Kasus penyelamatan Bank Century masih menjadi bola liar. Disatu sisi pemerintah dan Bank Indonesia merasa sudah melakukan hal yang benar, pada saat yang sama drama penyehatan bank hasil merger itu penuh cerita tak sedap. Terutama soal lemahnya pengawasan internal maupun pengawasan oleh bank sentral. Pada posisi terakhir muncul diskursus bahwa bail out Bank Century sebesar Rp6,67 triliun demi menyelamatkan angka potential loss industri perbankan yang lebih besar, diperkirakan mencapai Rp30 triliun. Mengingat bank hasil merger dari Bank CIC, Bank Danpac dan Bank Pikko itu memiliki hubungan antar bank yang luas, meliputi 23 bank. Sehingga jika dilikuidasi maka akan berdampak pada 23 bank umum nasional dan BPD tersebut.

BI menjelaskan terdapat 18 bank dalam peer group atau kelas yang sama dengan Bank Century, ditambah lima BPD. Dikhawatirkan akan adanya perpindahan dana nasabah jika Bank Century tidak diselamatkan. Hitungan Rp30 triliun tersebut berasal dari dana deposito nasabah bank-bank tersebut, yang di bawah Rp2 miliar.

BI dapat memahami mengapa pemerintah melalui LPS akhirnya mengambil alih Bank Century. Karena pada saat krisis, potensi dampak sistemik sangat nyata.

Alasan lainnya sehingga Bank Century diambil alih adalah bank tersebut mempunyai nasabah sebesar 65 ribu, dengan 36 kantor cabang. Apabila terjadi masalah terhadap Bank Century, diperkirakan akan memicu penarikan dana. Hal itu dikarenakan pada saat itu suasana khawatir menyelimuti masyarakat.

Kemungkinan terjadinya efek domino dan rush lain terjadi karena ada peer bank yang alami tekanan likuiditas yang tidak mudah.

Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution menjelaskan 23 bank yang setara kondisinya tidak seberat Bank Century. Namun dikhawatirkan kondisi 23 bank itu akan memburuk jika Bank Century ditutup. Pada saat itu terjadi gejala flight to quality, yaitu perpindahan dana bank lebih kecil ke bank besar. Yang masuk dalam peer group itu, tidak berarti mereka buruk, namun terimbas flight to quality.

Tapi jika melihat triger mengucurnya dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebegitu besar, memang sangat memilukan. Bayangkan, awalnya Bank Century hanya kalah kliring sebesar Rp5 miliar. Jumlah yang sangat kecil itu hanya gara-gara bagian kliring bank itu telat 15 menit dalam melakukan settlement. Sehingga kendati sekecil itu dan secepat itu, tetap saja Bank Century harus mendapat lebel ‘kalah kliring’.

Dalam kondisi krisis keuangan global, lebel ‘kalah kliring’ itu menjadi triger bagi terbongkarnya kasus yang lebih besar di bank itu yang dilakoni langsung oleh pemegang saham pengendali, yakni Robert Tantular. Lewat PT Antaboga Delta Sekuritas, spekulan itu berupaya merayu para nasabah untuk memindahkan ke surat berharga yang diterbitkan Antaboga, tentu dengan iming-iming return yang jauh lebih tinggi ketimbang bunga deposito, tabungan maupun giro.

Pada awalnya ada migrasi dana nasabah sebesar Rp1,4 triliun ke portfolio investasi yang ditawarkan Antaboga. Tapi belakangan diketahui dana itu telah melambung menjadi Rp2,6 triliun. Sejumlah itulah unsur kriminal yang terkandung dalam diri Bank Century.

Lantas, mengapa kemudian LPS harus mem-bail out hingga Rp6,76 triliun? Tentu sebagai ekses psikologis nasabah-nasabah kakap yang khawatir dananya hilang lalu melakukan rush terhadap bank itu. Tapi kini rush memang sudah terhenti dan LPS telah menyuntikkan dananya sebesar itu sehingga CAR bank itu sudah mencapai 9% dan berhasil membukukan laba hampir Rp140 miliar. Tentu itu bukan laba operasional, melainkan laba akibat placement dana LPS ke bank itu.

Jejak Busuk Century

Pertanyaan, mengapa BI tak sejak awal bertindak tegas terhadap Bank Century terus mencuat akhir-akhir ini. BI dianggap lemah mengawasi bank bermasalah.

