HMINEWS.COM

 Breaking News

Buktikan Bukan Neolib

July 21
12:08 2009

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden usai sudah. Sementara ini, hasil perhitungan cepat atau quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survey menempatkan pasangan SBY–Boediono sebagai pemenang, dengan perolehan suara di kisaran 60 %. Dengan mempertimbangkan ketepatan quick count dan hitungan riil yang selama ini terjadi, maka hasil hitungan KPU kemungkinan besar tidak akan jauh berbeda dengan quick count. Lima tahun kedepan, pasangan SBY-Boediono akan memimpin perjalanan bangsa Indonesia.

ada awal pencalonan pasangan capres dan cawapres, keputusan SBY memilih Boediono sebagai cawapresnya mendapat tantangan dari banyak kalangan – mahasiswa, politisi, maupun ekonom. Boediono dianggap sebagai penganut faham ekonomi liberal atau Neolib. Mahfum, Boediono dikenal luas memiliki kedekatan dan patuh menjalakan resep-resep kebijakan ekonomi yang diberikan oleh lembaga keuangan internasional semacam World Bank dan IMF. Semasa menjabat di kementrian bidang ekonommi, Boediono juga dikenal menempuh kebijakan ekonomi yang lebih pro pasar dan pro asing. Undang-undang penanaman modal asing (PMA) tahun 2007 adalah salah satu contoh produk undang-undang yang pro asing, dimana Boediono adalah konseptornya.

Tentu saja, keputusan SBY memilih Boediono sebagai pasangan cawapresnya menjadi sasaran empuk bagi pasangan capres dan cawapres yang lain (Baca: JK-Win dan Mega-Pro) untuk menyerangnya. Namun, dengan style nya yang santun, tenang, dan sederhana, Boediono menampik tuduhan dan terus meyakinkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dirinya bukanlah penganut faham ekonomi liberal. Alhasil, walaupun tuduhan sebagai penganut faham Neolib terus dilancarkan oleh pihak pasangan capres dan cawapres yang lain, mayoritas masyarakat Indonesia menaruh kepercayaan kepada pasangan SBY-Boediono. Hal ini berarti bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak percaya bahwa pasangan SBY-Boediono adalah penganut faham Neolib yang lebih berfihak kepada asing. Sebaliknya, mayoritas masyarakat Indonesia meyakini bahwa pasangan SBY-Boediono akan berpihak kepada rakyat.

Kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pasangan SBY-Boediono untuk memimpin Indonesia periode lima tahun kedepan begitu besar. Bersama kepercayaan yang besar tersebut, tentunya terdapat harapan yang juga besar akan perbaikan nasib seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, SBY-Boediono harus membuktikan kepercayaan tersebut, bahwa dalam periode lima tahun ke depan mereka akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada asing, serta membuang jauh-jauh agenda ekonomi neoliberal yang telah terbukti gagal mensejahterakan rakyat Indonesia.

Untuk membuktikan keberpihakan kepada rakyat dan anti Neolib, ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh SBY-Boediono selama periode lima tahun ke depan. Pertama dan yang sangat mendasar adalah berkaitan dengan mind set pengelolaan ekonomi Indonesia. Cara berfikir bahwa negara tidak usah berperan besar dalam perekonomian, dan menyerahkan perekonomian kepada mekanisme pasar, harus dirubah. Negara harus berperan besar dalam perekonomian, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. Cara berfikir bahwa pihak asing, baik para pemodal atau tenaga ahli, lebih baik dari pihak domestik juga mesti dibuang jauh-jauh. Harus ada keyakinan bahwa Indonesia pada dasarnya mampu mandiri untuk mengelola perekonomiannya, tanpa campur tangan asing. Bukan berarti menutup hubungan ekonomi dengan pihak asing, namun hubungan ekonomi yang terbangun semestinya dalam bentuk hubungan yang saling menguntungkan. Selain itu, pengelolaan ekonomi yang selama ini lebih berperspektif jangka pendek, seperti menutup defisit anggaran dengan utang luar negeri dan program sosial semacam BLT, harus dirubah. Pengelolaan ekonomi kedepan juga harus berperspektif jangka panjang, semisal kebijakan investasi dibidang infrastruktur dan investasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedua, SBY-Boediono harus membentuk team ekonomi dalam kabinetnya yang berisi ekonom dan atau praktisi yang memiliki semangat nasionalisme, pro rakyat dan anti Neolib. Ini penting, karena jika yang dipilih dalam kabinet adalah orang-orang yang market friendly, mustahil akan muncul kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Hanya dari orang-orang yang faham ekonominya ”benar” saja, kebijakan ekonomi yang berpihak kepada orang bayak akan muncul.

