Demokrasi lahir dan berkembang diatas kesadaran dan fakta bahwa natur manusia adalah serba majemuk. Lalu jauh sebelum ajaran demokrasi lahir dan menjadi rujukan umat manusia dalam mengelola kehidupan bersama yang bernama masyarakat-negara, ada kekuasaan yang watak primitifnya adalah corrupct dan egois : mawat-maneh atau kumaha-kula. Watak Corrupct telah dan akan terus melahirkan pelbagai perilaku politik dan produk-produk kebijakan publik yang merugikan hak-hak banyak orang dan menzolimi rakyat. Mawat maneh politik dan kepemimpinan kumaha-kula telah sering dan akan terus melahirkan para tiran dan despot yang ujung-ujungnya bahkan dapat mendegradasi harkat dan martabat kemanusiaan rakyat yang dipimpinnya.

Berangkat dari premis-premis aksiomatik itulah sesungguhnya konsep Oposisi hadir dalam peradaban demokrasi modern. Dalam kaitan demokrasi, oposisi hadir untuk memastikan bahwa heterogenitas diterima sebagai fakta dan dihargai sebagai sunnah. Karena sungguh tidak mungkin pilihan minat, hasrat dan aspirasi rakyat dipaksa diseragamkan. Maka yang berbeda, siapapun mereka, wajib diberi ruang. Soal apakah ruang itu dilembagakan atau tidak, ini perkara teknik-manajemen dan seni-permusyawaratan saja.

Kemudian dalam kaitan kekuasaan, oposisi hadir untuk memastikan bahwa aktor-aktor yang pada satu kurun periode tertentu memegang kekuasaan, tidak dengan semena-mena mengoperasikan kekuasaan itu semata-mata atas pertimbangan dan atau untuk kepentingan pribadi, keluarga, rombongan dan kelompok-kelompok primordial, firkah, atau faksi politiknya saja, tanpa kontrol yang memadai dari separuh rakyatnya lagi.

Advocatus Diaboli

Dalam konteks itu oposisi akan menjadi semacam advocatus diaboli. “Setan yang menyelamatkan”. Perilaku kesehariannya mirip “setan” dalam urusan “ganggu-mengganggu” manusia tanpa henti, menyebalkan. Tetapi substantif, “gangguan” itu justru bisa “menyelamatkan” kehidupan bersama, dengan asumsi bahwa tidak setiap pikiran, pandangan, program dan kebijakan pemerintah yang berkuasa pasti selalu baik dan maslahat untuk rakyat. Keberadaan oposisi bisa menjadi faktor “penyelamat” negara-bangsa dalam situasi pemerintah yang berkuasa sedang khilaf atau keliru dalam mendesain dan merencanakan suatu program atau kebijakan untuk rakyatnya.

Itu sebabnya, oposisi (substantif) wajib hadir dalam format politik dan tatakelola kekuasaan negara demokrasi modern . Tanpa oposisi, demokrasi akan kehilangan makna dan jatidirinya, bahkan kehilangan alasan untuk disebut hadir. Dan tanpa oposisi, kekuasaan akan kehilangan rem, kehilangan kontrol, lantas “bablas angine” menjadi tiran dan despot mengulang peradaban absolute monarchy.

Drama sebelum Pelantikan SBY

Terpilihnya Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR periode 2009-2014 merupakan konspirasi politik yang dimainkan elit politik negeri ini (terlepas siapa yang memberi dan meminta jatah Ketua MPR) yang pasti PDI Perjuangan akan merasa berhutang budi pada Demokrat atas terpilihnya Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR. Dan kecenderungan akan terjadinya koalisi besar di bawah komando Partai Demokrat tentu bukanlah sesuatu yang mustahil apalagi dikabarkan SBY akan menjadikan 2 kader PDI Perjuangan sebagai Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2. Selain PDI Perjuangan Golkar yang diharapkan akan menjadi oposisi dalam 5 tahun kedepan ternyata memilih merapat ke koalisi besar, dan SBY sendiri telah menyatakan pemerintahannya telah didukung oleh Partai Golkar yang saat ini dipimpin oleh Aburizal Bakrie.

Hal ini tentu akan membuat kondisi negara demokrasi menjadi jompalng karena Demokrat dan koalisi besarnya akan menjadi macan bagi anak kucing Hanura dan Gerindra. Check and balances jadinya bakal sukar diwujudkan antara eksekutif dan legislatif.

Dalam kerangka ini, pilihan berbeda dari mainstream perilaku politik dan kebijakan publik penguasa perihal suatu isu akan kehilangan energi untuk bisa disalurkan dan “diadu” dalam ruang obyektifitas berpikir dan cara pandang, serta ruang kejernihan berempati dan cara menghayati.

Dan saya khawatir, dengan kekuasaan yang absolute dan dukungan parlemen yang nyaris seratus persen (Kecuali Hanura dan Gerindra/dua partai bau kencur) SBY akan menjalankan pemerintahannya dengan semena-mena. Dan orde baru jilid 2 tidak mustahil akan terjadi di negeri ini.kita semua tentu tidak mengharapkan hal itu terjadi lagi! Mari kita awasi terus pemerintahan ini kedepan semoga para elit politik cepat tersadar dan bangun dari mimpinya bahwa apa yang mereka lakukan dapat membahayakan masa depan demokrasi negeri ini!

Mastur Huda
Aktivis mahasiswa
hmi1985@yahoo.co.id