Setelah Aulia Pohan menjejakkan kakinya di ruangan 4 x 2 meter persegi di Rutan Brimob Kelapa Dua, Depok, pada Kamis, 27 November 2008, pukul 18:10 WIB, ada nuansa baru dalam penegakkan hukum yang dimotori oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Paling tidak nuansa tebang pilih mulai luntur satu per satu, mengingat Aulia adalah mantan Deputi Gubernur BI yang juga sekaligus besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Perkawainan Agus Harimurti dengan Anisa Pohan. Walaupun masih ada yang menganalisa bahwa Aulia dikorbankan untuk kepentingan politik 2009, bahkan yang lebih keji menilai pemerintahan SBY cuma ingin menjual proses hukum karena pada akhirnya Aulia bisa bebas, atau paling tidak dihukum lebih ringan dari seharusnya.

Lepas dari spekulasi yang berkembang, yang sekarang tengah deg-degan menanti giliran untuk masuk Hotel Prodeo tinggal empat nama besar: yakni Anwar Nasution dan Miranda Swaray Goeltom, keduanya mantan dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Disamping juga dua menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yakni Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan Menhut MS Kaban, yang sama-sama pernah di Komisi IX DPR RI, komisi paling basah ketika itu.

Dalam berbagai persidangan, beberapa saksi menunjukkan bahwa Anwar dan Miranda sama statusnya dengan tujuh pejabat BI yang lebih dulu ditangkap KPK dalam kasus aliran dana Yayasan Pendidikan Perbankan Indonesia (YPPI) ke 52 anggota dewan dan para penasihat hukum. Mengingat proses itu diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur, dimana sifat keputusan itu tanggung renteng atau kolegial.

Sementara itu posisi Paskah dalam sidang terkuak, paling tidak dari pengakuan Hamka Yandhu, sebagai ‘mamang’ atau bandar yang mengatur kemana dana YPPI tersebut mengalir. Juga termasuk MS Kaban yang ditengarai terlibat dalam  52 nama anggota dewan dimaksud.

Sejauh ini sudah tujuh pejabat BI terdahulu yang telah masuk adalah: Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, mantan pimpinan BI Surabaya Rusli Simanjuntak, mantan Direktur Direktorat Bidang Hukum BI Oey Hoey Tiong, empat mantan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan, Aslim Tadjudin, Maman Soemantri dan Bun Bunan Hutapea.

Cara cerdas

Kalau mau jujur, sebenarnya apa yang dilakukan KPK sungguh sangat cerdas, kecerdasan itu dapat dilihat dari berbagai sudut. Pertama, KPK berhasil membangun perasaan  bahwa pejabat itu bisa ditangkap lho, tanpa kecuali anggota dewan, pejabat BI, dan mungkin sebentar lagi pejabat BPK dan menteri. KPK sebelumnya juga telah menahan sejumlah anggota dewan, gubernur, bupati dan walikota di sejumlah daerah.

Kedua, kasus ini dimulai dari angka yang kecil-kecil, yakni aliran dana Rp100 miliar, namun melibatkan sejumlah besar anggota dewan dan pejabat BI. Strategi pengungkapan dengan menyisir dari orang-orang yang sudah pasti terindikasi kemungkinan kesalahannya.

Ketiga, proses pengungkapan kasus aliran dana Rp100 miliar dimulai dari orang yang  resistensi politiknya kecil, lalu setelah terbukti merambat ke yang memiliki resistensi lebih besar, bahkan yang besar seperti besan presiden.

Keempat, dengan keberanian KPK menahan Aulia dan tiga mantan Deputi Gubernur lainnya, maka ke depan KPK enteng saja untuk menahan Miranda, Anwar, Paskah dan Kaban.

Kelima, cara-cara bertahap itu sangat mujarab guna menghindari ‘gempa politik’ dan obat paling tokcer guna menghilangkan kesan bahwa KPK melakukan proses hukum yang tebang pilih. Penahanan Aulia adalah salah satu buktinya.

Setelah kasus aliran dana YPPI ke DPR dan sejumlah firma hukum, maka dengan enteng saja KPK nantinya bisa mengungkap kasus 400 lembar travel cheque dari Miranda ke sejumah anggota dewan, sebagaimana diungkap mantan politisi PDIP Agus Condro.

Pintu masuk

Oleh karena itu, pengungkapan demi pengungkapan, penahanan demi penahanan yang terjadi, amat sangat mungkin bagi KPK untuk mengarahkan pedang penegakkan hukumnya pada kasus aliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mencapai angka Rp144,54 triliun.

Dalam laporan hasil audit investigasi BPK terungkap, paling tidak 100 pejabat Bank Indonesia dan 208 pejabat bank penerima BLBI, disebut-sebut sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Uniknya, dari ratusan nama tersebut, nama-nama tersangka kasus aliran dana YPPI ke DPR juga tercantum dalam laporan BPK. Tentu kesemua pejabat itu harus diproses hukum, dan tentu saja dalam proses hukum nanti akan terbukti siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah.
Bagi yang terbukti bersalah, tidak ada kata lain, mereka harus ditahan. Tapi bagi yang tak bersalah, maka proses hukum itu adalah media untuk membuktikan bahwa dirinya kredibel atau tidak. Itu sebabnya jika ada pejabat yang berteriak lewat media ketika namanya mulai disebut-sebut, menunjukkan bahwa dirinya bakal jadi sasaran tembak penegakkan hukum KPK. Tapi bukan berarti mereka yang diam saja tidak jadi sasaran tembak.

Itu sebabnya penahanan Aulia menjadi sangat penting dan strategis bagi KPK untuk pengungkapan kasus BLBI yang telah 10 tahun belakangan terkatung-katung. Kasus penahanan Arthalita Suryani (Ayin) dan Jaksa Urip Tri Gunawan, adalah pintu masuk lain yang terlalu mahal untuk diabaikan.

Pendek kata, kasus penahanan sejumlah tersangka pada aliran dana YPPI ke DPR serta kasus Ayin-Urip, adalah ekor dari persoalan BLBI. Prosesnya saja sudah membuat gegap gempita panggung politik nasional, apatah lagi dengan induk persoalannya, yakni BLBI? Bisa dibayangkan magnitude dan guncangan yang bakal ditimbulkannya.
Persoalannya, siapkah stake holder bangsa ini menyaksikan sebuah pengungkapan kolosal megakorupsi paling parah di negeri ini? Kita tunggu langkah-langkah cerdas KPK selanjutnya…! (Djony Edward (djonyedward@yahoo.com) Penulis adalah Wartawan Bisnis Indonesia)