Ada kekuatan bersemat ijo royo-royo yang berkeliaran di Indonesia. Mereka eksis dari rezim ke rezim. Partai Komunis Indonesia pernah memerintahkan seluruh kader Central Group Mahasiswa Indonesia (CGMI) untuk menggunakan sarung bila tidak dapat mengganyang ijo royo-royo. Soekarno takluk pada surat Dahlan Ranuwihardjo, Soeharto getir pada surat Abdullah Hehamahua. Reformis gadungan benci tetapi rindu dengan ijo royo-royo.

Lebih dari 65 tahun perjalanan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan perjuangan panjang yang bukan tanpa interupsi. HMI sejak didirikan pada 14 Rabiul Awwal 1366 H (pukul 16.00 WIB/5 Februari 1947) berkeinginan untuk menjadikan Islam sebagai azas organisasi dan mendefinisikan diri sebagai organisasi perkaderan dan perjuangan.

Perkaderan bermakna HMI senantiasa membuka diri terhadap mahasiswa Islam untuk mengakses organisasi. Keterbukaan adalah kunci bagi keberlangsungan organisasi dari masa ke masa. HMI percaya bahwa proses seleksi kader melalui prinsip keterbukaan adalah kerangka kerja kebudayaan yang paling tepat. Tidak jarang infiltrasi dan spionase dilakukan, tetapi sejarah membuktikan bahwa organisasi tidak dapat dihancurkan hanya melalui kerja picik infiltrasi maupun spionase. Azas organisasi, yaitu Islam, adalah agama yang terbuka dan merupakan rahmat bagi semesta alam; sehingga tidak ada alasan yang meyakinkan bagi organisasi untuk menutup diri dan menjadi over discipline. Organisasi yang tambun memang terkadang menjadi tidak sehat, tetapi bukan tidak mungkin menjadi seksi, cepat, dan lihai dalam bekerja.

Perjuangan HMI menuju masyarakat yang diridhoi Allah S.W.T., merupakan kerja tanpa jeda. Kesadaran terhadap utopia perjuangan merupakan semangat yang akan selalu dikobarkan HMI. Hanya mereka yang tunduk, takluk, dan frustasi pada realitas yang akan menolak utopia perjuangan, yaitu ikhtiar dan kerja keras untuk mencapai masyarakat yang dijanjikan. Itulah yang membedakan kami dengan para pemimpin yang tidak percaya kepada sikap tawakkal pasca ikhtiar. Itulah yang membedakan kami dengan para pemimpin yang lebih khawatir kepada aparat dan penguasa ketimbang menyerahkan diri pada Zat yang Esa. HMI sadar bahwa eksistensi dan identitas organisasi tidak boleh dibatasi oleh kepentingan taktis tertentu, tetapi harus melampaui batas-batas ruang dan waktu, disebabkan permasalahan bangsa dan negara akan senantiasa berubah dari masa ke masa. Masyarakat yang diridhoi Allah S.W.T., adalah visi utopis yang tidak akan takluk dan tunduk kepada mereka yang frustasi hanya disebabkan tak kunjung menggapai cita-cita.

Periode 13-20 Rajab 1406 Hijriah (24-31 Maret 1986) adalah momen yang paling menentukan dalam perjalanan sejarah Himpunan Mahasiswa Islam, karena pada masa ini terbentuk forum yang bernama Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) guna mempertahankan penggunaan Islam sebagai azas organisasi. MPO didukung oleh cabang-cabang besar HMI seperti Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Pekalongan, Purwokerto, Ujung Pandang/Makassar, Metro, Tanjung Karang, dan Pinrang. Bahkan, para pendahulu kami, khususnya cabang Jakarta, tidak segan untuk memecat Ketua Umum PB HMI ketika itu dari keanggotaan, yang menyelewengkan hasil putusan Kongres XV di Medan tahun 1983 yang menetapkan Islam sebagai azas organisasi; tetapi justru mengganti putusan tersebut ‘hanya’ melalui mekanisme pleno. Hal ini tidak berarti bahwa kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi lebih kepada keinsyafan bahwa penggantian azas merupakan manifestasi dari perubahan identitas organisasi.

