Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla baru-baru ini mengeluarkan statement tentang tidak tercapainya target-target ekonomi yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Krisis Keuangan global adalah penyebab tidak tercapainya target tersebut. JK mengatakan bahwa karena krisis, beberapa target pencapaian meleset, terutama penurunan jumlah utang, jumlah pengangguran, dan jumlah rakyat miskin. Sementara itu, SBY menyatakan bahwa tahun 2009 adalah bukan tahun yang normal. Kebijakan, langkah, dan tindakan harus menganut pada manajemen krisis agar dampak resesi tercegah dan perekonomian terselamatkan. Statemen SBY dan JK langsung saja ditanggapi oleh Pramono Anung. Menururt Pramono Anung, pemerintah tidak bisa menjadikan krisis keuangan global sebagai pembenar tidak tercapainya target ekonomi pemerintah.

Statemen SBY-JK dan kontra statemen Pramono Anung tersebut bisa dibaca sebagai sebuah manuver politik untuk membangun citra dimata publik, yang ujung-ujungnya adalah kepentingan pemilu 2009. Pesan SBY-JK kira-kira berbunyi bahwa agar rakyat memaafkan mereka karena tidak tercapainya target ekonomi untuk mensejahterakan rakyat. Tidak tercapainya target tersebut bukan disebabkan oleh tidak mampu dan tidak sungguh-sungguhnya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, tetapi karena krisis keuangan global, ulah Amerika. Oleh karena itu pilihlah kembali SBY-JK dalam pemilu 2009. Sementara itu pesan Pramono Anung kira-kira berbunyi bahwa pemerintah telah gagal mensejahterakan rakyat, krisis keuangan global tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Oleh karena itu jangan pilih kembali SBY-JK dalam pemilu 2009.

Tanpa terjebak oleh statemen SBY-JK dan kontra statement Pramono Anung, publik perlu mendudukkan persoalan kinerja perekonomian pemerintah dan target ekonomi yang meleset tersebut secara proporsional. “Benarkah krisis keuangan global adalah faktor utama tidak tercapainya target ekonomi tersebut?”. “Jika diandaikan tidak terjadi krisis keuangan global (keadaan ekonomi normal), apakah target ekonomi pemerintah memungkinkan akan tercapai?”. Caranya adalah dengan melihat kinerja perkonomian pemerintah dari awal pemerintahan SBY-JK sampai dengan pertengahan 2008 (sebelum adanyak krisis), dan dengan mengandaikan jika tidak terjadi krisis keuangan global. Dengan demikian, publik akan lebih jernih dalam menilai kinerja perekonomian pemerintahan SBY-JK. Jika publik tidak bisa menilai berhasil atau gagal, setidaknya publik bisa menilai kinerja perekonomian pemerintah tersebut dengan penilian baik atau buruk.

Publik bisa saja menguliti semua indikator kinerja perekonomian selama pemerintahan SBY-JK, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, cadangan devisa, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, jumlah utang, angka pengangguran, dan angka kemiskinan. Namun, dengan melihat dua indikator penting, yaitu angka kemiskinan dan angka pengangguran, publik sebenarnya sudah dapat menilai kenerja suatu perekonomian. Tujuan pembangunan ekonomi tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, dan kesejahteraan rakyat bisa dilihat dari kecilnya angka pengangguran dan angka kemiskinan.

Pada awal pemerintahannya, SBY-JK diwarisi angka pengangguran oleh pemerintah sebelumnya sebanyak 10,3 juta orang atau sebesar 9,86 % (Agustus 2004). Dalam RPJM nya, pemerintah menargetkan angka pengangguran pada tahun 2009 berada pada level 5,1 %. Setelah sekitar 3,5 tahun pemerintahan SBY-JK, angka pengangguran menjadi sebesar 9,43 juta orang atau sebesar 8,46 % (Februari 2008). Dengan demikian, selama 3,5 tahun pemerintahan SBY-JK mampu menurukan angka pengangguran sebanyak 870 ribu orang atau sebesar 1,4 %.

