonesia dapat banyak belajar sistem pengelolaan keuangan yang berlaku di Eropa. Begitu pun sebaliknya, Uni Eropa banyak belajar dengan Indonesia terkait dengan desentralisasi.

Sementara itu, Kepala Pusat Studi Asia Pasifik UGM, Prof. Dr. P.M. Laksono, mengatakan terkuaknya kasus hukum pengelolaan keuangan publik saat ini telah menjadi perhatian banyak pihak. Dari peristiwa tersebut dapat dipetik pengalaman penting bagaimana pemerintah seharusnya mengedepankan sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan publik serta good governance yang lebih baik lagi. “Sistem pengawasan dan pengelolan keuangan yang lebih baik maka secara otomatis pengelolaan keuangan negara juga semakin baik juga,” paparnya

Ekonom UGM, Dr. Bagus Santoso, mengemukakan reformasi pengelolaan keuangan publik yang berlaku di Indonesia meliputi seluruh aspek, seperti yang pernah dilakukan di Uni Eropa. Meski demikian, di beberapa bidang, reformasi keuangan di Indonesia terlihat lebih ambisius dibandingkan Uni Eropa dengan adanya bidang akuntansi akrual dan anggaran berbasis kinerja.

Konsultan Keuangan Depkeu RI, Simon Delay, mengatakan ada tiga elemen penting dalam pengelolaan keuangan publik, di antaranya pelaksanaan disiplin anggaran secara menyeluruh, efisiensi alokasi, dan efisiensi pelaksanaan. Namun, dalam praktiknya ia menyarankan Indonesia tidak perlu meniru kebijakan yang berlaku di Uni Eropa. “Eropa juga masih dalam tahap belajar dan Eropa tidak hanya memiliki satu model pengelolaan keuangan publik karena yang berlaku di Inggris, Perancis, dan Jerman berbeda satu sama lain,” jelasnya.

Pengamat politik, Dr. Purwo Santoso, sependapat bahwa Indonesia tidak harus meniru kebijakan pengelolaan keuangan publik yang berlaku di Uni Eropa. Namun, terkait dengan aturan pengelolaan keuangan publik, Purwo Santoso masih menyangsikan jika aturan-aturan tersebut cukup efektif dijalankan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Menurutnya, setiap peraturan yang berlaku selama ini merupakan hasil kesepakatan para anggota legislatif pemenang pemilu yang didominasi oleh kepentingan rezim tertentu.[]Rif