Ketiga, penanganan masalah utang secara benar. Saat ini utang pemerintah Indonesia sebesar Rp1.700 trilyun, terdiri atas Utang Dalam Negeri (UDN) dan Utang Luar Negeri (ULN). Sementara itu, beban utang yang harus dibayar, terdiri atas cicilan pokok dan bunganya sekitar Rp 200 trilyun. Utang dan beban utang yang begitu besar tersebut sudah pasti sangat membebani anggaran pemerintah, dan bukan hal yang mustahil jika tidak ada penanganan serius, maka kedepan akan terjadi kebangkrutan fiskal. Oleh karena itu, mesti ada kebijakan radikal, semisal penjadwalan ulang, moratorium, atau penghapusan sebagian utang.

Keempat, melakukan revitalisasi BUMN. Selama ini yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu pelemahan BUMN dengan cara privatisasi. Efisiensi dan penguatan modal selalu dijadikan pembenar privatisasi. Jika alasannya dua hal tersebut, bukan privatisasi seharusnya yang dijadikan solusi, namun pembenahan manajemen dan penambahan modal oleh pemerintah. Kedepan, BUMN harus menjadi motor penggerak perekonomian.

Kelima, meninjau kembali seluruh kontrak karya eksploitasi sumberdaya alam. dengan pihak asing. Kerjasama eksploitasi sumberdaya alam harus menguntungkan kedua pihak secara wajar dan adil. Kontrak karya eksploitasi sumber daya alam yang saat ini yang lebih menguntungkan pihak asing harus ditinjau ulang, agar tercipta kerjasama yang saling menguntungkan. Jika pihak asing tidak mau, maka pemerintah harus bertindak tegas dengan mempersilahkan mereka untuk meninggalkan Indonesia.

Keenam, meninjau dan merubah undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA). Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang PMA sangat welcome kepada pemodal asing. Seharusnya modal asing tidak diberi kebebasan yang seluas-luasnya, namun perlu ada pembatasan-pembatasan tertentu. Misalnya adalah pembatasan besaran modal asing yang diperbolehkan dan juga sektor-sektor mana yang boleh dimasuki oleh pemodal asing. Jika tidak dilakukan pembatasan, maka bisa dipastikan pelaku ekonomi domestik akan tergusur. Fenomena Carrefour yang menggusur pasar tradisional dan pedagang kecil, adalah contoh sederhana yang harus diperhatikan.

Ketujuh, mendorong tumbuh berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jika berbicara tentang pemihakan kepada ekonomi rakyat, tanpa adanya kebijakan yang nyata untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM adalah omong kosong. Lebih dari 99 persen pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, yang menyerap 97- an persen tenaga kerja, dan berkontribusi lebih dari 50 persen total PDB. Selama ini, persoalan UMKM cenderung dilihat hanya pada aspek permodalan, padahal persoalan riil yang dihadapi UMKM juga menyangkut manajemen, pasar, dan juga teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang menyeluruh untuk mendorong terus tumbuh berkembangnya UMKM.

Kedelapan, mendorong tumbuhnya industri domestik yang tangguh, berbasis pada keunggulan yang dimiliki Indonesia. Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) mulai dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, sampai tambang migas maupun non migas, adalah keunggulan Indonesia yang jarang dimiliki oleh bangsa lain. Semestinya, kedepan industri yang harus dikembangkan adalah industri yang berbasis pada kekayaan SDA yang dimiliki Indonesia. Meskipun sumbangan SDA terhadap perekonomian Indonesia sudah relatif besar, namun jika lebih digarap lebih serius, maka sumbangannya akan menjadi berlipat.

Sudah terlalu lama sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam bayang-bayang kemiskinan dan penderitaan. Selayaknya, SBY-Boediono yang telah diberikan mandat oleh mayoritas rakyat untuk memimpin Indonesia periode lima tahun ke depan, benar-benar menepati janjinya untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan rakyat akan tercipta, jika dan hanya jika SBY-Boediono mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang pro rakyat, dan membuang jauh-jauh agenda Neolib.

Ayib Rudi adalah Ketua Komisi Ekonomi Pengurus Besar HMI (MPO) dan Peneliti pada Bright Indonesia, Jakarta.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

2 Comments

  1. andi yanuardi
    andi yanuardi July 26, 12:38

    mantap..yip….lanjutkan tulisanmu kemedia massa..

    Reply to this comment
  2. Chozin
    Chozin August 06, 16:18

    Tulisan yang bagus

    Reply to this comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.