Oleh Ahmad Suryono

Pemeriksaan terhadap Budiono (B) dan Sri Mulyani (SM) yang dilakukan oleh KPK memiliki banyak makna, tidak saja dari aspek formil, tetapi juga aspek materiil. Kewenangan Penyelidikan (termasuk juga Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan) yang dimiliki KPK sebagai identitas extraordinary seharusnya dapat memberikan peluang bagi terciptanya usaha pemberantasan korupsi. Apalagi sifat dari Hukum Acara di UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK bersifat lex specialis atas Hukum Acara di KUHAP, sehingga langkah KPK seharusnya lebih maju dari Hukum Acara pada umumnya yang diatur di KUHAP, apalagi KPK memang dibentuk karena ada kebuntuan dalam kekuasaan yudikasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penyelidikan sebagai sebuah rangkaian dalam rangka mengumpulkan bukti permulaan yang cukup untuk kemudian dilanjutkan ke dalam tahap penyidikan harus dilakukan dengan cermat, agar ketika telah sampai pada tahap penyidikan, dapat ditetapkan tersangka yang memenuhi “kualifikasi”. Dalam konteks pemeriksaan B dan SM dalam lingkup penyelidikan, maka Penyelidik KPK harus dilihat dalam konteks pencarian/penggalian untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup. Meskipun dalam tahap ini tidak dimungkinkan upaya paksa, namun tidak serta merta bagi yang tersangkut untuk “meremehkan” upaya pencarian bukti permulaan ini.

Ada beberapa catatan yang penting dikedepankan, pertama: KPK telah melanggar azas utama dalam hukum acara yaitu azas equality before the law. Azas ini memberikan makna bahwa tidak perbedaan antara terperiksa, tersangka, terdakwa maupun aparat yang memeriksanya dalm hal hak, kedudukan, dan kewajibannya di depan hukum. Peraturan hukum yang diterapkan pada seseorang mesti diterapkan kepada orang lain dalam kasus yang sama tanpa membedakan pangkat, agama, golongan dan kedudukan. KPK dengan nyata-nyata telah melakukan diskriminasi/pembedaan terhadap B dan SM, meskipun mereka berdalih ini masih tahap penyelidikan dan tidak memiliki kekuatan memaksa. Namun yang patut dipertanyakan adalah mengapa untuk pejabat negara yang lain, baik yang masih aktif maupun yang non aktif, KPK tidak memberikan previlege? Apa istimewanya B dan SM sehingga harus disambangi di kantornya untuk dimintai keterangan? Perlu diketahui azas equality before the law merupakan materi muatan dan redaksi pasal dari konstitusi UUD 1945 yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1), sehingga apa yang dilakukan KPK sebenarnya juga merupakan pengingkaran terhadap konstitusi yang merupakan aturan hukum tertinggi di Indonesia.

Kedua, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa B adalah simbol negara, lambang negara sehingga harus dijaga citranya agar tidak rusak. Anggapan tersebut justru salah besar, karena dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 46 dinyatakan bahwa lambang nagara adalah Burung Garuda. Tidak relevan dikatakan bahwa B adalah simbol negara/lambang negara yang harus dijaga kesakralannya, justru yang bersangkutan harus tunduk pada UU Penyelenggara Negara di bidang eksekutif. Yang paling aneh lagi adalah SM, dimana letak “kesimbolannya”?? Status ini memberikan sebuah konsekuensi bahwa sebagai Pejabat Negara seharusnya mereka memberi contoh dan teladan yang baik. Jika kita melakukan komparasi dengan kasus lain, seluruh Penyelenggara Negara (baik yang aktif maupun yang sudah non aktif) datang ke gedung KPK meskipun masih dalam tahap penyelidikan dan bekum ada upaya paksa. Mereka menghormati upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi meskipun pada akhirnya ada yang ditetapkan menjadi tersangka. B dan SM tidak perlu khawatir akan dikriminalisasi atau dihakimi, karena ini masih tahap penyelidikan. Justru dengan perlakuan istimewa ini nampak terlihat ada sesuatu yang tidak lazim, atau sesuatu yang disembunyikan dalam proses pengusutan skandal Bank Cantury. Jika B dan SM berpikir jernih, inilah sebenarnya wahana yang pas untuk membuktikan secara legal (jika) mereka tidak bersalah. B dan SM seharusnya memanfaatkan penyelidikan KPK untuk mendudukan permasalahan skandal Bank Cantury, apakah kebijakannya benar dan penerapannya benar; kebijakannya benar tapi pelaksanaannya salah; atau kebijakannya salah tetapi pelaksanannya benar. Terlepas dari fakta Pansus DPR, penyelidikan oleh KPK adalah cara untuk membersihkan nama baik B dan SM. Apalagi Presiden SBY juga mendukung upaya penuntasan skandal ini dengan jalur hukum.

Ketiga, fakta bahwa DPR telah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan skandal Bank Century yang di dalamnya mengutip nama B dan SM. Hal ini dapat dilihat dari aspek Hukum Tata Negara dan Hukum Acara. Bahwa fungsi DPR sebagai pencari keterangan dan fakta-fakta dalam kasus Bank Cantury tidak boleh diabaikan begitu saja karena alasan mereka bukan catur wangsa. Justru rekomendasi DPR harus diposisikan sebagai keterangan yang dapat memberikan petunjuk kepada Penyelidik, atau paling tidak sebagai data pembanding karena sidang Pansus juga menghadirkan para pihak terkait dan memeriksa hal-hal yang cukup krusial. Oleh karena itu, dalam konteks Hukum Acara, KPK seharusnya juga memposisikan B dan SM setara dengan terperiksa lain yang dengan sukarela datang ke Gedung KPK. Jika KPK mebuat diskriminasi, maka patut diduga KPK juga bermanuver politik. Dalam konteks Hukum Tata Negara, seperti juga telah diketahui, Rekomendasi DPR harus dilihat sebagai produk hukum institusi lembaga tinggi negara. Meskipun masih akan melewati beberapa tahapan untuk menuju pemakzulan, rekomendasi tersebut tidak serta merta dianggap hangus. Justru hasil Pansus Century merupakan fakta yang cukup berharga untuk menguak kasus Century, dan bisa menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan justifikasi.

Menjadi relevan pemilihan kata Catenaccio yang berarti pertahanan sistem grendel dengan menutup rapat area pertahanan dan digunakan oleh Timnas Italia menjuarai Piala Dunia 1982 untuk menggambarkan bahwa segala upaya dilakukan untuk menutup akses keterlibatan B dan SM dalam skandal Bank Century, dimana telah terang benderang dibuka oleh Pansus Century DPR. Seharusnya jika mereka berdua adalah pejabat yang memiliki integritas,  sudah sejak dahulu kita menyaksikan pengumuman pengunduran diri keduanya di media.

*) Penulis adalah aktivis petisi 28, bekerja sebagai advokat. Tulisan ini pernah dipresentasikan dalam Diskusi “Diskriminasi Hukum Skandal Bank Century, Non Aktifkan Boediono-Sri Mulyani”, Minggu 2 Mei 2010, bertempat di Doekon Coffee.