Tidak sedikit di antara kami yang percaya bahwa Pancasila adalah “semen sosial” yang merekatkan pelbagai etnis dan umat agama di Indonesia; layaknya tidak sedikit juga di antara kami, maupun para pendahulu, yang tidak percaya bahwa sikap pragmatis dapat digunakan ketika berhadapan secara frontal dan langsung dengan rezim otoritarian. Sehingga penolakan para pendahulu dan kami – untuk menggunakan Pancasila sebagai azas organisasi – lebih disebabkan persoalan identitas yang tidak dapat ditawar. Kami percaya bahwa Islam tidak hanya agama dan keyakinan tetapi juga sistem kehidupan, baik di dunia maupun akhirat. Pemisahan atau sekularisasi antara apa yang duniawi dengan apa yang ukhrawi; atau antara apa yang menjadi domain agama dengan apa yang menjadi domain sosial; merupakan kekhawatiran yang beranjak bukan dari pengalaman kedirian, tetapi berdasar pada pengalaman lian (yang-lain).

Setiap organisasi memiliki sejarah, tradisi, dan kebudayaan masing-masing. Sejarah organisasi merupakan wahana refleksi yang paling menentukan dan memadai bagi proses kebudayaan dan pembentukan tradisi. HMI tidak meyakini bahwa terdapat salah satu tahap di antara mitis, ontologis, dan fungsional; dapat menjadi lebih unggul di antara sesama. HMI memandang bahwa setiap masyarakat mengandung ketiga tahapan kebudayaan tersebut yang tidak dapat diposisikan secara terpisah. Sejarah peradaban Islam pada masa Abad Pertengahan pun menunjukkan bahwa tahap mitis turut menunjang tahap fungsional kebudayaan yang tercermin dari tidak dipisahkannya antara aspek metafisis dan spiritual dengan aspek empiris dan positif dari setiap ilmu yang dibangun dan dikembangkan. Hal ini menjadi penting karena relung kebudayaan dan tradisi merupakan elaan vitaal bagi keberlangsungan organisasi sekaligus menjadi identitas yang, secara langsung maupun tidak langsung, akan menentukan kualitas kader yang dibina. HMI ingin menjadi cermin kebudayaan Islam yang akomodatif terhadap pelbagai unsur budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Hal ini berimplikasi pada sekurang-kurangnya dua hal.  Pertama, secara maksimal(is) HMI harus senantiasa melakukan kontekstualisasi ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai insane ulul albab dalam konteks kekinian.  Hal ini menuntut penguasaan kader terhadap pelbagai perangkat keras dan lunak dalam melakukan kontekstualisasi ajaran keagamaan, agar tidak hanyut dalam wacana penerimaan maupun penolakan terhadap komodifikasi ajaran keagamaan dengan kebiasaan masyarakat lokal.

Pada wilayah ini, kebudayaan Islam tidak sama dengan kebudayaan Arab. Namun, bukan berarti bahwa kebudayaan Islam sama sekali tidak eksis. Kebudayaan Islam adalah proses interaksi antara ajaran keagamaan dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Boleh jadi, tidak ada kebudayaan Islam yang tunggal, layaknya tidak ada kebudayaan Indonesia yang singular. Namun, bukan berarti bahwa kebudayaan Islam hanya merupakan puncak-puncak dari kebudayaan negara-bangsa tertentu yang diinspirasi oleh ajaran keagamaan, karena eksistensi kebudayaan Islam maupun kebudayaan Indonesia, tidak dapat dipungkiri, mewujud dalam kesehariaan kita.

