Beberapa bulan belakangan ini banyak iklan politik yang mengklaim keberhasilan beberapa sektor pembangunan adalah milik beberapa partai politik. Semisal Partai Demokrat yang mengklaim bahwa angka pengangguran berkurang menjadi 8,5%. Semata keberhasilan para elit Partai Demokrat.

Para penggawa partai pendukung pemerintah ini mengklaim lewat iklannya bahwa kinerja selama 4 tahun pemerintahannya, Partai Demokrat (mengutip hasil survei LSI) menyebut bahwa 69% rakyat puas atas kinerja pemerintahan SBY. Yang lebih miris Partai Demokrat mengaku pemberantasan korupsi meningkat dengan bukti 500 pejabat publik diproses secara hukum. Padahal keberhasilan tersebut tidak bersumber dan tidak sejalan dengan data-data yang ada di lapangan.

Bidang Hukum

Pada bidang ini kinerja pemerintahan SBY hampir tidak ada kemajuan malah boleh dibilang mengalami banyak kemunduran. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Nopember 2007 yang menjatuhkan vonis bebas terhadap pembalak hutan Adelin Lis menjadi satu bukti kegagalan pemerintahan yang dipilih lewat pemilihan presiden secara langsung yang pertama kalinya diadakan di Indonesia.

Belum lagi Adelin Lis tertangkap, kinerja bidang hukum SBY kembali tercoreng. Pada tanggal 9 Desember 2008 kejaksaan hanya memvonis satu tahun penjara terhadap terdakwa pemilik 1 juta ekstasi di apartemen taman anggrek. BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Monas (nama di terdakwa) disulap menjadi berkas BAP pecandu dan kepemilikan sabu 1,5 gram saja. Sementara itu, istrinya Jetil alias JJ alias Cece malah dihukum mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena terbukti sebagai anggota sindikat narkoba terorganisir. Kesalahan BAP pada kasus Monas adalah kesalahan paling esensial kinerja bidang hukum pemerintahan SBY.

Selagi pihak kepolisian sibuk mengklarifikasi dan menyelidiki ulang kasus kesalahan dalam BAP Monas, dunia hukum kembali dikagetkan dengan vonis bebas Muchdi Pr. Pada tanggal 31 Desember 2008. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa bukti-bukti yang ada mengatakan Muchdi Pr bukanlah aktor dibalik terbunuhnya Munir. Padahal data dan fakta menunjukkan setelah Munir meninggal dunia, Pollycarpus menelpon kepada Muchdi Pr sebanyak 41 kali namun tidak diketahui apa isinya kemudian Pollycarpus juga menelpon Yetti Susmiyarti, Oedi Irianto dengan menyatakan untuk bertemu guna menyamakan persepsi bila dimintai keterangan oleh polisi agar jawabannya berkesesuaian (data kontras). Dengan bebasnya Muchdi Pr membuat penyelidikan kasus ini kembali ke titik nol.

Bidang Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi yang sering disingkat KPK sebenarnya lahir atas desakan rakyat yang diwakili mahasiswa yang sudah muak dengan budaya korupsi selama orde baru, harapan itu disandarkan kepada KPK. Berharap agar komisi ini dapat memberantas korupsi hingga keakar-akarnya. Anggaran yang sangat besar pun dikucurkan ke lembaga ini. Total anggaran KPK tahun 2004 sampai dengan 2006 mencapai Rp. 247,6 miliar. Anggaran yang sangat besar ini juga belum dibarengi oleh kinerja KPK yang terus membaik. Pemerintahan SBY hanya mengukur keberhasilan KPK dari sudut kuantitatif belaka tidak pada aspek-aspek yang kualitatif. Ini terbukti total kerugian negara yang berhasil dikembalikan KPK hanya sebesar Rp. 50,4 miliar.

Pemberantasan korupsi juga belum menyentuh sampai ke lembaga peradilan, wajar jika vonis bebas sering di dapat pada kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat, semisal Adelin Lis, Monas dan kasus kematian Munir.

Sebenarnya sebelum KPK menangkapi para pejabat negeri ini, KPK seharusnya memulai kinerjanya dengan terlebih dahulu memberantas korupsi di lembaga peradilan yang notabene menjadi benteng terakhir para pencari keadilan.

Sebelum lembaga peradilan bersih dan kasus-kasus dugaan korupsi dan suap menyuap tidaklah layak satu pemerintahan siapa pun yang memimpin negeri ini mengklaim keberhasilan di bidang hukum khususnya pemberantasan korupsi.

Rakyat negeri ini telah lelah dengan janji-janji. Berharap setelah pemilu legislatif di bulan April dan pemilu presiden di bulan Juli 2009, masyarakat negeri ini tidak lagi hanya menerima janji-janji namun kenyang akan bukti-bukti yang akan diberikan para elit pasca pemilu. Semoga. (Anthomi Kusairi; Penulis adalah Mahasiswa Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.  Mantan Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO, 2005-2007)