unisa.edu.au

Secara defacto Indonesia menerima kenyataan pluralisme yang ada dalam masyarakat, namun produk hokumnya  jauh dari  kajian hukum secara plural.

Minimnya perhatin terhadap kajian hukum yang sifatnya memperbadingkan antar berbagai tradisi memperjelas unifomisme hukum yang dilakukan oleh agen negara sejak awal, dan hal tersebut tampaknya membumi di masyarakat sehinga, Ratno Lukito (penulis buku ini) menyuguhkan tawaran terhadap dominasi aliran positivisme hukum negara (state legal positvism) dengan mengkampanyekan kembali kajian pluralisme hukum di Indonesia.

Keseriusan dan kedalaman ulasannya disajikan dalam bentuk buku berjudul Hukum sakral dan hukum sekuler diterbitkan oleh alva bert Jakarta, layak mendapat apresiasi oleh segenap akademisi dan pengkaji hukum untuk memperkaya khazanah pengetahuan. Disamping itu, ratno mengupas lebih dalam mengenai peran Negara dalam mencampuri hukum-hukum yang sebelumnya telah ada dalam tatanan masyarakat.

Hadirnya Buku ini merupakan bentuk keseriusan seorang anak bangsa dalam mentap kemajemukan negaranya sehingga paling tidak dia telah berhasil hasil membuka cakrawala pikiran kita untuk lebih arif dalam memandang warisan tananan masyarakat dulu. Melalui hasil disertasi program doktoralnya yang diselesaikan di McGill University, Montreal, Canada pada tahun 2006, buku ini tentunya menjadi sangat penting untuk dijadikan refrensi bagi perkembangan ke ilmuan di Indonesia.

Khazanah Hukum Indonesia

Terbagi dalam tiga jilid, buku ini diawali dengan jilid pertama(“tradisi hukum Indonesia”), yang intinya menggambarkan masyarakat Indonesia tidak pernah memahami adat sebagai entitas yang terpisah dari hukum. Ratno mengemukakan Istilah  Hukum Chthonic yang dijelaskan  mempunyai Karakter umum sebagai tradisi hukum yang terbuka, hal ini terbukti menjadi aset  terbaik bagi adat dalam memastikan hubungan yang positif dengan tradisi hukum lain yang diitrodusir dari luar.

Sedangkan Jilid kedua, (“pergumulan antar-tradisi hukum dalam lintasan sejarah di Indoensia) Sebagai kelanjutan dari bagian sebelumnya, maka bagian ini menitik beratkan pada proses perjumpaan hukum di Indonesia yang berpusat pada prilaku Negara ketika berhadapan dengan pluralisme hukum sebagi keragaman normative dalam masyarakat Indonesia. Pada masa Orde Baru hukum Islam mendapat nasib yang lebih baik sedangkan posisi hukum adat meski menawarkan akar nilai-nilai asli kebudayaan pribumi tetap berada pada posisi anak tiri. Walhasil dengan cara lain dapat dikatakan bahwa kecendrungan tanggapan positif Negara terhadap revitalisasi hukum Islam tak lain merupakan kelanjutan dari pola lama pengakuan pularisme di tanah air yang didasarkan pada untung rugi oleh Negara.

Pada Jilid terakhir buku ini mungupas lebih fokus memahami respon Negara terhadap  fakta-fakta konflik substatif antar tradisi hukum yang ada di Indonesia. Dalam konteks Indonesia berperan besar negara dalam mengupayakan resolusi konflik hukum substantif diserahkan kepada proses formal institusi. Akhirnya  Indonesia menganut dua pendekatan dalam menuntaskan konflik substantive yaitu, pendekatan legislative( legislasi) dan pendekatan yudisial (putusan pengadilan).

Memahami haidrnya buku ini, patut kiranya kita kembali mengkritisi ulang sejauhmanakah kemajuan yang dicapai oleh Negara dalam mengembangkan tatanan hokum nasional kita? Atau benrakah produk hokum kita masih menempatkan kepentingan secara nasional? masih  Maka buku ini lah jawabannya.

Deskripsi Buku:

Judul Buku: Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Sistem Hukum Indonesia. (Sacred And Seculer Laws:A Study Of Conflict And Resolution In Indoensia)

Penulis: Ratno Lukito

Penerjemah : Inyak Ridwan Muzir

Cetakan pertama : 2008 (572 hlm.15,5×23 cm

Penerbit : Pustaka Alvabet Jakarta

Lutsfi Siswanto lutsfi@gmail.com

Penulis adalah mahasiswa UIN fakultas Syariah jurusan perbandingan mazhab dan Hukum (PMH), sekarang menjabat sebagai Ketua pers HMI MPO cabang Yogkarta