Mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Pol) Susno Duadji, menuding keterlibatan tiga jenderal di balik praktik makelar kasus dalam penanganan kasus money laundering dan korupsi dana wajib pajak di Polri. Keterlibatan jenderal-jenderal tersebut dikisahkan Susno terjadi saat Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengusut dugaan kasus pencucian uang yang dilakukan seorang inspektur jenderal pajak bernama Gayus T Tambunan.

“Waktu saya mau turun dari Kabareskrim, kasus kecil (pencucian uang) itu sudah selesai, tinggal dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang. Yang besar (pajak) masih disidik. Saya masih sempat tanyakan kepada anak buah saya sebelum turun (dari Kabareskrim) bagaimana kelajutan penanganan kasus-kasus,” ujar Susno.

“Saya juga masih perintahkan mereka agar kasus (pajak) itu diungkap korupsinya hingga tuntas. Bayangkan saja pegawai kecil saja dapat begitu besarnya, apalagi yang jabatannya lebih besar. Dia bisa begitu kan karena pasti dapat izin dari atasannya. Kan selalu harus melapor dan minta tanda tangan pimpinannya,” kata Susno.

Saat lengser dari jabatan Kabareskrim, Susno yang mengaku masih mempunyai jaringan ke dalam Bareskrim suatu saat akan menanyakan kelanjutan penanganan kasus itu. “Waktu saya tanya (kepada anggota Bareskrim), yang kecil katanya sudah dinyatakan P-21 (lengkap) oleh kejaksaan. Tapi yang besar katanya uangnya sudah dicairin. Saya tanya kenapa dicairin atau dibuka (uang senilai Rp 25 milliar yang dibekukan itu)? Katanya karena uang itu diakui sebagai milik Andi Kosasih,” ucap Susno.

Andi Kosasih kemudian diketahui Susno sebagai pengusaha. Dia, menurut pengakuan mantan anak buah Susno disertai penelusuran mantan Kapolda Jawa Barat, memiliki kedekatan dengan orang nomor dua di tubuh Polri.

“Dia dibekingi orang kuat. Orang nomor dua (di Polri). Karena kalau bekingnya kompol atau kombes, dia enggak bakal berani main-main dengan direktur. Kalau bekingnya direktur, dia enggak bakal berani main-main sama Kabareskrim. Karena bekingnya orang nomor dua di Polri, makanya Kabareskrim juga enggak berani,” ujar Susno.

Menurut Susno, uang senilai Rp 25 milliar itu akhirnya dinyatakan sebagai milik Andi Kosasih yang dititipkannya di rekening Gayus T Tambunan untuk dana pembelian sebidang tanah.

“Masa mau beli tanah pakai menitipkan uang segala. Ke rekening orang lagi. Menitipkannya sejak satu tahun yang lalu lagi. Logikanya, kalau mau beli tanah, ya titip saja dicarikan tanah. Kalau sudah dapat (tanahnya) baru dikasih uangnya atau dibayarkannya sendiri ke yang punya tanah,” terang Susno meragukan dana itu milik Andi Kosasih.

Selain menuding nama orang nomor dua di tubuh Polri (yang diduga wakapolri kala itu, Komjen Makbul Padmanegara), Susno juga mengungkap keterlibatan nama beberapa mantan jajarannya di Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim yang “bermain” dalam kasus itu. Mereka adalah Kompol A, Kombes E, AKBP M, Brigjen EI, dan Brigjen RE.

Keterlibatan mereka menurutnya adalah turut menikmati uang senilai Rp 25 milliar yang diduga merupakan hasil kejahatan korupsi dana wajib pajak.

“Uang (Rp 25 milliar) itu ternyata dicincai, dibagi-bagi oleh mereka. Makanya uang itu dibuat sebagai milik Andi Kosasih. Saya enggak bisa bilang mereka masing-masing dapat berapa, dan siapa-siapa saja yang menerima. Nanti saya dibilang nuduh lagi. Biarkan saja itu jadi tugas tim pemburu malaikat, eh mafia hukum. Percuma mereka digaji untuk itu (memberantas mafia hukum),” tandasnya.

Membantah
Edmon Ilyas maupun Raja Erisman tegas-tegas membantah tudingan Susno yang menyebut mereka sebagai markus. Edmon mengaku bersikap profesional dan menyerahkan persoalan tersebut kepada Mabes Polri.

“Mestinya Pak Susno menyampaikan fakta atas apa yang dia katakan,” kata Edmon. Menurut Edmon, saat menjabat Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim sebagai bawahan Susno, dia bersikap profesional dan melakukan apa yang diperintahkan atasannya.

