artesiana.wordpress.com

John Gregorius Burns pada tahun 1978 pernah menggulirkan gagasan tentang kepemimpinan yang transformatif. Kepemimpinan yang transformatif menurut Burns adalah sebuah proses dimana para pemimpin dan para pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Kesadaran para pengikut dibangkitkan dengan menyerukan cita-cita yang lebih tinggi dan nilai moral seperti kemerdekaan, keadilan dan kemanusiaan, bukan didasarkan pada emosi seperti kecemburuan, keserakahan dan kebencian (lihat Achmad M Masykur, 2009 ).

Dari definisi tentang kepemimpinan transformatif yang coba dibangun oleh Burns kita bisa melihat bahwa ada prasyarat yang sangat mendasar sebelum pemimpin yang transformatif itu lahir, yaitu tidak berdasarkan pada kecemburuan, keserakahan dan kebencian. Akan tetapi menurut penulis, masih ada yang kurang dari prasyarat yang diberikan oleh Burns, yaitu kejujuran. Karena menurut hemat penulis, kejujuran-lah yang akan mengantarkan seorang manusia menjadi seorang pemimpin yang transformatif. Karena akan sangat sulit orang yang tidak jujur kemudian diberi amanah untuk menjadi pemimpin, kecuali, orang tersebut berpura-pura menjadi orang yang jujur.

Terkait dengan kepemimpinan transformatif, Achmad M Masykur pernah melakukan penelitian dengan objek penelitiannya adalah Khalifah Umar ibn Al Khatab. Alasan memilih Umar ibn Al Khatab sebagai objek penelitian adalah karena keberhasilan Umar dalam mengembangkan daerah kekuasaan umat islam. Washington Irving mengatakan bahwa keseluruhan sejarah Umar menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang memiliki tenaga dan pikiran besar, integritas yang tidak dapat dibengkokkan dan keadilan yang teguh ( lihat Achmad M Masykur, 2009 ). Selain dari yang penulis tulis di atas, kita juga perlu melihat sosok Umar ibn Al Khatab sebagai seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga dikenal sebagai sahabat yang sangat jujur.

Islam sendiri memprasyaratkan seorang pemimpin dengan empat sifat yang harus dimiliki, yaitu : sidiq ( jujur ), tabligh ( penyampai ), amanah ( bertanggung jawab ) dan fathonah ( cerdas) ( lihat Tekad Wahyono, 2009 ). Dari sini kita bisa melihat bahwa islam pun menjadikan kejujuran sebagai sifat yang pertama kali harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sehingga ketika syarat yang pertama (sidiq atau jujur) tidak terpenuhi, maka apa yang disampaikan oleh seorang pemimpin tersebut patut dipertanyakan, karena pemimpin tersebut berpotensi menjadi pemimpin yang tidak amanah, meskipun pemimpin tersebut adalah seorang yang cerdas, lulusan universitas terkemuka di luar negeri misalnya.

Prof.Dr. Yunahar Ilyas pernah mengatakan lebih baik seorang calon pemimpin itu bodoh, tapi dia jujur dan amanah, daripada dia pintar tapi tidak jujur dan tidak amanah. Hal ini dikarenakan jujur dan amanah adalah sifat yang terkait dengan akhlak seorang manusia, dan tidak mudah mencari orang yang jujur dan amanah, apalagi mendidik menjadi orang yang jujur dan amanah. Berbeda dengan mencari atau mendidik seseorang agar menjadi pintar atau cerdas, menurut beliau hal itu tidak terlalu sulit. Menurut penulis tidak terlalu sulit bagi kita untuk mengumpulkan 10 orang ahli ekonomi yang lulusan Harvard University, tapi ada kemungkinan kita akan sulit mencari 10 orang yang jujur dan amanah yang juga lulusan Harvard University.

