Pendulum politik Indonesia bergerak demikian cepat dan nyaris di luar skenario yang dibayangkan oleh pengamat. Hal ini dapat dilihat dari terpilihnya secara aklamasi Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI)Perjuangan Taufieq Kiemas menjadi Ketua MPR. Padahal, notabene Taufieq Kiemas dengan PDIP-nya merupakan lawanan politik tangguh Partai Demokrat (Demokrat)pada Pemilu Presiden 2009.Dengan tampilnya Taufieq Kiemas menjadi Ketua MPR yang secara politik tidak terlepas dari dukungan PD, menguatkan skenario bakal terjadinya perubahan dalam format politik Indonesia ke depan. Sebagai eksesnya, kongsi Demokrat dengan sejumlah mitra pendukungnya, potensial pecah.

Setidaknya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengisyaratkan kekecewaaannya dan tengah mengaji kemungkinan perceraiannya dengan Demokrat. Munculnya format politik baru itu juga berimbas kepada lembaga politik formal lainnya, DPD.  Dalam hal ini, sebagian elite anggota DPD kecewa dengan terpilihnya Ahmad Farhan Hamid sebagai Wakil Ketua MPR karena dianggap tidak mewakili kepentingan politik formal DPD dan lebih merepresentasikan kepentingan scenario politik besar Demokrat. Pasalnya, Farhan sebelum terpilih menjadi anggota DPD adalah mantan anggota DPR dari PAN.

Bagaimana dengan Partai Golkar? Dengan terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar, tampaknya Golkar akan lebih memilih menjadi mitra koalisi pemerintahan SBY. Meskipun sebelumnya Jusuf Kalla (Kalla) cenderung mengarahkan Golkar menjadi oposisi. Manuver Kalla tersebut sangat mungkin terwujud manakala Surya Paloh yang terpilih menjadi Ketua Umum. Tapi karena yang terpilih Ical, tampaknya Golkar tetap akan memilih mainstream politik lama, yakni: berkoalisi dengan pemerintah yang berkuasa.

Tiga Skenario

Dampak dari konfigurasi politik tentu saja akan berdampak ketika SBY mengumumkan susunan kabinetnya pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, 20 Oktober 2009.  Terkait dengan format kabinet SBY ke depan ada beberapa skenario yang bakal terjadi. Pertama, SBY akan merangkul kader terbaik PDIP dan Partai Golkar termasuk tentu saja dengan mitra koalisi sebelumnya ke dalam Kabinet Indonesia 2009-2014.Dengan kata lain, SBY akan melakukan politik akomodasi total dengan seluruh kekuatan politik yang ada. Kedua, SBY hanya akan merangkul kader dari PDIP dan mitra koalisi sebelumnya, namun sama sekali tidak melibatkan kader dari Partai Golkar.

Dengan kata lain, SBY akan meninggalkan Partai Golkar dan membiarkan partai warisan Orde Baru itu untuk menentukan sikap politiknya sendiri.  Jika pilihan politik ini yang dipilih, artinya SBY melanjutkan sikap politiknya menjelang penentuan Calon Presiden (Capres) dengan meninggalkan Partai Golkar. Ketiga, SBY mengambil langkah politik berani dan bersiko tinggi dengan meninggalkan mitra koalisinya (seperti PAN,PKB, PPP, dan PKS) dengan lebih mengakomodasi sebagian para menterinya dari kader Partai Golkar dan PDIP.

Dengan sebagian besarnya dari kalangan profesional, akademisi, dunia usaha (nonpartisan), dan sejumlah menteri lama namun kinerjanya dianggap masih mumpuni.

Apa pun langkah politik SBY yang akan ditempuh, pasti akan menimbulkan risiko politik, Termasuk kekhawatiran bakal tidak terjadi check and balances terhadap kekuasaan (baik di legislatif maupun eksekutif), bahkan bakal matinya demokrasi di Indonesia. Generated: 11 October, 2009, 01:47 Ini manakala seluruh kekuatan politik memilih sikap oportunis dan pragmatis dan tidak ada yang memunyai nyali menjadi partai oposisi.

Namun jika yang terjadi skenerio lain, misalnya Partai Golkar atau partai politik menengah seperti PAN, PPP, dan PKS, baik seluruhnya maupun hanya sebagian kecil saja, memilih menjadi partai oposisi (by design atau karena kecewa kadernya tidak diakomodasi menjadi menteri), tetap akan menyisakan pertanyaan critical: mungkinkah akan terjadi check and balances secara efektif, baik di legislatif maupun terhadap eksekutif?

Juga, apakah kinerja pemerintahan SBY kedepan akan menjadi lebih efektif jika terdapat kekuatan oposisi di parlemen berperan signifikan? Basis Kinerja  Berkaca pada pengalaman pemerintahan SBY sebelumnya yang ditandai dengan tampilnya PDIP sebagai partai oposisi, sebenarnya kinerja parlemen juga tidak memuaskan publik.  Sedangkan kinerja pemerintahan, relatif lumayan meski tidak bisa diketegorikan sangat memuaskan.  Yang membuat kondisi tidak memuaskan adalah akibat terjadinya serangkaian teror dan bom serta bencana alam.

Sehingga, seakan-akan hasil jerih payah pemerintrahan SBY menjadi sia-sia dan kembali ke titik nol.Bagaimana dampak terhadap pemerintahan, sekiranya PDIP dan partai politik menengah lainnya menjadi mitra koalisi pemerintah dan sebaliknya Golkar justeru mengambil peran oposisi? Bagi pemerintahan SBY sendiri sebenarnya tidak terlalu masalah dan akan tetap mampu mengelola roda pemerintahan secara cukup efektif. Justeru menjadi masalah bagi Golkar, mengingat Golkar tidak punya tradisi dan budaya politik oposisi dengan pemerintah yang berkuasa.  Terlepas bagaimana pun konfigurasi dan format politik masa depan, yang jelas masyarakat luas menuntut kinerja

legislatif dan eksekutif lebih baik. Tingkat kepuasan publik itu bukan hanya sekadar berhenti pada angka-angka statistic yang bisa bias dan manipulated, melainkan juga secara realitas dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat banyak.

Dengan kata lain, format politik baru ke depan harus berbasis kinerja. Dalam konteks pemerintahan SBY, format baru pemerintahan berbasis kinerja tersebut indikasinya akan bisa terlihat dari keakuratan dan keberanian SBY dalam menyusun kabinetnya yang benar-benar memiliki kompetensi, profesionalisme, track record bagus, serta siap dan mampu bekerja. Oleh karena pemerintahan SBY sifatnya hanya melanjutkan pada program pemerintahannya sebelumnya, maka program-program tersebut selain harus lebih fokus dan harus secara fundamental dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.

Maskoen Maulana Dajti
Sekertaris eksekutif Komisi POLITIK PB HMI
ikon_maulana@yahoo.co.id