Kedua, secara minimalis, setiap kader tidak boleh melanggar pakem, yaitu ajaran keagamaan. Beberapa oknum kader maupun alumni yang terjerat kasus hukum maupun kejahatan luar biasa seperti korupsi merupakan ekses negatif dari melambungnya minat publik untuk mengakses sumber daya organisasi, khususnya dalam dekade 70an. Kami percaya bahwa tindak pidana korupsi bukan “oli pelumas mesin” tetapi lebih sebagai “pasir perusak mesin” kebangsaan dan kenegaraan. HMI tidak segan untuk mendesak berbagai institusi hukum guna melakukan proses hukum terhadap setiap alumni dan kader HMI yang terindikasi melakukan tindak pidana maupun perdata apapun. Eks-komunikasi adalah opsi yang senantiasa terbuka lebar bagi setiap alumni dan kader yang terbukti secara hukum dan adil melanggar sistem legal yang berlaku di negeri ini.

Oleh karena itu, alumnus dan kader HMI perlu diikat dalam kerangka kerja kebudayaan yang sealur, seirama, dan sesuai dengan kepatutan. Kebudayaan HMI adalah setiap kerja lintas sektor yang tidak melanggar ajaran Islam dan kitab suci Al-Qur’an. Kesetaraan di antara kader dan alumni menjadi prasyarat utama dalam mengusung agenda kebangsaan, tanpa harus terjebak pada sikap mental ewuh pakewuh maupun relasi patron-klien yang tidak jarang justru menjebak HMI. Kami percaya bahwa alumni teladan ialah mereka yang secara ikhlas berpendapat bahwa HMI merupakan organisasi yang menjadi milik zamannya dan bukan mereka yang menunggangi organisasi dengan berbagai cara dan iming-iming negatif.

Kami sadar bahwa isu reunifikasi tidak akan pernah dapat terwujud bila perbedaan kultural di antara masing-masing organ tidak diselesaikan melalui kerja kebudayaan. Lebih dari 25 tahun pemisahan HMI telah membentuk budaya dan tradisi yang jauh berbeda dengan saudara kami di Jl. Diponegoro, Jakarta. Kami melihat bahwa reunifikasi KAHMI (Korps Alumni HMI) di bawah pimpinan beberapa elit lintas partai politik hanya akan berlangsung sesaat, karena fenomena itu hanya dibangun atas dasar kepentingan politik praktis, dan bukan melalui kerja kebudayaan yang matang. Kami tidak ingin menjadi lebih bodoh dari keledai yang tidak pernah tersandung dua kali pada batu yang sama. Waktu akan membuktikan bahwa konsistensi pada prinsip dan identitas akan menghasilkan kebudayaan yang mapan.

Kami tetap percaya bahwa panggung seni maupun kebudayaan sejatinya tidak dapat dipisahkan dengan politik praktis maupun etis. Setiap penolakan terhadap unsur politik (praktis maupun etis) ke dalam panggung seni hanya akan menyisakan kesan bahwa politik tercerabut dari kebudayaan. Padahal, sejarah kekuasaan menunjukkan bahwa sebagian besar kebudayaan adiluhung senantiasa melibatkan kekuatan politik yang stabil dan produksi di setiap bidang kesenian yang anggun.

Produk kesenian dan kebudayaan yang anggun biasanya menjadi penanda bagi eksistensi kekuasaan yang kokoh. Misalnya, Dinasti Syailendra tidak akan pernah berhasil menyelesaikan proyek Borobudur dari dinasti sebelumnya bila tidak diiringi dengan stabilitas politik dan keamanan. Rezim Soekarno menandai eksistensi kekuasaan, salah satunya, melalui pembangunan komplek olahraga Senayan. Rezim Soeharto membangun Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebagai miniatur keragaman seni dan budaya bangsa serta keluasan wilayah republik. Bagaimana dengan rezim Yudhoyono? Republik justru kehilangan beberapa wilayah kedaulatan, sementara yang bersangkutan cukup berpuas diri hanya dengan mendirikan patung dirinya di kampung halaman Pacitan, Jawa Timur.

