Terkait dengan pernyataan sikap Presiden (23/11) yang menginstruksikan koreksi total di 3 institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK), akhirnya Polri langsung melakukan mutasi terhadap sejumlah Perwira Tingginya. Kebijakan itu disampaikan Kadivhumas Irjen Nanan Sukarna melalui Konferensi Pers (24/11) yang berlangsung di Mabes Polri. Langkah ini layak diapresiasi secara positif, meski belum bisa dianggap sebagai final solution dalam memangkas sejumlah pelanggaran yang terjadi di tubuh kepolisian.

Otokritik yang biasa terlontar adalah: Percuma saja orangnya diganti, jika sistemnya tidak ikut diganti. Terkait dengan hal ini, saya berinisiasi untuk turut menyumbangkan sebuah koreksi guna perbaikan pada sistem institusi kepolisian kita.

Sistem; bukan Oknum

Jika ada yang berpendapat bahwa terjadinya tindak pelanggaran di lembaga kepolisian lantaran sebab oknumnya yang tak bertanggungjawab, pendapat tersebut adalah keliru. Kendatipun tidak salah, namun tidak benar sepenuhnya. Bila memang betul hal itu disebabkan oleh oknum, pertanyaannya: Kenapa pelanggaran oleh polisi di negara-negara lain dapat ditekan sedemikian minim? Ini berarti, sistem kelembagaannyalah yang harus dijadikan parameter.

Konteks ini menjadi amat sesuai dengan teori MSDM (Manajemen Sumber Daya Manusia) yang umum kita ketahui: Seandainya terdapat 1 dari 10 orang dalam institusi melakukan kesalahan, itu merupakan masalah oknum; tapi jika 9 dari 10 orang telah membuat kesalahan, itu lebih disebabkan oleh ketidakberesan sistem institusinya.

Sistem yang dimaksud disini, bukan semata meliputi aspek yurisprudensi maupun politik, tapi juga aspek kultural, etika dan kebiasaan.

Reformasi yang (Pernah) Gagal

Problem kesisteman dalam institusi kepolisian RI, sebenarnya sudah menjadi perhatian serius sejak era reformasi digulirkan. Pembaruan sistem telah dilakukan 9 tahun yang lalu, dimana Polri mulai menyusun Blue Print Reformasi Menuju Polri yang Profesional. Kebijakan ini berangkat dari TAP MPR No.VII/2000 tentang Peran Polri dan TNI.

Secara garis besar, Buku Biru tersebut berisi tiga reformasi subsistem: Sistem instrumental, sistem struktural, dan sistem kultural kepolisian.

Sistem instrumental adalah persoalan software yang paling urgen, dimana harus terciptanya bangunan ideologis yang kokoh, perubahan paradigma, kerangka filsafat, konsep, hingga doktrinnya. Pembaruan sistem struktural merupakan rumusan tentang redesign kelembagaan dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Sementara, sistem kultural lebih menekankan pada perbaikan aspek operasional sehari-hari; baik itu masalah manajemen internal ataupun kinerja di lapangan.

Inisiasi mereformasi institusi kepolisian, patut kita beri penghargaan. Akan tetapi, kita “lengah” memberi pengawasan serta kontrol dalam proses pelaksanaannya.

Dalam aspek instrumentalnya, paradigma polisi masih lebih bergaya militeristik ketimbang berwatak sipil. Doktrin hidup bahwa polisi adalah Penegak Hukum, kurang berdampak pada rasa memberi keadilan.

Hasil survei IPK (Indeks Persepsi Korupsi, 2008) menunjukkan bahwa institusi polisi berada di peringkat pertama dalam Indeks Suap dari 15 institusi publik di Indonesia. Jadi, slogan polisi sebagai Pelayan Masyarakat, masih menjadi imaji daripada fakta reputasi. Paradigma materialistik, adalah kunci dalam soal pelayanan. Sejauh apa pelayanan akan diberikan, tergantung sejauh apa masyarakat mengimbangnya dengan pemberian uang. Hal ini amat tak sesuai dengan Etika Pengabdian dalam Kep.Kapolri No.01/VII/2003 tentang Naskah Kode Etik Polisi RI.

Kondisi tersebut-menurut Drs Kunarto dalam Etika Kepolisian (1997)-disebabkan lemahnya penghayatan etika kepolisian. Sehingga polisi sangat labil dalam menghadapi gelombang zaman yang senantiasa berubah.

