Menurut para ulama, salah satu indikator dikuranginya nur (cahaya) suatu bangsa adalah dengan meninggalnya tokoh ulama yang sangat berpengaruh dan disegani oleh warganya. Karena, meninggalnya sosok ulama besar berarti sama dengan tercerabutnya sumber ilmu yang menerangi masyarakat. Setelah beberapa tahun yang lalu kita ditinggalkan oleh sosok ulama besar, Nurcholihs Madjid (Cak Nur), dipenghujung tahun 2009 ini kita juga ditinggalkan oleh seorang Ulama Guru Bangsa, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Tentu saja, sembari kita memanjatkan doa agar arwahnya mendapatkan tempat yang mulia di sisiNya, kita juga berharap semoga dengan meninggalnya beliau tidak akan mengurangi nur bangsa ini.

Gus Dur adalah salah satu  aset terbesar bangsa ini yang dengan pemikiran dan kiprahnya mampu mengantarkan bangsa Indonesia sebagai salah satu kampium negara demokrasi terbesar di dunia. Selain pernah memimpin organisasi Islam dengan anggota terbesar di Indonesia (bahkan di dunia), Gus Dur juga pernah menjadi Presiden Indonesia, meski hanya dalam waktu yang relatif singkat. Selama menjadi presiden, Gus Dur banyak melakukan gebrakan-gebrakan menumental seperti membubarkan Departemen Penerangan, pemisahan Polri dari TNI, dan yang paling fenomenal adalah desakralisasi istana yang dulunya sangat angkuh pada masa Suharto menjadi sangat merakyat pada zaman Gus Dur. Seingatku, tidak ada suasana istana yang begitu merakyatnya selain pada masa Gus Dur.

Sayangnya, Gus Dur tidak lama menjadi presiden. Ia harus turun oleh tuduhan Bulog Gate yang nominalnya hanya 35 milyar dan itupun belum terbukti (bandingkan dengan kasus Century Gate yang mencapa 6,7 trilyun). Namun Gus Dur adalah Gus Dur yang tetap melenggang meskipun dihina dan dikhianati. Setelah turun dari jabatan presiden, dia masih tetap aktif dalam banyak organisasi mulai dari level nasional maupun internasional. Beliau yang pernah menjabat sebagai pimpinan The World Conference on Religion dan Peace (WCRP) yang berpusat di New York (1994-1998), pasca turun dari kursi presiden didapuk menjadi ketua Association of Moslem Community Leaders (AMCL), New York (2002) dan juga Presiden kehormatan The International Christian Organization for Reconciliation and Reconstruction (IICORR) yang ada di London, Inggris.

Persemaian Intelektual Gus Dur

Ketika dilahirkan pada tanggal 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur, Indonesia berada dalam masa-masa akhir penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Itulah masa “perjuangan terorganisir” melawan penjajahan kolonial Belanda. Oleh karena itu sebagian besar pendiri bangsa mengorganisir untuk menyatukan kekuatan mereka dan membentuk negara yang independen. Ayahnya, Wahid Hasyim, adalah anggota Komite Nasional yang bertugas menerjemahkan konstitusi untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, ayahnya menjadi Menteri Agama. Selanjutnya, kakeknya, Hasyim Asy’ari adalah seorang ulama terkemuka yang mendirikan organisasi agama terbesar di Indonesia dengan nama NU. Dia adalah seorang ulama yang kharismatik yang menyerukakan perlawanan total terhadap pemerintah kolonial Belanda. Oleh karenanya, sebagai seorang anak yang dari keluarga bangsawan, pada waktu itu Gus Dur lebih beruntung daripada anak-anak lain.

Akan tetapi, pada saat Gus Dur berusia 14 tahun ayahnya meninggal dunia karena mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan. Sepeninggal ayahnya, dia dibesarkan oleh ibunya. Dia dikirim ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikan menengah. Setelah lulus, dia pergi ke pesantren di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian, setelah dua tahun di Magelang, pada tahun 1959 dia kembali ke Jombang untuk menjadi pengajar di pesantren Tambak Beras. Selain  menjadi guru dia juga aktif menulis artikel dan dipublikasikan di beberapa surat kabar dan majalah.

Pada tahun 1963, pemerintah memberinya beasiswa ke Mesir untuk studi tentang hukum Islam di sebuah universitas Islam terkemuka, Al Azhar. Ketika belajar di Al Azhar, dia banyak terlibat dalam kegiatan mahasiswa dan menonton film-film Eropa dan Amerika. Daripada kehadirannya di kelas, dia lebih memilih menonton film untuk lebih mengenal budaya barat. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menonon film karena dia merasa tidak puas dengan sistem pendidikan di sana. “Disana ulama kuno, hanya memperbolehkan saya mempelajari Islam surau tradisional dengan cara lama, dengan menghafalkannya saja,” katanya sesuai yang dikutip oleh the Wall Street Journal tanggal 7 April, 2007.