HMI dan Wacana Kepemimpinan Transformatif

Menarik membaca tulisan Ketua Umum PB HMI tentang kepemimpinan transformatif HMI yang dipublikasikan di pbhmi.net. Dalam tulisan tersebut, Ketua Umum PB HMI menganalogikan HMI sebagai suatu masyarakat, kemudian beliau coba membagi HMI kedalam dua bagian, yaitu : masyarakat HMI dan pemimpin HMI. Masyarakat sipil” HMI adalah entitas yang terdiri dari para anggota HMI, pegiat media di HMI, dan dalam beberapa hal juga pengurus HMI ditingkat cabang dan komisariat (mengingat dalam tradisi HMI, justru pengurus cabang dan komisariatlah yang terkena kebijakan PB HMI. Sementara itu, elemen kedua dalam masyarakat HMI adalah pengurus HMI, dalam konteks ini saya fokuskan pada pengurus PB HMI, yang dalam analogi Gramscian mewakili “state”-nya HMI ( Chozin Amrullah, 2010).

Dalam paragraph yang berbeda, Ketua Umum PB HMI juga menuliskan tentang HMI sebagai miniature dari Civil Society. Dalam tulisan tersebut dikatakan “Dalam asumsi saya, berhubung semua anggota HMI adalah manusia terdidik (baca: mahasiswa) maka “civil society” HMI sebenarnya sudah sangat berdaya. Cuma persoalannya adalah sebagian besar masyarakat HMI masih apatis dengan PB HMI. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa elemen masyarakat sipil HMI lainnya untuk selalu aktif menggelitiki para anggota HMI untuk selalu peduli pada HMI. Dalam hal ini, barangkali hminews adalah contoh institusi internal HMI yang selalu aktif memberikan ‘gelitikannya’ pada anggota HMI agar selalu peduli pada HMI. Kepedulian ini penting bagi HMI untuk menjaga dinamika HMI dan juga menstimulasi pengurus HMI agar tetap aktif dan kreatif baik dalam kegiatan maupun wacana” (Chozin Amrullah, 2010 ).

Dari sini penulis coba melakukan interpretasi terhadap tulisan beliau, tentu dengan segala keterbatasan penulis dalam memahami tulisan tersebut. Damal tulisan ini penulis mencoba mengambil dua kesimpulan. Pertama, untuk melahirkan kepemimpinan transformatif, maka dipandang perlu adanya Civil Society yang baik. Kedua, masyarakat HMI (anggota HMI, pegiat media HMI, dan pengurus HMI di tingkat Cabang dan Komisariat) dianggap belum mampu melakukan perannya seabagi pilar Civil Society dengan baik. Dalam hal ini beliau mengatakan “Cuma persoalannya adalah sebagian besar masyarakat HMI masih apatis dengan PB HMI” yang dalam tulisan ini dikatakan sebagai “state“-nya HMI.

Di sini, penulis sebagai interpreter dari tulisan Ketua Umum PB HMI mencoba memberikan masukan terhadap tulisan tersebut. Pertama. Perlu kiranya dituliskan syarat menjadi seorang pemimpin transformative, tentu dalam kacamata islam. Yaitu seorang pemimpin harus memiliki sifat sidiq ( jujur ), tabligh ( penyampai ), amanah ( bertanggung jawab ) dan fathonah ( cerdas). Kedua. Masyarakat HMI (anggota HMI, pegiat media HMI, dan pengurus HMI di tingkat Cabang dan Komisariat) sebenarnya sudah melakukan fungsinya sebagai salah satu pilar Civil Society dengan menjalankan fungsi kontrol terhadap “state“-nya HMI ( PB HMI. Hal ini bisa dibuktikan tuntutan dari beberapa cabang agar Ketua Umum PB HMI membuktikan bahwa dirinya masih menjadi anggota HMI ketika terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI. Selain itu, mereka juga meminta kepada “state“-nya HMI agar dalam menjalankan roda organisasi tetap berpagang teguh pada Konstitusi HMI. Yang justeru disayangkan adalah ketidak pedulian “state“-nya HMI terhadap kritik dan masukan dari cabang-cabang yang ada  . Ketiga. Penulis tidak melihat HMINEWS menjalankan fungsi kontrol terhadap “state“-nya HMI, penulis justeru melihat HMINEWS sebagai media yang pro terhadap “state“-nya HMI.

HMI mengajarkan kepada kita agar menjadi pemimpin yang sidiq ( jujur ), tabligh ( penyampai ), amanah ( bertanggung jawab ) dan fathonah ( cerdas) agar kader HMI mampu menjadi pemimpin yang transformative. Wallahu a’lam bi shawa. YAKIN USAHA SAMPAI !!! ( Danang Tri Hartanto )