HMINEWS.COM

 Breaking News

Fiqh Minoritas ala ICIS

February 21
03:33 2009

International Conference of Islamic Scholars (ICIS) , sebuah konferensi yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)  telah menghasilkan bahasan mengenai Fiqh Minoritas bahkan mereka hendak memperkenalkannya kepada umat Islam Indonesia maupun dunia.

Di dalam Fiqh minoritas tersebut terkandung mengenai bagaimana cara umat Islam berperilaku saat mereka menjadi minoritas yang tinggal di suatu daerah ataupun negara yang penduduknya mayoritas non-Muslim.

“Kami dari pihak ICIS ingin menginisiasi pembahasan tentang Fiqh Minoritas, yang memiliki kaitan dengan integrasi nasional,” ujar Wakil Sekjen ICIS, Masykuri Abdillah, sebagaimana dikutip dari Republika, Jumat (20/2).

Fiqh minoritas tersebut merupakan hasil kesimpulan Lokakarya Nasional bertajuk ‘Moderasi Komunitas Muslim dalam Konteks Integrasi Nasional’, yang diselenggarakan pada 18 – 19 Februari 2009, di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta.

Kesimpulan lokakarya yang dihadiri tokoh-tokoh Islam dari daerah Muslim minoritas di Indonesia ini dibuat berdasarkan sambutan Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik, Deplu RI, arahan Ketua Umum PBNU dan para narasumber serta hasil diskusi para peserta Lokakarya Nasional (Bali, Sulawesi Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Ambon).

Munculnya lokakarya ini dilatar belakangi oleh keprihatinan ICIS atas kejadian yang terjadi di luar negeri yang umat Islamnya minoritas. “Misalnya negara Filipina yang ingin mendirikan daerah Islam. Atau contoh lain negara Papua, untuk membangun daerah Islam itu sangat berlebihan, karena posisi Islam di daerah itu minoritas dan memiliki keterbatasan politis,” papar Masykuri.

Diterapkannya Fiqh Minoritas di masyarakat, ditenggarai oleh Masykuri, sejalan dengan misi ICIS untuk mempromosikan Islam Rahmatan Lil Alamin sebagai pandangan hidup bagi umat Islam dan memposisikan Ulama/Cendikiawan (‘abra al-hudud/sans frontiere). Terutama dalam membangun perdamaian dan mencegah konflik terutama melalui sosialisasi ide dan mediasi. Untuk itu diperlukan rumusan konsep Islam tentang berbagai aspek hubungan antar-manusia, antar-kelompok dan antar-bangsa.

Menurut ICIS, ulama, maupun umat Muslim lainnya, salah satu di antara hubungan antar kelompok itu adalah hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam sebuah masyarakat/negara menirotas Muslim, baik dalam hal ibadah maupun mu’amalah, serta keterlibatan Muslim dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

“Dalam konteks ini, umat islam dimana pun berada diharuskan menunjukkan sikap kasih sayang, toleran dan cinta perdamaian dan persatuan,” ujar Masykuri yang juga merupakan salah satu Ketua PBNU.
Rumusan-rumusan tentang hubungan Muslim dan non-Muslim terutama dalam masyarakat/negara minoritas Muslim memang belum dirumuskan oleh ulama-ulama pada masa lalu, karena para ulama saat itu hidup diwilayah mayoritas Muslim.

Baru akhir-akhir ini, sejumlah ulama memperkenalkan fiqh al-aqalliyyat (fiqh minoritas) seperti yang disampaikan oleh Dr Taha Jabir al-Alwani (Amerika Serikat) dengan bukunya berjudul Towards A Fiqh For Minorities : Some Basic Reflections, Dr. Yusuf al-Qaradhawi dnegan bukunya berjudul Fi Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslimah.

Sedangkan di  Eropa, hal ini dikemukakan oleh Traiq Ramadhan, meski ide-idenya belum terumuskan secara sistematis. “Di Indonesia sendiri saya rasa baru ICIS yang mengungkapkan,” tandasnya.
Fiqh minoritas ini muncul dengan tujuan meringankan beban dan mengurangi kesulitan-kesulitan umat Islam yang hidup diwilayah masyoritas non-Muslim, terutama dalam bidang mu’amalah.

