Setelah melewati proses tarik ulur yang panjang dan melelahkan, Bank Indonesia (BI) sebagai induk semang Bank Indover akhirnya menyerahkan nasib bank  yang berkedudukan di Eropa itu kepada pengadilan Belanda untuk dilakukan proses lebih lanjut. Itu artinya RI tak bisa menyelamatkan Bank Indover.

Apakah dengan dilikuidasinya Bank Indover akan menimbulkan dampak lanjutan yang luas? Lalu mengapa bank yang pernah di bail out ini minta bail out lagi Rp7 triliun walau akhirnya tetap dilikuidasi? Adakah moral hazard yang menyertai operasional bank yang tak jelas benar core businessnya ini?

Sudah optimal
Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom mengungkapkan bahwa BI telah melakukan berbagai upaya yang optimal untuk menyelamatkan perahu Indonesia di negeri Kincir Angin itu.  BI mengaku memiliki dana yang cukup untuk menyuntik tambahan modal agar Bank Indover tetap operasional, namun karena tak mendapat restu dari DPR maka bank itu harus menjemput ajalnya.

“Namun karena persetujuan DPR sesuai Undang-undang BI belum diperoleh sampai 30 Oktober 2008, dengan demikian proses penyelesaiannya akan disesuaikan oleh kurator atau administrator yang ditunjuk oleh pengadilan Belanda,” ujarnyanya dalam sebuah jumpa pers hari.
Tapi versi DPR lain lagi, menurut DPR, dewan telah merestui rencana bailout Bank Indover dengan pertimbangan dampak lanjutan yang luas ke perbankan nasional. Mengingat ada dana-dana bank lokal yang mangkrak di sana dan belum sempat dicairkan.

Nasib telah menjadi bubur, vonis pengadilan Belanda yang terkanal strike tak bisa ditarik kembali, Bank Indover dinyatakan pailit. Karena itu BI berkoordinasi dengan pemerintah untuk memitigasi dampak yang lebih luas dan berkoordinasi dengan kurator sesuai dengan ketentuan yang ada. “Dengan kita tidak bisa membantu penyertaan modal, apabila ada investor yang masuk, maka Bank Indover bisa tertolong, kami sebagai investor tidak mungkin karena Undang-undang tidak memungkinkan tanpa persetujuan DPR,” Miranda menambahkan. DPR pada 23 Oktober lalu telah menyetujui penyelamatan Bank Indover, namun belum ada kesepakatan mekanisme penyelamatan Indover. BI sebelumnya mengajukan bailout senilai Rp 7 triliun (546 juta euro), dan DPR pun menyepakati, namun akhirnya BI memilih pasrah dan melepas Indover

Mangkrak rame-rame

Seperti diketahui sejumlah bank memiliki eksposur tak sedikit di Bank Indover. Seperti PT Bank Mandiri Tbk memiliki eksposur  netto grup di Bank Indover ekuivalen dengan US$31 juta atau Rp337,9 miliar dengan kurs Rp10.900/US$ atau dibulatkan Rp338 miliar.

Sementara bank lain yang sudah melaporkan eksposurenya di Bank Indover adalah Bank Ekonomi Raharja (BAEK) dengan dana sebesar EUR19.239,82, Bank Lippo (LPBN) sebesar US$5 juta.
Sedangkan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) diperkirakan jumlahnya sekitar Rp400 miliar. Bank-bank lain yang dananya tertahan di Indover adalah PT Bank Artha Graha Internasional (INPC) dan Bank Bukopin.

Keberadaan dana perbankan Indonesia di Bank Indover sebagai bentuk placement dana investasi terkait dengan potensi bisnis di wilayah Eropa. Jadi ceritanya, Bank Indover dijadikan window bagi perbankan nasional untuk pengembangan pasar di wilayah Eropa. Tapi dalam operasionalnya, Bank Indover lebih banyak menempatkan dananya pada porfolio dan lebih sedikit di sektor riil. Sehingga bank itu mudah limbung ketika diterpa krisis finansial global.
Tak berpengaruhi

