Semenjak SBY menjadi Presiden pada tahun 2004 sampai kemudian ditabalkan di kursi yang sama pada tahun 2009, setiap tahun hampir tidak pernah sepi dari gosip tentang kejatuhannya. Tensi tertinggi terjadi pada tahun 2009, semenjak ontran-ontran Cicak versus Buaya meledak diikuti dengan isu Century baik Masaro-Century maupun Century Gate. Namun benarkah SBY bisa dijatuhkan kali ini?

Memang agak mengagetkan. Kita tahu, baru sebulan SBY memegang kembali tampuk kepemimpinnya dengan prestasi fantastis, Partai Demokrat melejit di peringkat pertama meraup angka 20% lebih dan pasangan SBY-Boediono memenangi kompetisi Pilpres dengan hanya satu putaran, mendadak gelombang aksi massa merebak di mana-mana yang dipicu oleh kasus ditahannya Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah. Gelombang massa, tak urung mengarah ke tingkat eskalasi yang lebih tinggi: kursi kepresidenan. Hal tersebut bisa kita lihat pada isu-isu di berbagai media massa, fesbuk, dan aksi-aksi massa. Intinya, dari soal Bibit-Samad menapaki tangga ke arah penyelesaian kasus Bank Century, di mana diduga, SBY terlibat di dalamnya, atau setidaknya lingkaran terdekatnya.

Perbedaan utama peristiwa ini dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang mengarah ke upaya menjatuhkan SBY adalah massifnya gerakan yang ada. Sepanjang SBY berkuasa, ini kali pertama gelombang perlawanan begitu besar, bahkan jauh lebih besar dibanding ketika SBY menetepkan kebijakan menaikkan harga BBM. Dan jauh lebih besar ketika SBY dianggap mencurangi proses Pemilu.

Sebelum menganalisa lebih jauh, mungkin perlu dilemparkan sebuah pertanyaan sederhana: Mengapa di kasus-kasus tersebut, terutama kasus Bibit dan Chandra, bisa mendulang begitu banyak dukungan dan aksi dari berbagai pihak? Bukan hal yang gampang untuk menjawab pertanyaan ini. Jawaban di bawah, hanya berisi dugaan-dugaan saja.

Pertama, selama SBY memerintah, isu pemberantasan korupsi adalah isu utama yang bisa membuat SBY mengatakan keberhasilannya di dalam memimpin negeri ini. Dan KPK dianggap sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. Maka ketika ada anggapan terjadi ‘kriminialisasi KPK’ sensitivitas rakyat terusik.

Kedua, SBY nyaris menggenggam semua kekuasaan secara tunggal. Di tingkat eksekutif, jelas sudah. Di lembaga legislatif, dengan hanya menyisakan Partai Gerindra dan Partai Hanura, semua partai berada di barisan Partai Demokrat, bahkan yang terkesan ‘malu-malu kucing’ seperti PDIP. Dan kita tahu, Partai Demokrat adalah SBY. Kekuasaan tunggal seperti inilah yang membuat banyak pihak merasa gerah, setidaknya, mereka menganggap hal ini berbahaya bagi demokrasi. Maka tidak mengherankan, kekuasaan SBY sering disebut sebagai Orba Jilid II.

Ketiga, di tingkat tenaga kerja produktif dan terpelajar, mereka tidak segera mendapatkan manfaat dari kebijakan Rezim SBY, misalnya: tingkat pengangguran yang masih tinggi dan tidak diikuti oleh peluang mendapatkan pekerjaan; ancaman outsourcing yang terus ada; perumahan yang tak terjangkau; biaya sekolah dan kuliah yang mahal.

Keempat, di tingkat rakyat bawah, kebijakan rezim SBY juga belum bisa dirasakan, misalnya: masih tingginya harga-harga kebutuhan pokok; upah minimum regional yang jauh dari penutupan biaya hidup; harga pupuk yang masih tinggi dan tidak diikuti dengan tingginya harga barang seusai panen.

Kelima, berkaitan dengan wacana negatif tentang SBY, misalnya: semakin menguatnya isu bahwa rezim SBY merupakan antek asing dan agen neoliberalisme; pemimpin yang peragu; pemimpin yang hanya peduli kepada citra dirinya saja.

