Menjelang pemilu, banyak elit politik yang  mulai sibuk “tebar pesona” guna mendapatkan dukungan dari masyarakat. Berbagai model kampanye pun dilakukan oleh para elit politik, dari mulai kegiatan sosial, pemasangan baliho, reklame, spanduk, stiker hingga ke tingkat yang paling ekstrim yaitu black campaign (kampanye hitam).

Meskipun kampanye pemilihan umum legislatif ini sudah didengung-dengungkan, namun kenyataanya tidak sedikit masyarakat yang sebenarnya belum tahu kapan persisnya pemilu tahun ini akan dilaksanakan.

Berkaitan dengan pemilu legislatif yang akan dilaksanakan pada 9 April 2009 ini, tidak sedikit ditemukan pelanggaran-pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh beberapa parpol secara kasat mata. Sejauh ini, sudah 56 perkara pidana berkaitan dengan pemilu 2009 yang tersebar di seluruh tanah air dan sudah ditangani oleh Satuan Kerja Penegakan Hukum Terpadu. Sebagian besar pidana tersebut berhubungan dengan pelanggaran larangan kampanye, diantaranya kasus yang terkait dengan dugaan ijazah palsu Sukmawati Soekarno Putri dan pelanggaran kampanye oleh tersangka Presiden PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Tifatul Sembirung. Pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu yang melanggar pasal 270 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kampanye Sehat

Kampanye sebagai sarana menyampaikan visi misi dan agenda yang akan dilaksanakan oleh parpol, biasanya berisi janji-janji manis kepada rakyat seharusnya dilakukan secara fairdan bersih. Kampanye yang sehat dapat dilakukan melalui sosialisasi program kerja yang jelas, melakukan kontrak sosial dengan rakyat; apa yang di inginkan oleh rakyat serta adanya janji-janji parpol yang jelas dan terukur (kwantitatie) sehingga ketika parpol yang bersangkutan tersebut menang, rakyat dapat mudah dan jelas untuk menagihnya. Selain itu, banyaknya parpol yang ada juga menjadi pemicu tingginya persaingan untuk meraup dukungan suara, sehingga berbagai cara dilakukan dari mengolok-olok partai lain hingga kampanye tanpa identitas yang jelas. Sampai saat ini, belum ada elit politik yang mengkampanyekan program kerja yang jelas dan terukur. Sebagian besar hanya memberikan slogan-slogan dan janji yang terlalu general dan tidak jelas. Hal itu akan memiliki kecenderungan untuk tidak direalisasikan oleh elit politik maupun parpol yang bersangkutan dan rakyatpun akan kesulitan untuk menagih janji. Slogan-slogan dan janji-janji yang tidak jelas sangat rentan terhadap adanya manipulasi. Selain itu, isu-isu penting saat ini seperti penataan agraria berkaitan dengan banjir yang merupakan peristiwa kemanusiaan yang menuntut tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya, persoalan lahan para petani miskin yang kini rata-rata penguasaan lahanya hanya sekitar 0,25% hektar belum menjadi muatan dalam kampanye calon presiden, bahkan calegpun masih diragukan kemampuan dan posisi tawarnya untuk menyelesaikan masalah-masalah HAM (Hak Asasi Manusia) yang hingga kini belum tuntas penyelesaianya, seperti dalam kasus pembunuhan aktivis HAM munir dan aktivis buruh Marsinah.

Beberapa isu dan kasus tersebut seharusnya menjadi tantangan bagi para parpol untuk berlomba-lomba membuat draf tandingan yang jelas dan berkualitas sebagai jalan kampanye yang sehat. Melakukan kampanye idealnya harus dengan cara yang sportif dan tidak menjelek-jelekan partai lain. Bila kampanye pemilu sudah diawali dengan kebohongan atau dengan jalan yang tidak sehat, maka hasil yang akan dicapai ke depan akan sia-sia. Sangat disayangkan apabila pemilu yang mengeluarkan biaya besar ini hanya diisi dengan kampanye hitam dan janji-janji yang tidak jelas. Rakyat tidak bodoh, mereka tentu akan bersikap reaktif apabila kegiatan berpolitik yang dilakukan oleh para elit politik ini mengabaikan moral dan etika yang seharusnya, karena pemilu yang mengeluarkan biaya besar ini tidak lain menggunakan uang rakyat. evaluasi Pemilu dimaknai sebagai pesta demokrasi, tidak hanya berisi kampanye untuk menyampaikan agenda kerja ke depan serta memilih calon pemimpin saja, tetapi sebagai sarana evaluasi bagi kehidupan berpolitik dan berdemokrasi. Harapanya, evaluasi tersebut dapat menumbuhkan kedewasaan berpolitik bagi para elit politik maupun masyarakat. Beberapa persoalan signifikan yang perlu mendapat perhatian dan disuarakan dalam agenda kampanye pemilu tahun ini diantaranya: Pertama, berbagai kasus yang menyangkut HAM (Hak Azasi Manusia). Persoalan Lumpur lapindo yang selama 3 tahun ini tidak juga mendapat solusi yang adil bagi 12.000 orang korbanya dan kasus-kasus yang hampir terlupakan seperti Semanggi Mei 1998, kasus Talangsari dan tragedi 27 Juli 1996. Kedua,bencana banjir yang sudah menjadi masalah klasik dan belum juga ada problem solving, namun jika dibiarkan akan sangat rentan terhadap timbulnya masalah kemanusiaan. Ketiga, persoalan wilayah perbatasan yang belum diselesaikan secara menyeluruh. Selama ini, persoalan tersebut hanya difokuskan pada keamanan saja, padahal kehadiran negara maupun pemerintah sangat penting. Selain itu, wilayah perbatasan sangat rentan terhadap kejahatan seperti pencurian ikan, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, kejahatan cyberserta penyelundupan narkotika. Keempat, pemetaan kebutuhan pendidikan di daerah-daerah yang tersebar di seluruh nusantara. Kebijakan pendidikan yang diambil saat ini masih bersifat “All size” (satu ukuran untuk semua), contohnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dibagi rata ke setiap daerah padahal kebutuhan dalam bidang pendidikan pada masing-masing daerah tidaklah sama sehingga belum terciptanya keadilan. Selain itu, UN (Ujian Nasional) yang oleh pemerintah ditargetkan sama pada setiap sekolah di seluruh Indonesia, padahal kenyataanya kualitas sekolah masing-masing daerah tidak sama.

Mengenai black campaign(kampanye hitam) yang marak akhir-akhir ini, perlu adanya tindakan penertiban dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (panwaslu), seperti pemasangan baliho di area gedung sekolah, pembuatan stiker oleh parpol yang merugikan parpol lain serta pelanggaran-pelanggarankampanye lainya. Idealnya,  sebuah institusi pendidikan harus independent dan  tidak seharusnya diwarnai dengan nuansa politik. Begitu juga kegiatan kampanye, seharusnya tidak merugikan parpol lain sehingga kampanye tetap berjalan sportif.

Pemilu sebagai cerminan demokrasi harus menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dengan mengutamakan kepentingan rakyat tanpa membedakan ras, etnis maupun agama sehingga tujuan yang paling fundamental dari pemilu untuk memilih pemimpin-pemimpin negeri ini dapat dicapai secara demokratis. Sesuai dengan harapan rakyat yang sangat sederhana yaitu pemilu tahun ini bisa berdampak terhadap kesejahteraan hidup mereka.

Sugiharti
Direktur Lapmi Kom. FPBS IKIP PGRI Semarang periode 2008/2009
(Artikel ini telah dimuat di WAWASAN edisi 24 Pebruari 2009)