Kompas Foto

Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Arif Rahman menapik tudingan bahwa UU BHP akan menjadikan kampus komersil. Guru Besar Universitas Negeri Jakarta ini justru sangat mendukung BHP asalkan diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan dan menjamin kelangsungan pendidikan rakyat miskin.

Hal tersebut dikatakan Arif kepada Hminews beberapa saat setelah mengisi Seminar di Gegung Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, Sabtu (18/7).

Menurut Arif UU BHP akan berpihak kepada rakyat kecil apabila pihak kampus masih menyediakan tempat bagi mahasiswa miskin dengan memberikan beasiswa prestasi.

” Boleh  BHP asalkan ada tempat bagi mahasiswa yang cerdas’, kata Arif.

Pria kelahiran Malang 19 Juni 1942 ini juga mengatakan  UU BHP itu merupakan salah satu jalan untuk meningkatkan kemandirian kampus dan mutu pendidikan. Hanya saja menurutnya pemerintah harus tetap mengontrol dengan menetapkan beberapa standar khusus yang harus dijalankan oleh kampus, sehingga lanjut Arif  keuangan yang dikelola kampus tidak dipergunakan pada hal-hal yang tidak penting.

” Pemerintah harus terus mengendalikan kebijakan kampus dengan menetapkan standar tertentu dan keungan kampus harus diarahkan pada program yang menyeluruh secara nasional untuk perbaikan mutu pendidikan”, Ujar Arif

Berbeda dengan Arif, Giyanto mantan aktivis Universitas Indonesia justru sangat menentang angggapan tersebut. Menurutnya UU BHP merupakan  undang-undang komersialisasi pendidikan yang diciptakan untuk membunuh harapan mahasiswa khususnya dari kalangan rakyat miskin.

“UU BHP tidak dibutuhkan, seharusnya  pemerintah lebih memperhatikan dan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mensejahterakan masyarakat miskin dan membela mahasiswa miskin,” papar Giyanto.

“UU BHP tersebut, telah melenyapkan mimpi-mimpi  rakyat miskin yang kesulitan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Hanya orang-orang kaya yang mempunyai banyak uang saja yang bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi,” tambah Gyanto.

Gyanto mencontohkan, saat ini  UI sudah menjelma menjadi kampus raksasa yang tidak lagi diperuntukkan bagi mahasiswa kelas menengah kebawah.

”  Di UI sendiri sudah berkembang culture gape, sudah tidak ada tempat lagi bagi mahasiswa miskin, padahal lebih dari 80% penikmat UI adalah masyarakat miskin,”, kata Gianto dengan penuh kekecewaan.
Gianto berharap seharusnya kampus lebih mementingkan kualitas pendidikan, kesejahteraan mahasiswa dan menjamin masyarakat miskin dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi.
Dia juga tidak dapat membayangkan bagaimana kondosi UI lima tahun kedepan, apabila kondisi seperti ini terus dipertahankan. (Rita Z)