Sebagian seniman dan budayawan memegang teguh kepercayaan bahwa seni dan budaya sejatinya imun dari politik (praktis). Pada level yang ekstrem, seni dianggap hanya layak dikerjakan demi seni, seolah berjalan beriringan dengan pandang yang percaya bahwa sains hanya untuk sains. Dalam batas tertentu, kepercayaan ini dapat dipahami, khususnya apabila terdapat ruang bagi kebebasan dalam berekspresi. Celakanya, penolakan sebagian sastrawan dan budayawan tidak lagi sebatas pada politik praktis tetapi juga merambah domain politik etis. Sebagian sastrawan dan budayawan justru menolak pakem antara yang baik dengan yang buruk dalam setiap tindak ekspresi masing-masing.

Sebaliknya, dalam negara otoritarian seperti Orde Baru; menjadi naif apabila seniman dan budayawan menolak politik (praktis). Ekspresi seniman dan budayawan dalam negara Orde Baru justru turut mendorong gerakan massa untuk menumbangkan rezim pemerintahan otoriter. Hal ini berbeda dengan rezim pemerintahan minimalis. Sebagian orang percaya bahwa ruang yang cukup imun terhadap gejala neo-liberalisme ialah relung kebudayaan yang tentunya melibatkan seni. Namun, ketika seni dan budaya melulu melibatkan instrumen harga dan pasar, tentu imunitas tersebut sedikit-demi-sedikit menjadi limbung dan rentan terjangkiti virus yang bernama komersialitas.

Kerja kebudayaan sejatinya tidak dapat dilepaskan dari kerja keilmuan. Relasi itu seringkali dilupakan sebagian besar budayawan maupun ilmuwan di tanah air. Klaim universalitas pada ranah kebudayaan maupun keilmuan sebaiknya ditinjau ulang mengingat dan menyadari dominasi negara-bangsa Dunia I maupun II terhadap negara-bangsa Dunia III. Di satu sisi, pembangunan dan pengembangan kebudayaan yang tidak memerhatikan ilmu cenderung menuju pada usaha “melap-lap kebudayaan lama.”  Namun ikhtiar yang terakhir itu boleh jadi tetap diperlukan dalam konteks dan kepentingan yang berbeda, khususnya dalam menyikapi pelbagai invasi kebudayaan asing. Di sisi lain, pembagunan dan pengembangan keilmuan yang mengacuhkan kebudayaan berpotensi kuat untuk menjerumuskan pada sikap yang dikenali sebagai fascism of science atau bahkan scientism.

Tulang perlu untuk kembali dibanting dan keringat perlu untuk kembali diperas. Dengan segala kerendahan hati, bila politik adalah seni mengenai segala kemungkinan, maka seni dan budaya ialah politik yang ditunda, khususnya oleh rezim pemerintahan minimalis yang melepas relung kebudayaan ke dalam mekanisme pasar bebas. Rezim pemerintahan minimalis tidak peduli bahwa seni dan kebudayaan (tradisional) bukan hanya aset, tetapi juga identitas warga bangsa di panggung dunia. Kehilangan maupun perubahan identitas warga bangsa sama dengan pengibaran bendera putih dalam perang strategi kebudayaan antar-bangsa. Ketika seni dan budaya tidak lagi ditunda oleh rezim pemerintahan minimalis, maka ia menjadi politik kebudayaan yang mencakup strategi guna mengelola pelbagai pengetahuan, seni, tradisi, dan ilmu yang berkembang dalam setiap tahap kebudayaan bangsa; ketika ia tak lagi ditunda, maka ia mewujud sebagai hal yang baik/etis; sementara politik praktis hanya berhenti pada ruang yang bernama kemungkinan. Sejarah peradaban Islam pada masa Abad Pertengahan menunjukkan bahwa relasi antara pengetahuan, seni, tradisi, dan ilmu tidak dipisahkan secara tegas karena hal itu justru memiskinkan perkembangan kebudayaan. Semoga Allah S. W. T., memberikan petunjuk kepada seluruh kader dan alumni untuk tidak melanggar pakem kebudayaan Islam yang (semoga tetap) mewujud melalui HMI.

Ketua Umum HMI

(M Chozin Amirullah, MAIA)

Direktur Lembaga Seni dan Budaya

(Qusthan Abqary, S.Fil)