Namun, hal lain yang perlu dicatat terkait angka pengangguran ini adalah selalu adanya angkatan kerja baru setiap tahunnya. Selama periode Agustus 2004 – Februari 2008, jumlah angkatan kerja baru sebanyak 10,48 juta atau dengan kata lain, setiap tahun rata-rata tumbuh angkatan kerja baru sebesar 2,99 juta orang. Dengan demikian, lapangan kerja baru yang tercipta setiap tahunnya adalah sebesar 3,25 juta.

Terciptanya lapangan kerja baru sebesar 3,25 juta setiap tahunnya inilah yang kemudian diklaim oleh pemerintah sebagai prestasi. Padahal, jika diteliti lebih jauh, lapangan kerja baru yang tercipta tersebut sekitar 70 % nya adalah lapangan kerja sektor informal. Lapangan kerja sektor informal merupakan lapangan kerja yang tidak cukup terkait dengan upaya pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja. Sehingga sebenarnya yang seharusnya diklaim oleh pemerintah sebagai prestasi adalah lapangan pekerjaan yang diciptakan pada sektor formal, yang jumlahnya sekitar 30 % dari lapangan kerja yang tumbuh.

Jika diandaikan tidak terjadi krisis keuangan global, maka angka pengangguran pada tahun 2009 bisa diperkirakan. Dengan mengasumsikan pertumbuhan angkatan kerja baru sebesar 2,99 juta dan lapangan kerja baru yang tercipta sebesar 3,25 juta setiap tahunnya, maka pada periode Agustus 2009 akan terdapat sekitar 9 juta orang menganggur atau sekitar 7,5 %.

Sementara itu, angka kemiskinan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya kepada pemerintahan SBY-JK adalah sebanyak 36,15 juta orang atau sebesar 16,66 % (Maret 2008). Dalam RPJM nya, pemerintahan SBY-JK menargetkan menurunkan angka kemiskinan pada level 8,2 %. Pada peride Maret 2008, angka kemiskinan menjadi sebanyak 34,96 juta orang atau sebesar 15,42 %. Jadi, selama hampir 4 tahun pemerintahan SBY-JK, terjadi penurunan angka kemiskinan sebanyak 1,2 juta orang atau sebesar 1,24 %.

Namun perlu dicatat bahwa terjadi pertambahan jumlah penduduk selama 4 tahun sekitar 10 juta orang, atau rata-rata per tahunnya sebanyak 2,5 juta orang. Dengan demikian, setiap tahun pemerintah rata-rata mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 2,8 juta orang. Angka inilah yang diklaim pemerintah sebagai keberhasilan menurukan angka kemiskinan.

Sama halnya dengan masalah pengangguran, bisa diperkirakan jumlah penduduk miskin pada tahun 2009, jika diandaikan tidak terjadi krisis keungan global. Dengan mengasumsikan pertambahan penduduk sebanyak 2,5 juta per tahun dan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 2,8 juta per tahun, maka pada tahun 2009 akan terdapat penduduk miskin sekitar 34 juta orang atau sekitar 14,7 %.

Dengan menggunakan cara perhitungan yang sangat sederhana, publik dapat menilai kinerja perekonomian pada masa pemerintahan SBY-JK. Jika tidak terjadi krisis keuangan global pun, target menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran sebesar 8,2 % dan 5,1 % pada tahun 2009 tidak akan tercapai. Oleh karena itu, sebaiknya SBY-JK berbuat jujur kepada rakyat, bahwa mereka tidak mampu memenuhi target perekonomian yang telah dicanangkan, tanpa harus menyalahkan krisis keuangan global sebagai biang keladi melesetnya target perekonomian tersebut. Adapun krisis keuangan global bersifat memperburuk keadaan dan membuat target capaian perekonomian meleset lebih jauh lagi. (Ayib Rudi, Penulis adalah Peneliti BRIGHT Indonesia)