Tidak puas dengan sistem pendidikan yang ada di Mesir, beliau pindah ke Baghdad (Iraq) dan diterima di Universitas Baghdad (1966). Selama tinggal di kota ini, beliau kembali melanjutkan hobinya menonton film dan menulis di beberapa media di Indonesia. Selesai studi di Iraq, Gus Dur melakukan perjalanan ke beberapa negara di Eropa seperti belanda, Jerman dan Perancis. Lalu akhirnya, pada tahun 1971, Gus Dur kembali ke Indonesia sebagai pengajar di pondok pesantren Jombang sampai 1980, saat dia mulai aktif di NU.

Kedalaman pengalaman spiritual menumbuhkan kepercayaan dirinya untuk keluar dari koridor dunia intelektual. Sementara sebagian koleganya di NU menghindari dunia politik praktis karena takut tercebur dalam dunia kotor, Gus Dur justru menceburkan dirinya dalam belantara politik. Dia mengambil resiko dengan mengorbankan status “kebangsawanannya” di NU dan meletakkan kedudukan sosialnya untuk bermain politik. Dia membuat politik sebagai bagian dari pelaksanaan misi intelektual serta sebagai media untuk mendidik dan memberdayakan rakyat.

Ketika awal pertama kali dicalonkan sebagai pimpinan NU oleh pamannya, sebenarnya gus Dur pernah menolak sampai tiga kali. Akan tetapi akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali mengambil peran dalam organisasi. Maka awal tahun 1980-an, Gus Dur memulai kiprahnya di NU sebagai Dewan Penasehat Keagamaan. Ketika dia melangkah menjadi Ketua Umum PBNU menggantikan Idham Chalid, Gus Dur membawa NU kembali ke Khittah 1926 yang melarang organisasi terlibat dalam partai politik atau menjadi partai politik.

Awalnya, Pemerintah Orde Baru merasa senang dengan kembalinya NU ke Khittoh 1926 dengan menarik diri dari PPP, karena hal ini menguntungkan Golkar. Pada awal kiprahnya pemimpin NU, Gus Dur memilih mengambil jalan kooperatif dengan rezim demi menghindari konfrontasi langsung dengan negara; sebab ia tahu, waktu itu  masyarakat NU sangat lemah dan bahkan menjadi “spesies terancam” oleh Orde Baru. Sebagaimana kita ketahui, saat-saat awal tahun 80-an inilah rezim Orde Baru sangat represif terutama terhadap kelompok-kelompok Islam.

HMI-MPO dan Gus Dur

Barangkali banyak orang yang tidak menyangka bahwa sesungguhnya Gus Dur punya kedekatan kepada HMI-MPO. Meski secara idiologis, ada beberapa perbedaan yang cukup jauh antara Gus Dur dengan HMI-MPO, akan tetapi lebih banyak kesamaan ide dan sikap politik antara keduanya. Yang saya tahu ada perbedaan cukup tegas antara HMI-MPO dengan Gus Dur dalam soal Asas Tunggal dan soal Israel. Tahun 80-an, saat asas tunggal diterapkan, Gus Dur bersikap mendukung, sementara HMI-MPO secara tegas menentangnya. Demikian pula dalam menyikapi Israel, Gus Dur lebih memilih membangun komunikasi dengan mereka, sedangkan HMI-MPO tidak mengakui keberadaan Israel. Namun demikian, dalam hal sejarah dan pemikiran-pemikiran politik banyak sekali kesamaan antara HMI-MPO dan Gus Dur. Di mana letak kesamaannya?

Sejarah politik Gus Dur dan HMI-MPO adalah sama-sama sejarah perlawanan terhadap rezim kekuatan Orde Baru. Keduanya pernah sama-sama dimarjinalkan oleh rezim dan memilih bergerak diluar struktur negara. Jika Gus Dur banyak bergerak melalui pemberdayaan masyarakt sipil, maka HMI-MPO melakukan perlawanan dengan negara melalui masyarakat mahasiswanya. Penolakan HMI-MPO terhadap asas tunggal pancasilan bukanlah penolakan terhadap pancasila itu sendiri. Penolakan HMI-MPO terhadap penerapan Asas tunggal pancasila justru merupakan sikap HMI-MPO memperjuangkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu nilai paling esensi dari Pancasila adalah penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan idiologi, akan tetapi Suharto dengan asas tunggalnya justru mengangkangi Pancasila karena menafikan perbedaan. Maka sikap HMI-MPO yang mengambil jalur perbedaan dengan tetap teguh mempertahankan Islam sebagai asas organisasi pada hakikatnya adalah pembelaan terhadap pancasila itu sendiri. Dalam hal ini, maka bisa dikatakan bahwa ada kesamaan pandangan antara HMI-MPO dengan Gus Dur.

