Pemerintah didesak segera melakukan revisi kebijakan Ujian Nasional sesuai dengan hasil keputusan MA soal ujian nasional. Hasil keputusan MA nomor 2596 K/PDT/2008 menyatakan bahwa Ujian Nasional tidak bisa dilaksanakan sebelum pemerintah dalam hal ini Depatemen Pendidikan Nasional untuk segera merevisi kebijakan Ujian Nasional.

Desakan ersebut disampaikan PB HMI  MPO dalam pertemuan TekUN (Tim Advokasi Ujian Nasional) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada Minggu, (20/12)  silam. Pertemuan dihadiri oleh berbagai elemen Gerkan Nasional dan NGO.

Sejak tahun 2006 PB HMI MPO telah menolak pelaksanaan UN untuk dijadikan indikator kelulusan dan bersama gerakan lain melakukan gugatan ke Mahkama Agung (MA) RI. Pada 2009 gugatan tersebut dimenangkan pihak penggugat.

Syarifuddin, staf komisi pendidikan PB HMI MPO menyerukan segera mengambil langkah strategis mendorong pemerintah untuk segera melakukan perubahan kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi Pendidikan PB HMI MPO mengajukan jalan tengah terhadap pelaksanaan Ujian Nasional. “Ujian Nasional bisa dilaksanakan asalkan tidak menjadi standar kelulusan siswa,” ujar Syarifuddin. PB HMI MPO tidak menolak di laksanakan ujian nasional akan tetapi mereka mengatakan harus ada indikator yang jelas terhadap pelaksanaan Ujian Nasional sebagai standar kemampuan siswa.

Menurut Syarif panggilan akrab mahasiswa S2 UNJ ini, Ujian Nasional tidak harus menafikan semua proses pendidikan yang telah di dilakukan sebelumnya. Ujian Nasional, lanjut Syarif juga tidak melanggar rasa keadilan dan menyiksa generasi bangsa yang harus merdeka dari segala penindasan yang sistimatis.

“Ujian nasional harus mengedepankan hak-hak anak dan sisi keadilan yang komprehensif. Jadi kalau kemudian pemerintah terus melaksanakan proses Ujian Nasional, maka pemerintah telah melanggar HAM berat, dan itu harus kita lawan,” kata Syarif.

Sementara itu Suparman, ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) mengatakan bahwa dalam proses pendidikan guru dan sisiwa adalah salah satu komponen utama dalam menentukan mutu pendidikan. Guru harus diberikan peningkatan profesionalisme dalam pembelajaran sementara siswa harus diberikan peningkatan kompetensi dan kualitas tamatan dalam satuan pendidikan.  Suparman menyatakan hal inilah yang seharusnya menjadi indikator dalam peningkatan mutu pendidikan, bukan pada indikator kelulusan UN. (Arhie)