Rencana KPK memeriksa Boediono dan Sri Mulyani, dua orang yang dipandang paling bertanggung jawab dalam pengucuran dana talangan Rp6,7 triliun ke Bank Century di kantor mereka masing-masing dikecam sejumlah aktivis. Sikap KPK itu dinilai merupakan bentuk diskriminatif .

Boediono adalah Gubernur Bank Indonesia dan Sri Mulyani menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) saat dana talangan itu dikucurkan.

Keduanya mengaku telah menerima surat KPK untuk klarifikasi mengenai kasus Bank Century. Namun, Boediono dan Sri Mulyani mendapat keistimewaan. Mereka diperiksa di kantor masing-masing pada Kamis (29/4). KPK beralasan, tidak ada aturan melarang memeriksa seseorang di luar KPK.

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi – PB HMI (MPO). M Chozin menilai perlakuan istimewa dalam pemeriksaan terhadap Boediono dan Sri Mulyani menunjukkan sikap KPK yang tidak sensitif dan telah menciderai hati nurani rakyat.

“Perlakuan diskriminatif ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di negeri ini yang kini tinggal bertumpu pada KPK,” ujar Chozin.

Menurut Chozin, pemeriksaan Boediono dan Srimulyani di luar Gedung KPK merupakan bentuk pelangaran terhadap  prinsip dasar equal before the law atau persamaan di depan hukum yang dijamin  oleh konstitusi negara

“Semua orang diperlakukan sama di depan hukum baik si kaya maupun si miskin, baik pejabat maupun rakyat jelata. Tak terkecuali Boediono dan Sri Mulyani.”

Chozin meminta KPK untuk tidak perlu ragu dan takut oleh intervensi kekuasaan dan bersikeras meminta KPK memeriksa Boediono dan Sri Mulyani di Gedung KPK.

“Jika KPK tetap memperlakukan istimewa terhadap Boediono dan Sri Mulyani, berarti KPK sudah mulai melemahkan dirinya sendiri.”  (Muhammad AS)