Sementara para eksportir lokal memastikan pembekuan Bank Indover tidak akan mempengaruhi proses ekspor barang-barang Indonesia ke Belanda. Hingga kini tak satu pun importir Belanda maupun eksportir Indonesia yang kesulitan bertransaksi dagang terkait pembukaan letter of credit (L/C), karena mereka tidak menggunakan jasa Bank Indover.
Paling tidak itulah pengakuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI) Totok Dirgantoro. “Masalah L/C kita dibuka disana, nggak berpengaruh tuh, sampai sekarang importir mereka nggak ada yang teriak, mereka pakai bank lain,” katanya. Diakuinya nilai ekspor Indonesia ke Belanda tidak terlalu besar karena Belanda termasuk negara kecil, yang justru permintaan ekspornya ke Indonesia masih rendah dibanding negara-negara tetangganya di Eropa. Selama ini Indonesia banyak mengekspor beberapa produk unggulannya ke Belanda seperti rempah-rempah, furnitur, kayu, garmen dan lain-lain. Ia juga tidak sependapat, mengenai rencana langkah BI menyuntikan dana ke Indover karena seharusnya dana tersebut bisa digunakan untuk pengembangan sektor riil, perbaikan infrastruktur dan lain-lain. “Dari pada disuntik buat Indover sebesar Rp7 triliun, lebih baik buat sektor riil,” serunya.

Dampak luas

Gubernur BI Boediono sendiri mengkhawatirkan likuidasi Bank Indover bisa berdampak luas ke sektor lain, khususnya masalah arus dana yang masuk ke Indonesia termasuk dalam hal ekspor maupun impor barang. Karena itu Bank Indover harus diselamatkan dan tak boleh dilikuidasi karena dampaknya bisa meluas termasuk mengganggu arus dana yang masuk ke Indonesia. “Komisi IX sudah setuju untuk kita lakukan penyelamatan, besok kita akan ketemu lagi untuk membicarakan detail langkah penyelamatan,” demikian Boediono saat rapat gabungan BI dan Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI. Dalam rapat tertutup tersebut, memang baru sebatas menyetujui penyelamatan Bank Indover, meski belum diputuskan langkah mana yang akan diambil. BI sendiri sebelumnya telah mengusulkan dana penyelamatan sebesar 546 juta euro atau sekitar Rp7 triliun. Dana itu akan digunakan untuk membeli kembali semua kewajiban-kewajiban pihak ketiga Indover Bank di luar BI. Menurut Boediono, suntikan dana untuk Bank Indover itu nantinya akan diambil dari dana Cadangan Tujuan BI yang kini nilainya sekitar Rp13 triliun. BI memilih tidak melikuidasi Bank Indover mengingat anak usahanya itu bisa memberikan dampak yang luas. “Kalau dilikuidasi, dampaknya bisa meluas, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ke DPR, bahwa akan mengganggu arus dana yang masuk ke Indonesia. Juga transaksi dari ekspor impor. Ini mengganggu sektor riil,” tutur Boediono.
Mengenai investigasi yang dimintakan oleh DPR, Boediono mengaku BI sama sekali tidak keberatan.
“Investigasi, kami tidak keberatan karena memang harus dilakukan. Mengenai detail investasigasinya nanti saja, pokoknya DPR sudah tidak keberatan dengan penyelamatan yang akan kita lakukan,” pungkas Boediono.
Seperti diketahui, Pada tanggal 7 Oktober 2008, Bank Sentral Belanda (De Nederlandsche Bank/ DNB) menyatakan bahwa Pengadilan Belanda telah memutuskan untuk membekukan kegiatan operasional Indover Bank yang berkedudukan di Amsterdam. Sebelumnya, DNB telah melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia selaku pemilik Indover Bank.
“Pembekuan operasional dilakukan setelah Indover Bank mengalami kesulitan likuiditas akibat penurunan secara drastis money market line sebagai dampak dari gejolak pasar keuangan global yang terjadi dewasa ini yang juga melanda kawasan Eropa,” jelas Deputi Gubernur Senior BI, Miranda S. Goeltom dalam siaran pers beberapa waktu lalu.
Moral hazard

Sementara pengamat ekonomi Iman Sugema mendesak aparat berwenang untuk menyelidiki mismanagement atau salah kelola yang menyelubungi kasus Bank Indover. Ada indikasi pejabat di Indonesia yang menyalahgunakan dana-dana di Indover.

“Kebangkrutan ini merupakan kebangkrutan yang disengaja untuk menutupi tindakan kriminal. Ini kejahatan besar, menyangkut angka triliunan,” ujarnya. Dia menduga kebobrokan Indover ini sudah berlangsung lama bahkan sejak zaman orde baru. “Ini terus berlanjut,” ujar Iman yang mengaku memiliki dokumen lengkap soal ini.
Menurutnya, ada tiga tindakan yang harus diambil mengenai Indover. Pertama , menghitung kerugian pastinya berapa (versi manajemen Indover, kerugian mencapai US$92 juta). Kedua, meminimalisir kerugian dan menyelidiki salah urus di Bank Indover. Ketiga, menyelidiki siapa yang harus bertanggung jawab atas salah urus di Bank Indover ini.
“Kalau sudah ada mismanagement-nya harus ada tanggung jawab dong, kemudian bawa ke pengadilan,” tutur Iman.
Mengenai rencana penyelamatan senilai Rp7 triliun, Iman mengkritik habis rencana tersebut. Menurutnya langkah itu sia-sia. “Itu omong kosong, itu bullshit, jadi pahlawan kesiangan, bluffing supaya jangan dilikuidasi,” ujarnya.

