Pemilu 2009 terdiri atas pemilu legislatif dan pemilu Presiden. Pemilu legislatif yang baru saja lewat, 9 April 2009, telah berhasil diselenggarakan. Hasilnya cukup mengejutkan. Partai Demokrat mampu mengalahkan Partai Golkar dan PDIP. Kendati banyak pihak yang tidak puas dengan realitas ini, namun pergeseran Partai Demokrat menjadi partai pemenang, telah memunculkan suasana baru. Partai Golkar yang selalu merasa superior, kali ini harus mampu menghadapi kenyataan baru. Daya tawar Partai Golkar merosot seketika. Akankah ini pertanda redupnya peranan partai-parati yang dibentuk sebelum dan semasa Orde Baru?

Karakter pemilu 2009 berbeda jauh dengan pemeilu-pemilu sebelumnya, khususnya pada tingkat pemilu legislatif. Dalam pemilu legislatif sebelumnya, para pemilih hanya mencoblos simbol-simbol partai peserta pemilu, kali ini para pemilih mencontreng nama-nama caleg. Implikasinya jelas berbeda. Anggota-anggota legislatif terpilih itu nantinya lebih bersifat otonom di depan kekuasaan partainya. Sebab mereka merasa mendapat mandat langsung dari rakyat ketimbang mandat dari partai. Akhirnya kontrol partai terhadap anggota-anggotanya yang berada di DPR akan berkurang. Tak pelak lagi, kesempatan untuk lebih bertindak mandiri (berpetualang) bagi anggota-anggota DPR akan terbuka luas. Fenomena anggota DPR pembelot dan penentang kebijakan partai di kemudian hari diprediksikan akan menjadi tren. Namun bagaimana jadinya jika anggota-anggota DPR tersebut membelot kepada politik pemerintah yang berkuasa, sementara partainya mengambil kebijakan menentang? Jadi, bagaimana pun partai menentang kebijakan pemerintah, sementara anggota-anggota partainya di DPR membelot, maka penentangannya itu sama sekali tidak ada gunanya. Sebab yang dihitung adalah DPR vis a vis Pemerintah. Lantas, bagaimanakah nantinya nasib check and balance dalam sistem Trias Politika kita?

Membaca gelagat hasil dan watak pemilu legislatif 2009 ini, terbayang di kemudian hari kekuasaan eksekutif akan semakin tidak terimbangi oleh DPR, tertama apabila SBY calon dari Partai Demokrat kembali berkuasa. DPR hasil pemilu 2004 saja yang masih terkendali oleh partai tidak dapat berbuat banyak di dalam rangka mengimbangi dan mengkritisi eksekutif, apalagi dengan DPR hasil pemilu 2009 yang semakin tipis ketergantungannya dengan partai. DPR hasil pemilu 2004 saja dapat bersekongkol secara diam-diam dengan eksekutif, apalagi DPR hasil pemilu 2009. Apabila hal ini terjadi, tirani dalam bentuk baru dari eksekutif akan terjadi. Demokrasi sejati akan macet akibat saluran demokrasi di tingkat legislatif sudah tidak berfungsi. Pihak eksekutif akan lenggang-kangkung menentukan kebijakan-kebijakannya tanpa khawatir mendapat hambatan dari legislatif. Apabila legislatif tidak berfungsi lagi, maka jalur ekstra parlementer pun jelas akan kembali menjadi alternatif bagi rakyat.

Belajar dari kinerja DPR 2004, bagaimanakah kita dapat membayangkan Indonesia yang lebih baik di tangan DPR 2009? DPR 2004 saja telah mencatatkan kekecewaan yang mendalam di hati rakyat. Di antaranya, pensahan Undang-undang BHP yang liberal dan penenggelaman sendiri hak angket tentang kenaikan BBM. Lalu, bagaimana pula dengan DPR 2009 yang sebagian besar anggotanya tidak memiliki latar belakang aktivis politik yang kuat dan bahkan semakin ramai dengan artis-artis?

Mencermati performa DPR 2009 itu, saya pribadi pesimis dengan masa depan Indonesia yang akan diletakkan di pundak para legislator baru itu. Karena itu, mahasiswa sebagai pewaris agenda reformasi sudah secepatnya menyiapkan langkah-langkah agar agenda reformasi tidak semakin diselewengkan oleh para elit-elit baru yang berada di eksekutif maupun legislatif yang tidak peduli dengan persoalan penuntasan reformasi secara menyeluruh.

Peranan Mahasiswa

Langkah yang mendesak untuk dilakukan oleh gerakan mahasiswa adalah membangunkan kembali spirit dan tanggung jawab historis mahasiswa terhadap bangsa, tatkala aroma penyelewenangan mulai tercium. Adalah fakta bahwa penyelewengan terhadap misi reformasi telah terjadi dengan nyata. Tuntutan pengadilan terhadap mendiang Presiden Soeharto sama sekali tidak digubris oleh pemerintah yang berkuasa. Kemudian pensahan Undang-undang BHP dapat dikatakan sebagai bentuk penghinaan terhadap mahasiswa. Amat mengecewakan, tidak ada sedikit pun bentuk penghargaan pemerintah terhadap jerih-payah mahasiswa yang teleh memperjuangkan reformasi. Bukankah keadaan politik yang dinikmati oleh elit politik itu merupakan hasil perjuangan mahasiswa di tahun 1998?

Pentingnya membangunkan spirit dan tanggung jawab historis mahasiswa ini disebabkan belakangan ini gerakan mahasiswa semakin meredup. Redupnya gerakan mahasiswa disebabkan banyak faktor. Di antaranya yang mendasar adalah minimnya konsolidasi dan komunikasi antar gerakan mahasiswa. Untuk itu, perlu digalakkan komunikasi ide melalui berbagai saluran, seperti mimbar bebas yang mengundang berbagai mahasiswa, menerbitkan media milik semua organ mahasiswa, lokakarya, dan sebagainya. Tidak perlu ada polarisasi antara elemen ekstra dan intra seperti yang menjadi mitos selama ini. Keduanya harus sinergi untuk memmperjuangkan misi bersama.

Apabila spirit dan tanggung jawab historis mahasiswa telah terbangunkan, maka gerakan mahasiswa kembali menjadi avant garde bagi perubahan dan perwujudan agenda-agenda mendasar bangsa ini. Gerakan mahasiswa hanya bisa menjadi avant garde seperti yang ia nikmati pada 1966 dan 1998, apabila gerakan mahasiswa benar-benar merefleksikan aspirasi rakyat yang murni dan bebas dari pengaruh kepentingan sempit elit politik.

Agaknya, menghidupkan kembali gerakan mahasiswa dalam sosoknya yang sejati semakin relevan dengan buruknya masa depan legislatif pasca pemilu 2009 ini. Sebab, kalau bukan mahasiswa yang bersuara lantang kepada penguasa, lalu siapa lagi?

Syahrul Efendi Dasopang (Mantan Ketum PB HMI)