Laporan keuangan pemerintah daerah periode 2004-2009 sangat mengecewakan. Persentase laporan yang dinilai baik hanya satu persen. Dari hasil pemeriksaaan, BPK menyimpulkan kondisi laporan keuangan di pusat dan daerah mengalami penurunan kualitas.

Bahkan, Ketua BPK Anwar Nasution, mengatakan hasil laporan keuangan daerah ini mengecewakan. Pasalnya, persentase laporan yang dinilai baik atau wajar tanpa pengecualian, hanya satu persen. “Ini merupakan kemerosotan serius yang berlangsung secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir,” ucap Anwar saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun anggaran 2008 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Sidang Paripurna, Kamis (13/11).

Menurut dia, buruk laporan keuangan ini disebabkan terbatasnya kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun program dan laporan keuangannya. Selain itu sistem pembukuan laporan pemerintah masih amburadul. “Sistem pembukuan kita sama dengan sistem pembukuan warung, yakni single entry, sehingga uang negara boleh di simpan di mana saja termasuk pada pejabat yang sudah meninggal,” kata Anwar.

Selain kemampuan penyusunan laporan yang kurang, instansi di pemerintahan pusat belum menyerahkan kewenangannya secara utuh kepada pemerintah daerah. Dengan kata lain, timbul ketidakpercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara penuh.

Ketua Panitia Ad Hoc IV DPD, Anthony Charles Sunarjo mengatakan, penurunan laporan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, pemerintah daerah kurang patuh terhadap peraturan yang ada, dan tidak ada ahli pembukuan yang mengurus sistem pembukuan di pemerintah daerah. “Bukan hanya di daerah saja, bahkan di pusat pun juga tidak ada,” katanya.

Peraturan yang dimaksud Anthony adalah peraturan yang dibuat oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Departemen Keuangan (Depkeu). Kedua instansi ini, menurutnya, kerap mengganti aturan tentang pembukuan, sehingga memicu timbulnya sistem pembukuan yang kurang maksimal hasilnya. “Menurut saya ketentuan ini dijalankan sampai tuntas dulu deh. Istilahnya jangan terlalu sering-sering diganti. Ini membuat bingung orang lapangan dan mempengaruhi dalam pemeriksaan,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Anwar berjanji akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong percepatan pembangunan sistem pembukuan dan manajemen keuangan negara. Salah satu tindakan yang akan dilakukan adalah mewajibkan semua terperiksa menyerahkan Management Representation Letter kepada BPK.

Akuntabilitas publik

BPK, kata Anwar, akan mendorong perombakan struktural  Badan Layanan Umum (BLU), BUMN, BUMD, dan yayasan. Dan yang paling penting, lanjut Anwar adalah menyarankan kepada DPR, DPD, DPRD untuk membentuk panitia akuntabilitas publik. “BPK berharap hasil pemeriksaan yang telah disampaikan mendapat tanggapan positif untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara,” katanya.

Anwar menyarankan agar pemerintah segera merubah tiga paket undang-undang di bidang keuangan negara. Ketiga wet itu adalah UU No. 17 Tahun 2003 (Keuangan Negara), UU No. 1 Tahun 2004 (Perbendaharaan Negara), dan UU No. 15 Tahun 2004 (Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara). Perubahan ini meliputi, adanya pergantian sistem akuntasi berpasangan atau double entry, yang sebelumnya memakai sistem single entry.

Selanjutnya, ia juga menyarankan agar mengganti sistem anggaran dan pembukuan dari sistem basis kas menjadi basis aktual.

Terakhir, Anwar menyarankan agar Presiden bisa langsung memimpin dan mengawasi pelaksanaan perubahan sistem pembukuan dan manajemen serta pertanggungjawaban negara. “Hal ini dilakukan agar setiap saat pemerintah dapat mengetahui posisi keuangan dan likuiditasnya,” katanya. (Busthomi Rifa’i, Wartawan Majalah Medium)