LoC nyelonong

Di tengah Bank Indover meregang nyawa, beredar dokumen yang menyebutkan bahwa penyebab sekaratnya bank itu lantaran pejabat yang berwenang di bank itu pernah menerbitkan letter of comfort (LoC–semacam surat utang) yang diterbitkan atas nama BI dan Pemerintah. Celakanya endorsement dari pemerintah dilakukan sepihak, alias tanpa sepengetahuan pemerintah. Konon pejabat yang dimaksud adalah Deputi Gubernur BI Budi Mulya.

Pemerintah tentu merasa dirugikan dalam kasus Indover Bank. Pemerintah tercantum dalam letter of comfort yang diterbitkan Bank Indonesia pada 25 Februari 2008 terkait dengan Indonesische Overzeese Bank NV atau Indover Bank.

Dalam surat itu disebutkan pemerintah terikat dalam LoC Bank Indonesia untuk Indover Bank atau menjamin surat tetap berlaku terhadap pemerintah Indonesia. Manajemen Indover juga memasukkan surat itu ke dalam klausul perjanjian untuk mendapatkan kredit sindikasi US$ 117,5 juta dari sembilan bank dan US$ 80 juta dari lima bank. Para pemroses tak menduga bahwa LoC itu pada akhirnya macet.

Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa BI tidak pernah memberi tahu atau meminta persetujuan pemerintah berkenaan dengan pencantuman ketentuan pemerintah terikat dalam LoC. Dia menilai surat itu merupakan pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan serta merupakan tindakan melawan hukum.

“Pemerintah akan melakukan necessary legal action,” kata Sri Mulyani. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kepolisian untuk mengetahui kerugian pemerintah. Tindakan hukum akan diambil terhadap Bank Indover dan pejabatnya serta pihak terafiliasi lain yang ikut bertanggung jawab.

Artinya, pemerintah sama sekali tidak punya kaitan apa pun dengan Bank Indover sehingga tidak memiliki tanggung jawab dalam kasus ini. “Itu masalah Indover melakukan misrepresentasi,” celetuk Sri Mulyani. Bank Indover memiliki hubungan dengan BI sebagai pemilik yang diatur oleh undang-undang.

Menurut Sri Mulyani, kegagalan penyelamatan Indover Bank tidak ada hubungan atau pengaruhnya pada kondisi keuangan negara yang dikelola pemerintah. Karena itu, kondisi keuangan negara secara keseluruhan tidak bisa dilihat hanya dari sudut kegagalan Indover.

Sementara itu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mendesak kasus Indover diusut tuntas. Dia menilai ada kejanggalan dengan banyaknya dana bank milik negara yang disimpan di bank yang beroperasi di Amsterdam, Belanda, itu. “Saya juga aneh, banknya di Belanda tapi debitornya di Indonesia,” katanya.

Berdasarkan penilaian kurator kredit macet, kata dia, ditemukan bahwa yang membuat Indover bangkrut salah satunya karena banyak aset yang berasal dari bank di Indonesia. Paskah menilai hal ini janggal kecuali dana yang disimpan itu dipakai untuk keperluan ekspor.

Paskah mendesak Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit khusus terhadap Indover dan kewajiban bank sentral. “Badan pengawas keuangan harus masuk untuk mengaudit aset saham yang dimiliki bank sentral,” katanya.

Indover Bank dibekukan pengadilan Belanda sejak 7 Oktober lalu karena kesulitan likuiditas. Bank ini membiayai kredit jangka panjang dengan memakai utang jangka pendek.

Berdasarkan data Indover per 6 Oktober 2008, utang jangka pendek yang harus dilunasi US$ 67,5 juta dan 18 juta euro.

Moral hazard

Gubernur BI Boediono sendiri pada akhirnya mengakui telah terjadi moral hazard dalam proses penerbitan LoC. Karena itu dia meminta para pihak yang terlibat dalam penerbitan LoC untuk bertanggung jawab.

Pada 10 Juli 2001, upaya penyelamatan bank ini sebenarnya sudah pernah dilakukan. Saat itu, Indover terjebak kredit macet yang memaksa BI menyuntikkan dana US$278 juta. Uang ini dinamai pledge deposit, dana pengganti untuk kredit macet yang diambil alih.

