Kalangan aktivis mahasiswa  menolak keras Fatwa pengharaman golput yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI),  mereka menilai fatwa tersebut terlalu berlebihan dan tidak mempunyai dasar yang kuat.

Aditya Prana, Presiden BEM UIN Jakarta mengatakan Fatwa MUI mengharamkan Golput merupakan  cermin kegelisahan  dari para ulama terhadap kualitas Pemilu 2009. Menurutnya, fatwa tersebut merupakan reaksi yang berlebihan dan tidak masuk diakal.

“Memilih dalam Pemilu itu pilihan dan tidak dapat dipaksakan oleh siapapun, yang perlu dibangun saat ini adalah kesadaran masyarakat untuk memilih, bukan pemaksaan untuk memilih dengan mengatasnamakan haram atau halal”, kata Adit kepada Hminews, Sabtu (31/1/09).

Selain itu, Adit juga mengatakan bahwa fatwa MUI tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat, terutama kalangan mahasiswa karena fatwa tersebut sangat bertentangan dengan azas demokrasi yang diusung bangsa Indonesia.

Aulia Ramadhan Putra, Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta juga sependapat dengan  Adit . Menurutnya, fatwa mengharamkan golput yang dikeluarkan MUI beberapa waktu lalu kurang tepat karena cenderung memaksakan rakyat untuk memilih.

Hal tersebut menurutnya justru akan mengiring umat Islam bersikap munafik karena dipaksa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya.

“Rakyat mempunyai hak untuk memilih yang terbaik dalam hidupnya, apabila dia memutuskan untuk golput, itu mungkin pilihan terbaik, dan kita harus menghargai keputusan tersebut”, kata Aulia.

Aulia juga mengatakan, seharusnya  MUI menjadi  panutan umat untuk memberikan evaluasi atau koreksi yang melatarbelakangi munculnya tindakan golput tersebut. Bukan malah menghakimi orang yang akan melakukan golput.

“Saya menilai itu terlalu berlebihan dan keluar dari pokok tugas dan kerja MUI sendiri. sebagai panutan umat, sebaiknya MUI mengkaji kenapa orang cenderung ingin melakukan golput, bukan malah mengeluarkan fatwa. Itu ibaratnya menghakimi sepihak,” terang Aulia. (Rita Z)