Demikian juga Raja Erisman. Dia justru menuding balik Susno. Erisman menyebut apa yang dikemukakan seniornya itu sebagai maling teriak maling. “Itu namanya maling teriak maling,” ujarnya. Ia menambahkan markus itu justru ada di kantor Susno.

Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengatakan polri akan menindaklanjuti pernyataan Susno itu. “Atas pernyaaan itu harus kita tindaklanjuti apakah benar atau tidak,” kata Ito Sumardi di Jakarta, Rabu (17/3).

Kepala Bareskrim Komjen Ito mengatakan pernyataan Susno itu akan dijadikan informasi bermanfaat buat Polri. Polri juga tidak mau dikatakan hanya diam dengan adanya tudingan itu.

“Kalau memang ada, tentunya kita akan lakukan tindakan hukum secara nyata, siapapun juga, baik pihak luar maupun pihak dalam, sekarang sedang dalam proses penyelidikan. Baik oleh internal Polri maupun dari Bareskrim sendiri,” jelasnya.

Ito menambahkan, untuk mengusut kasus ini, kini Polri telah menurunkan tim dari Propam. “Makanya sekarang dari internal, dari Divisi Propam dipimpin Pak Wakapolri dan Irwasum kita sedang mencoba, apakah informasi yang disampaikan itu benar atau tidak,” kata dia.

Bukan Pahlwan atau Reformis, Tapi Sakit Hati

Menanggapi perseteruan para jenderal Polri itu, pengamat militer Hermawan Sulistyo menyatakan tuduhan Susno dinilai bukan pahlawan atau reformis yang membongkar borok Polri. “Hanya karena sakit hati saja. Bukan soal reformis atau apa,” ujarnya dalam diskusi di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (20/3/2010).

Hermawan menilai, pernyataan Susno hanya dilatarbelakangi rasa sakit hati saja karena masalah karir yang mentok di Korps Bhayangkara itu. Menurut Hermawan, Susno tidak perlu mengumbar hal tersebut pada publik. Cukup diselesaikan internal.

“Datangi yang bersangkutan, gebrak mejanya. Kalau perlu tembak mejanya. Tapi keluar dari ruangan itu harus ada satu keputusan,” tegas dia.

Menurut peneliti senior LIPI ini, lebih tepat jika Susno mengundurkan diri, baru mengeluarkan pernyataan seperti ini. Seperti yang dulu dilakukan perwira Polri yang tidak puas seperti Bambang Widodo Umar dan Alfons Loemau.

“Ini seperti masih numpang di rumah orang tua, makan masih ditanggung, tapi teriak-teriak menjelekan orangtua,” jelasnya.

Lalu pernyataan siapa yang benar soal markus di tubuh Polri, Susno atau Raja Erisman? “Dua-duanya belum bisa dinilai benar atau salah. Perlu audit investigasi soal tudingan itu,” jelasnya.

Momentum Bersihkan Polri

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai, Kepala Polri memegang peran sentral terkait dugaan makelar kasus di tubuh kepolisian. “Buka sejujur-jujurnya, diberi pintu, kemudian dibentuk tim,” ujar Mahfud di Yogyakarta, Sabtu (20/3/2010).

Mahfud menegaskan, kasus Susno merupakan momentum perbaikan tentang kebenaran atas ketidakbenaran yang terjadi di negeri ini. Menurut dia, kasus Susno soal makelar kasus harus dibuka dan dibuktikan secara hukum. Karena itu, kasus ini harus dilalui dengan mengedepankan hukum jika ingin kondisi penegakan hukum negeri ini berjalan baik. “… silakan buka, sebaliknya jika Pak Susno punya salah juga dibuka oleh Polri, lalu cari jalan hukum untuk menyelesaikannya,”  ucap Mahfud.

Ditambahkan, hukum akan membuktikan siapa yang benar dan salah. Tak hanya itu, hukum juga yang akan menyelesaikan jika salah satunya bersalah atau keduanya. “… saya tidak melihat kasus ini akan buntu tanpa penyelesaian,” ungkap Mahfud.

Ia meyakini sudah saatnya penegak hukum harus tegas dalam dugaan makelar kasus di tubuh kepolisian. Mahfud menyatakan, adanya dugaan makelar kasus bukanlah sesuatu yang baru alias bukan rahasia. Karena itu, Mahfud menilai, kasus ini adalah berkah terselubung bagi penegakan hukum di Indonesia. “Ini berkah terselubung. Kalau kita ikut prosedur yang normal selalu ditutupi sejak dulu, dan ini sudah puluhan tahun, bukan rahasia lagi. Sekarang jadi kejutan besar karena Pak Susno yang bilang,” ungkap mantan politisi PKB ini.[]

Busthomi Rifa’i