Judical Review terhadap UU no. 4/PNPS/1963

Judical Review terhadap UU no. 4/PNPS/1963 kembali dihelat Senin (10/5) di Mahkamah konstitusi. Taufik Bastari dalam penutupan pandangan pemohon pada sidang lanjutan tersebut menyatakan “Lawan buku dangan buku, bukan dengan kekuasaan”.

Para pemohon mempertanyakan UU 4/PNPS/1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya ketertiban umum dan UU 16/2004 tentang Kewenangan Kejaksaan Agung dalam pelarangan buku masih dipertanyakan.

“Kalau ada cetakan buku, sudah ada dalam undang-undang yang mengatur, kalau ada isi buku yang bertentangan dengan agama ada dalam pasal penodaan agama, itu sudah jelas, ada ranahnya. Apakah perlu ranahnya Kejaksaan Agung untuk mengatur ini. Saya kira kita harus sadar kita masuk dalam peradaban demokratis,” kata kuasa hukum para pemohon Ahmad Wakil Kamal.

Pemohon yang terdiri dari dua elemen masyarakat TAKBIR HMI MPO (Tim Advokasi Kebebasan Berbicara dan Berpendapat HMI MPO) yang didamping oleh kuasa hukum mereka Gatot Goei, Ahmad Wakil Kamal dan Mulyadi M Philian, serta dari ISI (Institute Sejarah Indonesia) yang didampingi kuasa hukumnya yaitu Nursyahbani Kantja Sungkana dan rekan.

Apakah kuasa hukum yang saat ini ada di ruang sidang sudah mendapatkan kuasa dari Presiden RI atas nama pemerintah, demikian pertanyaan yang dilontarkan kuasa hukum pemohon. Sebaliknya tim dari kuasa hukum pemerintah menyampaikan tanggapan bahwa perlu dilakukan tindakan preventif terhadap uu yang telah ada, “ Masa UU hanya untuk dilihat dan dipelototin saja, tentunya harus ada tindakan yang berarti,” tegas fahmi kuasa hukum pemerintah menanggapi.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda menghadirkan pelaku sejarah saat uu tersebut dibuat. “kami siap menghadirkan pelaku dan saki sejarah saat uu tersebut disusun pada tahun 1963, kuasa hukum pemohon menegaskan. (hast)