Secara struktural politik, kedudukan Polri memiliki otonomi yang sangat luas. Kontrolnya berada langsung di bawah Presiden. Faktanya, tidak mungkin Presiden mampu optimal melakukan kendali terhadap institusi kepolisian. Ketidakmungkinan ini dikarenakan dua hal; pertama, kontrol yang terlalu jauh, akan menyakibatkan rivalitas kewenangan, dimana Presiden bisa dianggap melakukan intervensi kepada Polri; kedua, energi dan stamina politik Presiden yang tidak mencukupi, mengingat tugasnya amat banyak yang meliputi seluruh sektor kenegaraan.

Kekhawatiran semacam ini, meyulut dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)  4 tahun yang lalu. Namun, Kompolnas justru lahir dari rahim Polri itu sendiri. Sehingga dalam proses kulturalnya, Kompolnas minim memberi kontribusi kontrol dan pengawasan (Lihat: UU No.2/2002 dan Perpres No.17/2005).

Hal tersebut kian menghantui perjalanan Kompolnas di masa datang. Argumen yang selalu mengemuka adalah, Kompolnas tidak dibekali dengan kewenangan yang bersifat subpoena power karena sejak semula ia dirancang sebagai policy maker (Pandupraja: Sekretaris Kompolnas, 2009).

Selain Kompolnas, juga dibentuk Indonesia-Police Wacth (IPW) sebagai lembaga pengawas kinerja Polri. Sayangnya, lembaga yang bersifat nirlaba ini masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan sejumlah aparat kepolisian.

Maka hingga kini, institusi kepolisian masih kekurangan kontrol eksternal, baik itu secara struktural dari Presiden, lembaga-lembaga independen, terlebih kontrol dari masyarakat. Dengan demikian, sistem komprehensif di kepolisian (beserta stakeholders-nya) harus dibenahi.

Revolusi Sistemik

Sekedar menaruh perbandingan. Di Amerika Serikat, otoritas polisi didistribusikan ke berbagai institusi pemerintahan. Walikota membawahi Polisi Kota yang dikepalai oleh Sherif, Departemen Perhubungan memegang kendali atas polisi transportasi. Ada pula polisi taman, baywatch, polisi pos, polisi hutan, polisi internasional, dan sebagainya, yang berada di bawah kontrol masing-masing departemen. Bahkan pembuatan SIM dan STNK, sudah tidak diatur polisi, melainkan oleh Kantor Sekretaris Negara Bagian. Semuanya memiliki kewenangan yang jelas dengan visi yang sama yaitu penegakan hukum (Harjanto, 2009).

Di sejumlah negara Eropa, terdapat berbagai komisi independen yang bekerja mengontrol sekaligus menyelidiki kinerja aparat kepolisian. Di Italia ada komisi khusus yang merekam kerja polisi, di Irlandia ada Komisi Ombudsman Kepolisian, dan di Inggris ada Komisi Penanganan Keluhan tentang Polisi.

Selain itu, masyarakat sipilnya juga diberi keleluasaan dalam “membantu” polisi. Di Amerika ada istilah fink (tukang lapor) dan stool pigeon atau informan sipil. Dengan begitu, proses kontroling terhadapnya menjadi lebih maksimal.

Kontrol akan tetap sulit dilakukan ketika otorisasi manajemen dan finansial Polri tidak melakukan pembaruan sistemik dari unsur internalnya sendiri. Berbagai institusi lain dan masyarakat, seyogyanya tak boleh ikut campur terlalu jauh dalam mekanisme ini. Namun, bukankah telah menjadi rahasia umum, bahwa ada sekian penyimpangan yang terjadi dalam sistem perekrutan, kepegawaian, kepangkatan, maupun sistem anggaran di kepolisian. Kalau polisi tak mau membenahi sistem otoritasnya ini sendiri, maka polisi sama saja dengan rezim yang tak bersedia mengintrospeksi diri.

Polisi tumbuh dan telah menjadi bagian dari masyarakat. Gonjang-ganjing tentang polisi mencapai puncaknya pada hari ini. Di tengah melajunya Grand Strategi Polri (tahap pertama: 2005-2010) yang menargetkan terbangunnya kepercayaan masyarakat, justru citra polisi malah terpuruk.

Jika memang muncul kesadaran untuk melakukan perubahan secara cepat dan mendasar-yang dalam kamus filsafat politik disebut revolusi-di tubuh kepolisian, maka jagalah agar revolusi itu berjalan damai. Semoga itu hanya laju sejarah yang lumrah; hal yang niscaya terjadi dalam proses perjalanan hidup sebuah bangsa. Koreksi maupun tuntutan agar terjadinya pembaruan sistemik di institusi kepolisian, adalah wujud cinta masyarakat kepada polisi; bukan sebaliknya.

lukman

Lukman WibowoPeneliti di AKP Widya Buana;dan pengkaji filsafat ketatanegaraan di Phylosophy College, Semarang