Sudah selayaknya masyarakat  mendapatkan hak-haknya dalam memperoleh pemenuhan diberbagai bidang yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Anggaran untuk kesejahteraan rakyat mestinya diterima oleh rakyat secara penuh, dengan tidak dikurangi oleh pihak–pihak yang tidak bertanggung jawab.  Anggaran yang dekat dengan rakyat salah satunya adalah anggaran pemerintah daerah, dalam bentuk program-program yang dijalankan dari APBD.

Anggaran yang penting untuk dapat dinikmati oleh masyarakat adalah kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, fasilitas umum, dan lainya. Apabila saat ini banyak terjadi korupsi yang dilakukan oleh para pejabat ditingkat daerah, maka akan mengurangi pemenuhan hak bagi rakyat. HMI kedepan akan konsen dengan advokasi anggaran yang menjadi hak-hak rakyat tersebut. Sebagai langkah awal,  HMI akan melakukan Pelatihan Analisis dan Advokasi Anggaran Untuk Orang Miskin (Pro Poor Budegting) pada tanggal  27-30 Mei 2010 mendatang di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Jl. Sorowajan Baru No.1 Banguntapan, Yogyakarta.

Mengingat jumlah daerah kabupaten/kota di Indonesia lebih dari 400, maka menurut Warijan (Komisi Ekonomi PB HMI), anggota HMI dapat berperan untuk melakukan pengawasan dan advokasi terhadap pemenuhan  hak rakyat terkait dengan anggaran publik. Advokasi penting karena sebagian besar masyarakat tidak mengetahui mengenai hak dan anggaran publik yang semestinya diberikan oleh pemerintah daerah kepada rakyatnya.

Fasilitator dalam training ini diantaranya adalah Feriawan Nugroho, Muttaqien (Direktur Executice LABDA), dan Wasingatu Zakiyah (Koordinator Divisi Gender Budget Institute for Development and Economic Analysis). Info lengkap klik berikut

[] Rifa’i