Permasalahan Bank Century sudah terendus sejak 2004, di mana Century memiliki permasalahan dengan surat berharga valas sebesar US$203 juta dan US Treasury Strips senilai US$185,36 juta berkualitas rendah dan memiliki bunga yang rendah.

Bahkan kebusukan Bank Century sebenarnya sudah tercium pada 2001. Berdasarkan dokumen autentik pemeriksaan BI tertanggal 22 Juli 2002 terungkap, manajemen telah melakukan pemberian kredit dalam jumlah besar yang melanggar prinsip kehati-hatian. Beberapa pelanggaran di antaranya memiliki unsur tindak pidana.

Rasio kecukupan modal Bank CIC, yang pada saat belum merger menjadi Bank Century sudah merah menyala di level minus 83,06%, mengalami kekurangan modal Rp2,67 triliun.

Pada 2004 hingga November 2008, Bank Century kemudian masuk di bawah pengawasan khusus (special mention) bank sentral. Tapi pelanggaran yang dilakukan Bank Century, menurut pejabat BI tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menutup bank itu. Ini membawa debat hukum mengenai peraturan yang dilanggar, ini di ranah legalistik.

Ranah hukum ini merupakan wilayah abu-abu. Hal ini tergantung pengawasnya, mau galak, agresif, atau moderat. Dasar hukum sebenarnya bisa dicari, tinggal bagaimana pengawasnya.

Tak ada dasar hukum yang kuat itulah yang membuat BI tak berani menutup Bank Century. Apalagi kekurangan modal bisa dipenuhi Bank Century dengan menyetor modal kembali.

Soal Antaboga

Namun demikian, tidak ada yang menyangka bahwa kondisi Bank Century akan seperti saat ini. Bahkan ketika dikaitkan dengan kasus Antaboga, yang membuat Robert Tantular menjadi pesakitan, kasus Bank Century hanyalah merupakan kasus bank kecil yang kesulitan likuiditas.

Pemerintah mulai campur tangan ketika LPS masuk. Manajemen Century dirombak. Berbagai langkah dilakukan, hingga akhirnya LPS memutuskan untuk menalangi dan menyuntikkan dana hingga Rp6,76 triliun.

Publik juga agak terkecoh dengan dengan dana itu, karena itu mereka menilai itu dana pemerintah. Padahal dana Rp6,76 triliun adalah dana kelolaan LPS yang dihimpun dari premi dana pihak ketiga perbankan, jadi itu adalah dana industri perbankan sendiri. LPS memang dimodali pemerintah untuk operasional sebesar Rp4 triliun, tapi premi dana pihak ketiga yang terhimpun sudah mencapai Rp14 triliun, sehingga total dana LPS telah mencapai Rp18 triliunan.

Kini, kontroversi Century semakin mengkristal. Nama-nama yang disebut-sebut menjadi tokoh sentral dalam kasus ini antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mantan Gubernur BI Boediono dan deposan kelas kakap yang masih menjadi misteri merupakan tiga pelaku utama dalam kontroversi bail out Bank Century.

Dari sisi peristiwa juga terdapat tiga momen penting yang menjadi kunci untuk mengurai benang kusut kasus ini. Di antaranya mutasi 50 pegawai BI, rapat di departemen keuangan yang dihadiri oleh pejabat terkait, serta rapat dengan DPR yang menyetujui bail out Rp1,3 triliun.

Kredibilitas Bank Indonesia sebagai bank sentral kembali terkoyak. Masuknya dua warga negara asing (Rafat Ali Rizvi dan Alwarraq Hesyam Talaat M) sebagai pemegang saham yang belum menjalani fit and proper test oleh BI menjadi salah satu bukti lemahnya pengawasan BI.

Belakangan, pemerintah juga mengakui bahwa kucuran dana untuk Century mencapai Rp6,76 triliun. Sementara DPR hanya menyetujui pengucuran dana Rp1,3 triliun. Di antara kurun waktu tersebut ada penarikan dana hingga Rp5,6 triliun dilakukan deposan kakap yang ditengarai dekat dan membiayai suatu parpol tertentu.

Rumor dari Kebon Sirih juga menyebutkan bahwa mutasi 50 pegawai BI yang dilakukan pada 1 Desember, atau 10 hari sejak Bank Century dinyatakan gagal juga disebabkan langkah untuk menghukum mereka-mereka yang menolak untuk menyelamatkan Bank Century. Meski Deputi Gubernur BI Budi Rochadi juga telah membantah hal ini.