Hal ini diperlukan agar umat Islam mendapatkan kemaslahatan dengan legitimasi keagamaan atas tindakan yang tidak sesuai sepenuhnya dengan fiqh umum (standar). Dalam kaitan ini para ulama dan cendikiawan muslim diharapkan melakukan kajian mendalam tentang fiqh minoritas.

Aqidah dan Pergaulan

Sementara itu, lanjut Masykuri, dalam kesimpulan lokakarya tersebut juga tercantum pengaturan mengenai umat Islam yang tinggal diwilayah minoritas non-Muslim hendaknya melakukan interaksi, menjaga pergaulan yang baik dan menghindari konflik dengan warga non-Muslim. Setiap Muslim diharapkan bisa membedakan antara aqidah dan pergaulan serta bisa memposisikan dan menyesuaikan diri tanpa mengorbankan aqidah.
“Karena kondisi umat Islam minoritas tidak selamanya sama dengan kondisi umat Islam mayoritas, untuk itu diperlukan penyesuaian. Umat Islam, mereka harus ikut bergaul, ada interaksi dengan kelompok lain, tapi tetap menjaga aqidah. Misalnya di wilayah Bali ada sebuah ceremonial yang disertai ritual. Jika hanya ceremonial saja, datang tidak papa, asal jangan terlibat dalam ritual tersebut,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Fiqh minoritas juga mengatur masalah Umat Islam minoritas yang bermukim di wilayah mayoritas non-muslim seyogyanya mempertahankan identitas budaya di wilayah dimana para muslim minoritas tinggal/hidup, dengan tetap menjaga ajaran dan nilai-nilai aqidah Islam.

Masykuri juga menyebutkan point penting lain dalam pembahasan tersebut yang berbunyi Umat Islam minoritas dapat menyampaikan aspirasi sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai aqidah islam, namun seyogyanya dapat diekspresikan dengan cara yang hikmah dan bijaksana serta dilakukan dengan cara damai. Disisi lain pemerintah diharapkan juga memperlakukan kelompok minoritas Muslim secara adil dan proporsional.

Bahkan, lokakarya tersebut juga membahas masalah kegiatan perekonomian. Dimana Umat Islam seharusnya ikut terlibat dalam kegiatan perekonomian secara lebih luas termasuk bekerjasama dengan umat non-Muslim, baik dalam bidang perekonomian maupun bidang lainnya secara umum dengan tetap menjaga aqidah Islam.

Dalam hal ini pendirian tempat ibadah dan penyiaran agama, yang selama ini menjadi salah satu faktor yang dapat memicu konflik antarumat beragama. Umat Islam seharusnya dapat bertindak secara bijaksana dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

“Untuk masalah ini, pendirian tempat ibadah memang agak sulit karena sudah tercantum dalam undang-undang. Untuk itu, umat beragama harus mematuhinya. Sedangkan untuk penyiaran agama atau melaksanakan ibadah, untuk di indonesia sendiri tidak terlalu sulit, namun di Luar Negeri akan sangat sulit, misalnya di Amerika. Karena itu mereka harus pintar-pintar menyesuaikan diri,” tandasnya.
Namun, lanjut Masykuri, beda halnya mengenai formalisasi ajaran Islam. Jika di negara mayoritas Muslim aturan itu berlaku, tapi jika di minoritas Muslim tidak perlu.

Hasil dari lokakarya tersebut akan disampaikan oleh ICIS dalam konferensi Internationalnya. Selain itu akan disampaikan ditingkat nasional. “Untuk saat ini kami belum membahasnya untuk Luar Negeri, nanti sekitar pertengahan tahun. Tapi yang hasil kemarin masih taraf nasional. Kami akan menjadikan Fiqh Minoritas sebagai salah satu ide saja, kesatuan ilmu. Kami juga akan sampaikan di mata kuliah beberapa perguruan tinggi di Indonesia,” ujarnya.

Rif

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.