Kesinergian perjuangan HMI-MPO dengan Gus Dur ini semakin kentara pada awal tahun 90-an, ketika tekanan terdahdap HMI-MPO untuk rekonsiliasi dengan HMI-Dipo semakin kuat datang dari alumni. Saat itu, kader-kader HMI-MPO banyak yang menjaga jarak dengan tokoh-tokoh alumni HMI. Sebagai kompensasinya, selain kader-kader HMI-MPO menjadi lebih dekat dengan tokoh-tokoh pergerakan pewaris Masyumi seperti DDII dan tokoh-tokoh di luar HMI lainnya. Tidak sedikit tokoh-tokoh HMI-MPO yang kemudian memiliki kedekatan dengan Gus Dur. Sebagaimana diungkapkan oleh Lukman Hakim Hassan (Ketua Umum PB HMI-MPO 1995-1997), awal tahun 1990-an rata-rata kader HMI Cabang Yogyakarta justru mengidolakan Gus Dur sebagai panutan.

Pada saat reformasi 1998, pasca kejatuhan Suharto, ketika kebanyakan organisasi kepemudaan Islam mendukung naiknya BJ Habibie sebagai Presiden, HMI-MPO justru mengusulkan kepemimpinan presidium di mana salah satu nama yang diajukan adalah Gus Dur. Tahun-tahun itu jelas sekali, HMI-MPO mengalami kedekatan sikap politik dengan Gus Dur.

Selanjutnya, tahun 1999, saat pemilihan presiden, HMI-MPO secara mendukung Gus Dur sebagai presiden. Dan ketika kemudian Gus Dur diturunkan pada tahun 2001, selain Nahdliyyin, HMI-MPO adalah satu-satunya organisasi Islam yang sepenuh hati membela Gus Dur. Pernyataan-pernyataan politik Ketua Umum PB HMI-MPO, Yusuf Hidayat, waktu itu jelas sekali mendukung Gus Dur.

Tahun-tahun selanjutnya, satelah Gus Dur lengser, kedekatan Gus Dur dan HMI-MPO semakin nyata dalam bentuk sikap-sikap politik yang saling koinsiden. Sebagai contoh sikap penolakan terhadap pemilu 2004 yang menaikkan SBY untuk pertama kalinya. HMI-MPO adalah bagian dari sedikit elemen yang menolak Pemilu 2004 dan Gus Dur adalah tokoh simbol penolakan pemilu tersebut. HMI-MPO dan Gus Dur sama-sama tidak percaya pemilu 2004 dan sama-sama mengambil sikap Golput. Alasan penolakannnya adalah karena pada pemilu tersebut adalah karena keduanya tidak mempercayai KPU sebagai penyelenggara pemilu. Buktinya, pasca pemilu 2004, hampir semua anggota KPU tertangkap KPK karena terbukti korupsi. Alasan lain penolakan terhadap Pemilu 200 adalah karena masih banyak aktor-aktor lama, pewaris orde baru, yang ikut bermain dalam pemilu. Hal ini tidak baik, karena mereka akan menggunakan prosedur demokrasi (pemilu) untuk mengangkangi demokrasi itu sendiri. Sementara alasan ketiga adalah masih kuatnya pengaruh militer dalam bursa pemilihan calon presiden. Sebagai Pjs. Sekjend PB HMI-MPO waktu itu, saya masih ingat sekali bersama Gus Dur tampil dalam dialog Trans TV sebagai perwakilan kelompok Tolak Pemilu dan Golput.

Selanjutnya, mungkin juga tidak banyak orang tahu kalau salah satu mantan orang terdekat Gus Dur yang membantunya mengolah isu-isu gender adalah kader HMI-MPO. Meski sekarang tidak lagi bekerja secara formal dengan keluarga Gus Dur, kader tersebut dulu pernah lama berkiprah dan bahkan tinggal bersamanya komplek Pesantren Ciganjur sana.

Kedekatan dan kesamaan pandangan-pandangan politik antar Gus Dur dan HMI-MPO ini tentu saja secara alamiah adalah suatu hal yang logis. Selain kesamaan sejarah pernah melawan rezim Orde Baru, kesamaan metodologi dalam mengambil sikap politik menjadikan HMI-MPO dan Gus Dur lebih sering bersikap sama. Lalu metode pengambilan sikap politik seperti apakah yang menjadikan HMI-MPO dan Gus Dur selalu sama? Keduanya menggunakan nilai-nilai independensi sebagai pijakan dalam bersikap. Selamat jalan Gus!

Oleh M. Chozin Amirullah
Alumnus Pesantren Tebuireng, Jombang,  Ketua Umum PB HMI (MPO)