Kini, masa depan perbankan nasional dan transparansi kasus ini berada di tangan KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua lembaga yang diamanahi untuk melakukan audit dan memeriksa kasus tersebut harus benar-benar fair dan obyektif. Jangan sampai kentalnya nuansa politis dalam kasus Bank Century membuat mereka melupakan tugas dan fungsi mereka bagi rakyat. Semoga.

Setali Tiga Uang

Mencuatnya kasus kejahatan perbankan di PT Bank Century Tbk mengingatkan kembali pada kasus kejahatan perbankan di Unibank dan Bank Global.

Dua bank terakhir dilikuidasi oleh Bank Indonesia. Unibank ditutup pada 2001 dan Bank Global dilikuidasi 2004. Kedua bank ini juga diketahui melakukan pelanggaran hukum perbankan dan modalnya anjlok.

Sedangkan, Century kendati terbukti melakukan kejahatan perbankan dan modalnya amblas diselamatkan oleh pemerintah. Pertimbangannya, Century jatuh di saat krisis finansial global menghantam dan berdampak sistemik.

Yang mirip dari ketiga kasus bank bermasalah ini adalah soal pemegang saham pengendali. Para pemegang saham pengendali bank-bank menggunakan berbagai siasat untuk menghindar dari tanggung jawab dan kewajibannya.

Misalnya, saat Unibank akan ditutup pada Oktober 2001, pemilik Unibank sempat memecah-mecah sahamnya di pasar modal dua bulan sebelumnya. Akibatnya, jumlah pemegang saham bertambah dari 5 menjadi 21 pemegang saham, semuanya dengan kepemilikan di bawah 5% sehingga tak wajib melaporkan siapa mereka.

Begitupun saat Bank Global ditutup pada 2004. Saat bank ini ditutup, tidak ada kejelasan siapa pengendali bank ini. Sebelum ditutup, saham Bank Global dimiliki oleh PT Permata Prima Jaya sebesar 9 persen dan PT Intermed Pharmatama sebesar 11,5%. Kepemilikan saham publik sebesar 79%.

Semula Irawan Salim, Direktur Utama bank ini disebut sebagai pemegang saham pengendali. Kemudian, tidak jelas siapa pengendalinya. Apalagi, setelah Irawan Salim kabur ke luar negeri. Hingga saat ini tidak jelas batang hidungnya.

Akan halnya Bank Century. Menurut BI, bank ini dikendalikan oleh tiga orang pemegang saham, yakni Robert Tantular, Hesham Al Warraq dan Rafat Ali Rizvi. Dua pemilik terakhir sudah kabur ke luar negeri.

Sedangkan, Robert meringkuk di tahanan. Namun, Robert mulai berkelit jika dirinya dianggap sebagai pemegang saham utama.

Setidaknya, itu terungkap dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 25 Agustus 2009. Itu disampaikan oleh Bambang Hartono, selaku pengacara Robert yang didakwa menggelapkan dana nasabah Bank Century.

Menurut dia, Robert bukan pemegang saham Century. Sebab, kata dia, Robert hanya pemegang saham di PT Century Mega Investindo sebesar 7%. Sedangkan, perusahaan ini menjadi pemegang saham 9% di Bank Century.

Jadi, penasihat hukum berkesimpulan dakwaan berlapis yang ditujukan pada kliennya tidak terbukti. “Kami minta agar hakim membebaskan terdakwa Robert Tantular karena tidak terbukti secara sah,” kata dia.

Sebelumnya, Robert dituntut 8 tahun penjara. Jaksa menilai Robert secara bersama-sama dengan Dewi Tantular telah mencairkan deposito milik Boedi Sampurna sebesar US$18 juta tanpa seizin pemiliknya.

Dia juga dinilai bersama-sama direktur Bank Century, Hermanus Hasan Muslim telah mencairkan kredit tanpa melalui prosedur kepada PT Wibowo Wadah Rejeki dan PT Accent Investment Indonesia.

Berangkat dari kasus yang terus berulang, dengan motif dan modus yang serupa tapi tak sama, menunjukkan upaya pembodohan sistemik dari para pihak yang berkepntingan. Dikatakan serupa, karena modusnya terkadang hampir mirip, atau pengulangan dari modus lama yang ujung-ujungnya merugikan rakyat atau institusi negara. Dikatakan tak sama, terutama dari segi pelaku, besaran kasus dan momentum. Tapi dari semua hal tersebut, yang sama tentu adalah BI sebagai pengawas, celakanya bank sentral melakoni keledai yang bolak balik masuk lubang…!

Djony Edward