Pembahasan tentang capres-dan cawapres independent tidak dapat dilepaskan dari ajaran kedaulatan rakyat yang diatur dalam konstitusi Indonesia UUD 1945. Sementara itu berbagai lembaga survey indonesia melaporkan bahwa masyarakat Indonesia juga menghendaki Capres-Cawapres dari jalur lain namun, hal tersebut tidak mendapat respon dari DPR dimana dalam pembahasan RUU pilpres yang kemudian disahkan menjadi UU No 42 tahun 2008 tidak dimuat ruang bagi capres independent dengan alasan betentangan dengan UUD 1945.

Prof Dahlan Thoib (Pakar Hukum Tata Negara UII) dalam seminar yang diselenggarakan oleh Centre For Local Law Development Studies (CLDS) bertemakan Prospek dan Tantangan Pemilihan Calon Presiden Independent, di Auditorium Cik Ditiro UII, Sabtu (20/12/2008), menegaskan bahwa UU NO. 42 Tahun 2008 merupakan produk undang-undang yang meligitimasi monopoli partai politik, lebih lanjut dikatakan pula bahwa ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa konsep kedaulatan rakyat tidak diterapkan secara konsisten dalam UUD 1945, khususnya yang menyangkut lembaga kepresidenan. Salah contoh, pasal 6 A ayat 2 mengenai pengusungan capres dan cawapres melalui partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum, senyatanya telah bertentangan dengan ajaran kedaulatan rakyat yang dianaut dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, “ini jelas ketinggalan jaman dan bertolak belakang dari aspirasi polotik yang berkembang, kita perlu memahami konstitusi dengan tafsir yang hidup bukan menafsir konstitusi yang statis, maka dengan adanya UU NO 42 tahun 2008 ini kita berharap adanya mekanisme Yudicial Review dan serta amandemen yang ke 5 tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Mayjen (Purn) Saurip Kadi bahwa persolan calon independent harus bisa diakomodasi, karena hak untuk dipilih adalah bagian intergral dari kedaulatan rakkyat. Selanjutnya Mayjen Saurip juga menilai bahwa kegagalan bangsa ini dinilainya berawal dari kesemrawutan sistem kenegaraan yang campur aduk antara paham otoriter dengan demokrasi dan sistem parlementer dengan presidesial .Dirinya melihat bahwa calo-calo politik untuk bursa capres dan cawapres 2009 dilaksanakan melalui UU sehingga terkesan konstitusional,”lengkaplah sudah penghianatan terhadap konstitusi semacam ini”katanya.

Kekecewaan terhadap figur-figur yang tampil kepermukaan untuk maju menjadi capres dan cawapres lebih sibuk mementingkan mencari basis massa ketimbang ukuruan-ukuran lain termasuk profesionalitas disampaikan oleh Prof Indria Samego (LIPI). Menurutnya, hal tersebut juga dintengarai oleh lemahnya perkaderan politik, sedangkan mengenai persentase persyaratan pencalonan yang diatur dalam perundang-undangan pilpres tidak satupun disebutkan dalam UUD 1945, “kita berharap Pilpress dapat diselenggarakan secara demokratis dan adil bukan hanya demokrasi prosedural melainkan juaga subastansial” jelasnya.

Sedangkan Ifdhal Kasim SH (Ketua Komnas HAM) berkomentar terkait dengan penjegalan bagi calon independent merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak politik seseorang padahal hak dipilih dan memilih telah diatur dalam undang-undang. “Kita mengakui bahwa bangsa ini adalah bangsa yag menjujung hukum maka hendaknya kita juga mengargai hak-hak yang telah diatur dalam undang-undang tersebut” katanya. (Lutfi)