Kredit macet ini kemudian dikelola oleh Indoplus BV, lembaga semacam Badan Penyehatan Perbankan Nasional, bertugas untuk merestrukturisasi kredit macet, bila perlu menjualnya. Saat dibentuk, Indoplus mengeluarkan surat utang kepada BI yang bakal ditebus dengan uang hasil penjualan aset.

Hanya saja, tak banyak kabar dengan Indoplus NV ini. Terakhir Februari 2004, dari Deputi Gubernur BI Aslim Tadjuddin, diperoleh informasi bahwa bank sentral telah menerima pembayaran rata-rata US$7,5 juta perbulan dari Indoplus. Tidak jelas, berapa tingkat pengembalian (recovery rate) dari kredit macet itu.

Sejatinya, BI sudah berniat melego Indover sejak 1996, tetapi pupus oleh krisis keuangan. Rencana disegarkan kembali pada 2000, kali ini masuk dalam letter of intent dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Tak juga terjual, BI terpaksa kembali merevisi perjanjian dan menetapkan batas waktu penjualan 2003.

Janji masih tak bisa ditepati, BI seperti frustrasi. Bank sentral pun membuka opsi likuidasi Indover pada akhir 2003. Lagi-lagi, ini hanya sampai pada rencana hingga pada November 2006 Badan Pemeriksa Keuangan merilis empat rekomendasi.

Pertama, kinerja Indover tidak memberikan manfaat dan cenderung membebani BI, kedua, proses penyaluran kredit masa lalu tanpa memerhatikan unsur kehati-hatian. Ketiga, proses divestasi yang berlarut-larut hanya memboroskan biaya dan keempat, Bank Indover pada masa lalu banyak disalahgunakan untuk keperluan di luar misi bank.

Namun, begitulah rekomendasi ini tak berarti. Indover terus melaju dalam kendali BI, kendati sesuai dengan konstitusi bank sentral dilarang memiliki anak usaha. Malah pada 2004, menurut salah satu anggota DPR yang mengikuti pemaparan manajemen, haluan bisnis Indover berubah menjadi bank investas.

Artinya, bank tersebut sudah tidak berfungsi sebagai bank komersial yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit. Lalu bagaimana Indover mendapat dana dan menggunakannya?

Bank Indover mulai merambah pasar uang (money market) untuk menghimpun dana.

Skema bisnis investasi surat berharga itu berjalan sampai akhir Desember 2007 dan hingga Indover dibekukan oleh pengadilan Belanda. Saat vonis jatuh, struktur aset masih pada surat berharga (50%), penempatan antarbank (30%) dan kredit korporasi (15%). Nilai aset 793 juta euro.

Pada pertengahan 2007, Bank Indover mulai memanfaatkan fasilitas pinjaman sindikasi guna menopang lini bisnis investasinya yang berjangka panjang.Bank itu mendapatkan fasilitas pinjaman jangka menengah US$250 juta.

Hanya saja, medio 2008, Bank Indover harus memperpanjang masa pinjaman sindikasi guna menopang pendanaan. Namun, hanya diperoleh fulus US$197 juta. Sindikasi inilah yang belakangan melibatkan bank-bank besar di Tanah Air.

Jadilah Bank Indover terjebak krisis likuiditas, dan dianggap otoritas perbankan Belanda tak bisa memenuhi utang-utang jatuh tempo.

Rupanya, dalam mendapatkan fasilitas kredit sindikasi pada Mei dan Juli 2008 itu manajemen Indover mengandalkan letter of comfort (LoC) dari Bank Indonesia sebagai surat sakti. LoC yang tertuang pada surat No.10/3/DpG/DPM tertanggal 5 Februari 2008 itu menyatakan secara umum BI mendukung aktivitas Indover selama menjadi pemegang saham.

Surat ditandatangani Deputi Gubernur BI Budi Mulya. LoC itu digunakan dalam salah satu klausul perjanjian sindikasi senilai US$117,5 juta dari 9 bank dan US$80 juta dari lima bank.

Uniknya, dalam dokumen rahasia disebutkan, Gubernur BI Boediono baru mengetahui LoC dipakai sebagai klausul jaminan kredit setelah bank itu dibekukan. Merasa ditelikung, dia pun berang.

Boediono lalu membebastugaskan jajaran BI yang terlibat dari penanganan Indover, termasuk seluruh direksinya. Belum diketahui, apakah Budi Mulya salah satu pejabat itu.

Yang jelas, moral hazard di Bank Indover pasti akan terungkap. Tinggal kita tunggu episode selanjutnya. (Djony Edward, Penulis adalah Wartawan Bisnis Indonesia)