Perbandingan dengan 1998

Salah satu referensi yang bisa dipakai untuk membandingkan kasus 2009, tentu saja adalah kasus Reformasi ’98. Namanya saja perbandingan, setiap kasus harus dilihat sesuai dengan konteks masing-masing.

Penjungkalan Rezim Suharto, dimulai dari isu populis dan reformatif: Turunkan harga BBM dan bahan pokok; penghapusan KKN. Dengan cepat isu ini bergulir ke isu: Jatuhkan Suharto. Dari segi eskalasi isu, apa yang terjadi sekarang ini hampir serupa, dimulai: Tolak kriminalisasi KPK; dukung Bibit dan Chandra; usut kasus Bank Century; mosi tidak percaya pada SBY; jatuhkan SBY.

Dari segi massa yang terlibat pun hampir sama, dimulai dari aksi kecil-kecilan, sampai berubah menjadi gelombang besar. Dari mulai puluhan orang, berubah menjadi belasan ribu orang.

Namun ada perbedaannya dengan kasus 1998. Pada tahun itu, terdapat barisan atau organisasi pelopor (vanguard organization), sedangkan di tahun 2009, yang ada hanyalah kelompok penekan (pressure group). Kedua hal itu jelas berbeda. Barisan atau organisasi pelopor terus berusaha memimpin dan menaikkan derajat perlawanan hingga sampai pada isu tertinggi yang bisa dicapai. Sementara kelompok penekan, hanya akan tetap peduli pada isu reformis biasa. Praktiknya nyata di lapangan, kelompok pelopor terus mengancam rezim dengan gelombang aksi massa yang besar dan seringkali berakhir dengan bentrokan, maka aksi kelompok penekan hanyalah sampai pada penggalangan massa, membaca pernyataan sikap, lalu duduk atau berdiri sambil berjoget atau sambil menonton acara musik.

Hal lain yang membedakan kasus 2009 dengan 1998, yakni kemunculan media fesbuk. Ada begitu banyak tulisan di media massa yang menaruh kepercayaan begitu tinggi pada media ini. Seakan-akan, fesbuk adalah barisan nyata yang bisa memimpin perubahan. Mereka lupa bahwa fesbuk tak beda pangkatnya pada zaman ’98 dengan selebaran. Hanya lebih cepat, interaktif dan massif. Itu saja. Bahkan, kalau SBY tidak sosok yang tergila-gila dengan persoalan citra, tak seharusnya ia mengkhawatirkan sejuta atau sekian puluh juta suara virtual di fesbuk. Orang bisa saja mengatakan, kasus fesbuk yang mendongkrak Obama. Tetapi mereka lupa, mencoblos presiden tidak sama dengan menjatuhkan presiden. Apalagi, Amerika bukan Indonesia.

Apa yang akan terjadi?

Besar kemungkinan hal yang akan terjadi adalah kasus ini akan lama berkutat di penyelesaian kelembagaan: KPK, Polri dan Kejaksaan. Jika meningkat di kasus Bank Century, akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Apa artinya itu? Rezim akan semakin menemukan formula terbaik untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Desakan ala Bonoisme, hanya akan sesaat saja membuat rezim panik. Selebihnya, mesin politik rezim akan diberi pelumas terbaik untuk zig-zag menyelamatkan diri. Lihat, bagaimana rezim terselamatkan dengan pembentukan Tim 8 dan kinerja tim ini. Bandingkanlah misalnya dengan saat Suharto memanggil elit-elit politik seperti almarhum Nurcholis Madjid, Gus Dur, Emha Ainun Nadjib dll, yang tetap tidak bisa menghentikan desakan dan gerakan rakyat.

Dengan pertimbangan hal di atas, maka saya berani mengatakan: SBY tidak akan jatuh. Tidak ada cukup syarat untuk menjatuhkan kekuasaan SBY. Kecuali ada terobosan gerakan.***

Puthut EA
Penulis adalah aktivis-cum sastrawan.
Sumber : http://indoprogress.blogspot.com/2009/11/akankah-sby-jatuh.html