Sri Mulyani Indrawati dipastikan menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan seiring dengan adanya tawaran dari World Bank untuk menduduki posisi Managing Director`Bank Dunia di Washington.

Menanggapi hal itu, PB HMI berbeda pendapat dalam menyikapinya. PB HMI (Dipo) pimpinan Arip Musthopa, menyatakan, dengan mundurnya dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu), secara politik Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebaiknya dimaafkan.

Hal itu dikatakannya, Kamis (6/5), di Jakarta. “Kendati begitu, secara hukum, SMI tetap harus menjalani pemeriksaan oleh KPK,” tegasnya.

Di mata para aktivis mahasiswa, lanjutnya, SMI akan lebih dihargai publik di dalam negeri, apabila kooperatif dalam penegakan hukum. Para aktivis mahasiswa, menurutnya, menyorot kritis dugaan keterkaitan SMI dengan kasus Bank Century, juga kasus penggelapan pajak.

Sementara PB HMI MPO pimpinan M. Chozin Amirullah menolak pengunduran diri Sri Mulyani tersebut. “Seorang pejabat yang punya integritas memang biasanya akan mengundurkan diri jika tersangkut skandal, namun pengunduran diri Sri Mulyani bukanlah terkait skandal yang sedang ia hadapi (skandal Cetury). Rencana pengunduran diri Sri Mulyani karena ada tawaran jabatan baru yang lebih tinggi di World Bank.”Ujar Chozin dalam press release yang diterima Hminews.

Chozin menginginkan agar skandal gila Bank Century bisa diselesaikan setuntas-tuntasnya. “Oleh karena itu, kita menuntut agar Sri Mulyani dicekal untuk bekerja di Word Bank. Sri Mulyani harus tetap tinggal di Indonesia, agar pemeriksaan atas dirinya terkait dengan skandal gila Bank Century bisa tuntas.”Kata Chozin.[] Thomi