Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia menyampaikan komitmen untuk memberikan perhatian yang sama terhadap semua lembaga pendidikan Islam, baik negeri maupun swasta. Bahkan, pemerintah juga menyediakan beasiswa bagi alumni pesantren yang memiliki kemampuan lebih untuk memasuki perguruan tinggi negeri non-Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Hal itu dikemukakan oleh Abdullah Hanif, staf Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang hadir mewakili Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jombang, baru-baru ini. Di hadapan 300 peserta seminar yang digelar Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi’iyah Seblak, Jombang, Hanif menegaskan bahwa pemerintah menjamin keberlangsungan lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun nonformal. Salah satu bentuknya, Kemenag menyediakan program beasiswa dalam jumlah yang cukup besar bagi santri berprestasi agar dapat memasuki PTN. “Ini kesempatan bagi kalangan pesantren untuk mengoptimalkan peluang tersebut,” tandasnya. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tenaga pendidik di lembaga pendidikan Islam. Sebab, meningkatnya mutu guru diyakini sebagai faktor kunci keberhasilan lembaga pendidikan Islam. “Selain beasiswa santri berprestasi, kami juga menyediakan beasiswa untuk peningkatan kualifikasi pendidikan guru,” ujar alumnus IAIN Sunan Kalijaga ini. Selain itu, Kementerian Agama juga terus mendorong berkembangnya beberapa kegiatan unggulan di madrasah dan pesantren, seperti Madrasah Plus Program Keterampilan, Madrasah Bertaraf Internasional (MBI), pesantren vocational, dan pesantren berbasis usaha. Sebelah Mata Sementara itu, jurnalis majalah Gatra yang juga penulis buku “Etos Studi Kaum Santri” Asrori S Karni mengungkapkan, satu dekade setelah reformasi, wajah madrasah dan lembaga pendidikan Islam berubah drastis. Semula, madrasah identik dengan kaum marjinal dan dianggap tertinggal, kini, kalangan madrasah layak berbangga karena telah mendapat perlakuan yang setara. “Dulu, keberadaan lembaga pendidikan berlabel Islam cenderung dipandang sebelah mata. Alumninya juga merasa rendah diri ketika bersanding dengan siswa dari pendidikan umum. Namun, seiring meningkatnya pelayanan dan mutu lembaga pendidikan Islam, anggapan ini akhirnya terbantahkan,” kata Asrori. Pria kelahiran Banyuwangi ini menambahkan, saat ini sekolah dengan label Islam sangat diminati masyarakat perkotaan. Bukan saja masyarakat kelas menengah ke bawah seperti dulu, tapi juga masyarakat menengah ke atas. ”Di tengah ancaman negatif pergaulan anak muda perkotaan, orang tua cenderung memilih lembaga dengan muatan pendidikan agama yang memadai,” imbuh mantan pegiat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) ini. Tidak kalah membanggakan, berdasarkan hasil observasi terhadap 15 daerah yang tersebar di delapan provinsi, Asrori menemukan cukup banyak alumni pesantren yang kini berhasil menembus perguruan tinggi bonafit. “Ini mengindikasikan bahwa kemampuan santri juga tidak kalah dengan alumnus pendidikan umum,” tandasnya. Salah satu faktor kunci yang memicu perkembangan tersebut adalah politik pendidikan non-diskriminatif. Sejak berlakunya UU Sisdiknas, pemerintah tidak lagi membedakan perlakuan terhadap lembaga pendidikan umum dan agama. Juga antara sekolah dengan madrasah. “Jika kebijakan semacam ini dapat dipertahankan, saya optimistis dalam waktu tidak terlalu lama para alumni pesantren akan mewarnai perguruan tinggi terkenal, baik di dalam maupun luar negeri,” tutur alumnus Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Jember. Pada kesempatan tersebut, Kepala Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas Islam Malang, Masykuri Bakri mengingatkan agar para tenaga edukatif menyikapi kebijakan seputar sertifikasi guru dengan baik dan benar. ”Aturan seputar sertifikasi hendaknya dimaknai dengan bijak. Jangan sampai kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi kesejahteraan pendidik ini disikapi secara tidak proporsional,” tandas alumnus MASS Seblak ini. Pasalnya, kualitas pendidik akan sangat mempengaruhi semangat belajar dan prestasi peserta didik. “Bagaimanapun semangat belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh kehadiran pendidik yang baik dan berkualitas,” katanya. Senada dengan Masykuri, Ketua Panitia Seminar Nur Hidayat juga mengkritik kecenderungan para pendidik yang memiliki hobi berburu sertifikat. Dalam sambutan pembukaan, pria yang berprofesi sebagai peneliti ini menegaskan bahwa panitia hanya akan memberikan sertifikat kepada peserta yang hadir. ”Itu bagian dari komitmen panitia untuk menjaga agar forum seminar tetap menjadi majelis ilmiah, bukan tempat berburu sertifikat,” tukasnya. Dalam kesempatan tersebut, panitia juga membagikan 50 eksemplar buku ”Etos Studi Kaum Santri” yang ditulis Asrori S. Karni. ”Buku tersebut hadiah dari Pak Affandi Mochtar, Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam,” tutur Kepala MASS Seblak Nur Laili Rahmah. []nh