Politik uang terang – terangan sudah menjadi hal biasa bagi para caleg. Pembagian uang, barang, sembako adalah cara yang paling efektif untuk mencari suara. Hal ini bukan hanya terjadi pada satu partai tetapi banyak partai. “Kalau tidak masyarakat tidak dikasih apa-apa mana mungkin mereka mau datang” ucap Hardi calon legelatif Demokrat nomor urut 1 Jakarta Utara.

Hardi mengungkapkan tidak ada cara yang efektif selain mengumpulkan warga sekitar dan mengkampanyekan diri kemudian seusai itu masyarakat yang datang mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp 15.000 , sembako, dan jilbab.

“Sekarang ini cara apa lagi yang efektif untuk mendapatkan suara, dengan cara seperti ini saya yakin 60% mereka akan memilih saya, karena setidaknya mereka sudah kenal saya dan mereka tidak enak kalau tidak memilih saya karena sudah menerima uang saya.” kata Hardi.

“Pastinya mereka yang datang tidak sendiri pasti punya keluarga dan akan mengajak keluarganya untuk memilih saya,”lanjut Hardi.

Anehnya Hardi sendiri mengetahui kalau politik uang itu terlarang, tapi ia melakukan itu hampir setiap hari dan diluar jadwal kampanye, itu semua demi mencari suara yang pasti karena menurutnya kampanye terbuka itu hanya membuang uang yang lebih banyak dan hanya mendapatkan suara abu-abu atau dukungan tidak jelas.

“Kalau saya tidak mau kampanye terbuka karena pendukunya tidak jelas, hanya memperoleh suara abu-abu, kalau ketemu langsung kan jelas tiap kampung saya datang dan kampanye seperti itu kan jelas mereka warga kampung tersebut dan mempunyai hak pilih.” ujar Hardi yang juga ketua DPC Demokrat Jakarta Utara ini.

Warga yang datang pada kampanye hardi dikediamanya di Koja Jakarta Utara, mengaku senang mendapatkan sembako dan uang.

“Saya mau milih pak Hardi karena bapak baik, yang pasti ada amplopnya,”kata ibu yang enggan disebutkan namanya.

Bukan hanya membagikan uang dan sembako Hardi juga menyumbang masjid untuk penyelenggaraan maulid Nabi.

Tidak berbeda dengan Hardi, Sri Rahayu, Caleg Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) diduga membagikan uang sebesar RP 70 ribu per orang, namun tidak ada bukti dokumentasi yang menyatakan hal tersebut. Hanya pernyataan supir bajai yang pulang seusai kampanye. “Kita dapat 70 ribu tapi tadi harus pake kupon dulu,”katanya.

Politik uang juga tidak luput dari partai golongan karya. Kampanye besar – besaran di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta diwarnai bagi-bagi uang. Massa Agung Laksono misalnya, menerima amplop yang berisikan uang Rp 25.000.

Motif pemberian uang di Partai Golkar sangat tertutup dan rapi. Mereka mengkoordinir massa melalui koordinator tiap kelurahan dengan meminta foto kopi KTP warga yang akan ikut kampanye. Para caleg akan mengirimkan uang tersebut ke rumah masing – masing orang sesuai alamat.

Warga mengaku ikut kampanye partai Golkar hanya untuk mendapatkan uang, dan senang – senag saja. Tapi sayang hingga acara usai warga yang dijanjikan mendapat uang Rp 25000 mengeluh belum mendapatkan uang.

“Huh gimana sih koodinatornya kita gak pegang uang sama sekali, kapan dikasihnya nih?ujar rohmat massa yang ikut berkampanye. “Memangnya dikasih berapa pak?” “25 ribu, tapi kayaknya dikasihnya nanti kalau dah pulang.” Di Golkar tiap koodinator hanya akan memberikan uang kepada koordinator daerahnya masing – masing. Dengan begitu sangat sulit untuk dibuktikan transaksi pembagian uang tersebut.

Nurul Leily A